MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Kondisi antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU Kota Makassar mulai menunjukkan perbaikan. Meski demikian, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi meminta seluruh pihak tidak lengah dan segera mengevaluasi berbagai kebijakan khusus yang diberlakukan selama masa penanganan antrean.
Menurut Appi, evaluasi penting dilakukan agar langkah pengendalian BBM tidak berlangsung terlalu lama dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Hal tersebut disampaikan Appi saat mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Baruga Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan dihadiri Forkopimda Sulsel, bupati dan wali kota se-Sulsel, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulsel Deni Sukendar, perwakilan SKK Migas, serta para pemilik SPBU di Kota Makassar.
Appi mengatakan berbagai langkah yang dilakukan pemerintah dalam beberapa hari terakhir mulai membuahkan hasil. Antrean di sejumlah SPBU yang sebelumnya memanjang hingga mengganggu badan jalan kini mulai berkurang.
“Apa yang menjadi upaya kita beberapa hari ini sudah mulai memperlihatkan hasil yang baik,” ujar Appi.
Menurut Appi, Pemerintah Kota Makassar bersama pengelola SPBU telah melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi kepadatan kendaraan.
Hampir seluruh SPBU diminta memaksimalkan fasilitas pengisian, memperpanjang jam operasional, serta menambah tenaga pelayanan.
“Makassar sudah memaksimalkan hampir semua SPBU, menambah jam operasional dan juga menambah tenaga. Terima kasih juga kepada pemilik SPBU,” katanya.
Sejumlah kebijakan lain juga diterapkan untuk menekan kepadatan kendaraan, mulai dari pembelajaran daring bagi siswa, penerapan work from home (WFH), pengaturan jadwal pengisian BBM hingga permintaan penambahan kuota kepada pemerintah pusat.
Namun, Appi menilai kebijakan tersebut tidak boleh menjadi solusi permanen. Ketika kondisi distribusi BBM telah kembali stabil, aturan khusus yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat perlu segera dievaluasi.
Dalam rapat tersebut, Appi juga meminta Pertamina mengevaluasi persoalan disparitas harga antarjenis BBM.
Menurutnya, perbedaan harga dapat memengaruhi pilihan masyarakat dan menyebabkan konsentrasi permintaan pada produk BBM tertentu.
Masyarakat cenderung memilih jenis BBM dengan harga lebih murah. Ketika permintaan meningkat sementara pasokan tidak disesuaikan, kondisi tersebut berpotensi kembali memicu antrean.
Karena itu, Appi meminta pola konsumsi masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pasokan BBM di lapangan.
Ia berharap Pertamina dapat mengkaji kembali disparitas harga sekaligus menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan riil masyarakat.
Appi menekankan pentingnya menentukan batas waktu penerapan berbagai kebijakan khusus selama penanganan antrean BBM.
Menurutnya, ketika kondisi sudah membaik, masyarakat harus segera dikembalikan pada pola aktivitas normal.
Ia mencontohkan kebijakan pembelajaran daring yang diterapkan di tengah kondisi antrean BBM. Kebijakan tersebut dinilai perlu dievaluasi karena siswa tetap memiliki agenda akademik, termasuk menghadapi masa ujian.
Hal serupa berlaku bagi pengemudi ojek online (ojol) yang memiliki mobilitas tinggi dan sangat bergantung pada ketersediaan BBM untuk bekerja.
Jika aturan pengisian BBM berbasis ganjil-genap diterapkan terlalu lama, aktivitas dan pendapatan pengemudi ojol dikhawatirkan ikut terdampak.
“Ini kita butuh masuk ke dalam kondisi yang normal untuk memastikan bahwa proses ini sudah bisa berjalan normal lagi, dan kita harus menentukan tenggat waktu supaya ini tidak berlangsung terlalu lama,” tegas Appi.
Ia berharap koordinasi antara Pemkot Makassar, Pemprov Sulsel, Pertamina dan seluruh pihak terkait terus dilakukan hingga distribusi BBM benar-benar stabil.
Dengan antrean yang mulai mereda, pemerintah kini dituntut memastikan perbaikan tersebut dapat dipertahankan sekaligus mempercepat pengembalian aktivitas masyarakat seperti sediakala.
About the Author
