MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar meminta pengembangan kawasan hunian tidak lagi dilakukan secara parsial. Setiap pertumbuhan perumahan perlu dibarengi penyediaan fasilitas layanan dasar agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik tanpa harus menempuh jarak yang jauh.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, pembangunan kawasan perumahan harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Menurutnya, pertumbuhan permukiman yang tidak diikuti fasilitas publik berpotensi menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Karena itu, kebutuhan sekolah, puskesmas, serta layanan publik lainnya perlu dipetakan sejak awal ketika sebuah kawasan hunian direncanakan.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XV DPD Real Estat Indonesia (REI) Sulawesi Selatan (Sulsel) di Sandeq Ballroom Hotel Claro Makassar, Rabu (7/10/2026).
Musda tersebut mengusung tema “Solidaritas dan Kolaborasi REI dalam Mendukung Percepatan Program 3 Juta Rumah.”
Munafri mengatakan, pembangunan perumahan tidak semestinya hanya berfokus pada bertambahnya jumlah rumah. Pertumbuhan jumlah hunian otomatis akan diikuti peningkatan jumlah penduduk yang membutuhkan akses terhadap berbagai layanan dasar.
“Kalau kita lihat selama ini, tumbuhnya kawasan pemukiman ini luput dari perhatian kita. Pemukiman ini harus tumbuh disertai dengan infrastruktur tambahan seperti sekolah dan puskesmas,” kata Munafri.
Ia mencontohkan perkembangan kawasan perumahan di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Menurutnya, pertumbuhan hunian di wilayah tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan fasilitas pendidikan.
Akibatnya, warga yang tinggal di kawasan perumahan harus keluar dari lingkungan tempat tinggalnya untuk mendapatkan akses pendidikan.
Kondisi serupa, kata Munafri, perlu diantisipasi pada aspek kesehatan dan layanan publik lainnya. Fasilitas tersebut harus tersedia secara proporsional agar pertumbuhan kawasan permukiman tidak menciptakan kesenjangan pelayanan.
Untuk itu, Munafri mengajak para pengembang yang tergabung dalam REI membangun pola kolaborasi dengan pemerintah dalam menyusun perencanaan kawasan.
Ia mendorong agar pembangunan rumah memiliki perhitungan yang sejalan dengan kebutuhan fasilitas publik. Dengan demikian, penambahan jumlah hunian tidak berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan kapasitas layanan dasar.
“Mungkin di setiap rasio pembangunan rumah harus ikut rasio pembangunan sekolah yang ada di sana. Kita perlu duduk sama-sama untuk merencanakan berapa besar rasio yang harus kita laksanakan,” ujarnya.
Menurut Munafri, pola perencanaan tersebut penting untuk menciptakan kawasan hunian yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Pemerintah, kata dia, perlu duduk bersama dengan pengembang sejak tahap awal untuk menghitung kebutuhan fasilitas berdasarkan proyeksi jumlah rumah dan penduduk yang akan menghuni kawasan tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Munafri juga mengapresiasi kontribusi sektor properti terhadap perekonomian Kota Makassar.
Menurutnya, aktivitas pengembangan perumahan tidak hanya berdampak pada penyediaan hunian, tetapi juga ikut menggerakkan berbagai sektor ekonomi lainnya dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah melalui aktivitas perpajakan.
“REI ini adalah bagian daripada kelompok masyarakat yang memberikan sumbangsih terhadap pembangunan yang ada di Kota Makassar ini,” katanya.
Munafri juga menyampaikan bahwa perekonomian Kota Makassar pada triwulan terakhir tumbuh sebesar 7,04 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang berada di angka 6,61 persen.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut turut ditopang aktivitas dunia usaha, termasuk sektor real estat dan perumahan.
Munafri berharap Musda XV DPD REI Sulsel tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi antara pemerintah dan pelaku usaha.
Ia menilai kolaborasi tersebut diperlukan untuk mempercepat penyediaan hunian sekaligus memastikan kawasan perumahan yang dibangun memiliki dukungan infrastruktur dasar yang memadai.
“Jadikanlah Musda ini sebagai ajang konsolidasi untuk membangun Kota Makassar dan merealisasikan program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden yaitu program 3 juta rumah,” tutupnya.
About the Author
