MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar memperkuat komitmennya dalam mendukung program perlindungan sosial nasional guna memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh bantuan secara tepat sasaran. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci memperluas akses layanan sosial.
Komitmen tersebut disampaikan Munafri saat mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan (PSNK) di Four Points by Sheraton, Jalan Andi Djemma, Makassar, Selasa (17/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Sosial RI tersebut mengusung tema “Transformasi Digitalisasi Bantuan Sosial, Pendampingan KPM Menuju Graduasi Mandiri, dan Penjangkauan Siswa Sekolah Rakyat”.
Dalam sambutannya, Munafri menyatakan kesiapan Pemkot Makassar untuk menjadi mitra pemerintah pusat dalam menyukseskan berbagai program strategis yang sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Menteri, kami di Pemerintah Kota Makassar selalu siap mendukung dan menjalankan program Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Munafri yang akrab disapa Appi.
Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui keterlibatan Kota Makassar sebagai daerah percontohan nasional dalam Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digagas Kementerian Sosial RI.
Gerakan ini bertujuan memperluas jangkauan pelayanan sosial dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Melalui pendekatan tersebut, warga yang membutuhkan bantuan diharapkan tidak lagi terkendala minimnya informasi maupun keterbatasan akses terhadap layanan pemerintah.
“Melalui semangat Peduli Tetangga, kami Pemkot Makassar mendorong agar kepedulian dimulai dari lingkungan terdekat,” katanya.
Munafri menegaskan, memastikan warga memperoleh akses terhadap perlindungan sosial merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Menurutnya, sebagai kota metropolitan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia timur, Makassar menghadapi beragam tantangan sosial yang memerlukan penanganan secara terpadu.
Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa dan karakteristik masyarakat perkotaan yang padat, berbagai persoalan seperti kerentanan ekonomi, bencana alam, hingga bencana sosial membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat.
“Karena itu, kami dari pemerintah kota bersama seluruh pilar sosial terus memberikan penguatan, baik dalam mitigasi bencana alam maupun bencana sosial,” jelasnya.
Munafri juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Capaian ekonomi, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi angka statistik, tetapi harus dirasakan langsung oleh warga, terutama kelompok rentan.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut pertumbuhan ekonomi Makassar pada kuartal terakhir mencapai 7,04 persen.
“Kita berharap pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya di atas kertas, tetapi berbagai program nasional dan daerah dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar,” tuturnya.
Ia berharap kehadiran Menteri Sosial beserta jajaran dapat semakin memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mengoptimalkan pelaksanaan program perlindungan sosial serta meningkatkan kapasitas aparatur dan pilar sosial di lapangan.
Salah satu upaya yang didorong melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga adalah memperluas partisipasi masyarakat melalui Agen Perlinsos.
Program ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk membantu tetangga, keluarga, maupun warga di sekitarnya dalam mengakses layanan pengajuan bantuan sosial. Pendampingan tersebut terutama ditujukan bagi warga yang mengalami kesulitan menggunakan layanan digital atau menghadapi keterbatasan akses informasi.
Melalui mekanisme ini, pelayanan perlindungan sosial tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga diperkuat melalui kepedulian dan partisipasi warga di lingkungan masing-masing.
Munafri mengajak masyarakat agar lebih peka terhadap kondisi orang-orang di sekitarnya. Menurutnya, tidak semua warga yang membutuhkan bantuan mampu mencari informasi, memahami prosedur administrasi, atau mengurus layanan secara mandiri.
“Kehadiran RT/RW juga pendamping di lingkungan tempat tinggal warga, diharapkan dapat membantu menjembatani kebutuhan tersebut, sehingga akses terhadap layanan perlindungan sosial menjadi lebih mudah dijangkau,” harap Appi.
Pendaftaran Agen Perlinsos dapat dilakukan melalui portal resmi Kementerian Sosial di agen.perlinsos.kemensos.go.id. Calon agen dapat memilih menu pendaftaran, memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), menjalani verifikasi wajah, dan melengkapi data diri sesuai ketentuan yang berlaku.
Calon agen juga perlu memenuhi persyaratan identitas digital. Registrasi atau aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat dilakukan bersamaan dengan proses pendaftaran, tetapi IKD harus sudah aktif ketika agen mulai membantu masyarakat mengakses layanan.
Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan dapat menjadi penghubung bagi warga yang membutuhkan pendampingan agar lebih mudah memperoleh informasi dan mengakses layanan perlindungan sosial pemerintah.
Lebih lanjut, Munafri menegaskan bahwa perlindungan sosial tidak sebatas penyaluran bantuan, tetapi juga menyangkut ketersediaan informasi, pendampingan, dan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan.
Gerakan Nasional Peduli Tetangga diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian dari lingkungan terkecil dengan mendorong warga mengenali kebutuhan tetangga, mendengarkan kesulitan yang dihadapi, serta membantu menghubungkan mereka dengan layanan yang tersedia.
Pendekatan ini sekaligus memperkuat peran pilar-pilar sosial sebagai mitra pemerintah dalam menjangkau masyarakat yang menghadapi hambatan administratif maupun keterbatasan akses digital.
Munafri menilai, penyelesaian persoalan sosial membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparatur, pilar sosial, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan program perlindungan sosial semakin efektif dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Ia berharap sinergi Pemkot Makassar dan Kementerian Sosial terus berlanjut sehingga berbagai program nasional dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan tepat sasaran.
“Sekali lagi, selamat datang di Kota Makassar. Kami berharap mendapat arahan dan bimbingan dari Pak Menteri agar kita bersama-sama bisa menjaga dan membangun Makassar, sekaligus melibatkan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan,” tutup mantan CEO PSM Makassar tersebut.
About the Author
