JAKARTA, SMARTMAKASSAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong masyarakat mulai mempersiapkan dana pensiun sejak dini sebagai langkah memperkuat ketahanan finansial di masa purnabakti. Upaya tersebut dilakukan melalui pencanangan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan nasional peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan tantangan pengembangan dana pensiun tidak hanya terkait peningkatan jumlah dana kelolaan, tetapi juga memperluas jumlah peserta, terutama di tengah perubahan pola pekerjaan masyarakat yang semakin banyak bekerja secara mandiri.
Menurut Friderica, peningkatan kesejahteraan masyarakat saat memasuki masa pensiun membutuhkan kolaborasi antara regulator, industri, pemerintah, serta kesadaran masyarakat untuk mulai menyiapkan dana pensiun sejak masih produktif.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan penguatan sistem pensiun nasional membutuhkan peningkatan replacement ratio atau rasio penggantian pendapatan setelah pensiun.
Ia menilai peningkatan manfaat pensiun tidak bisa hanya bergantung pada satu program, melainkan membutuhkan sinergi antara program pensiun wajib, program bagi ASN serta TNI-Polri, dan program pensiun sukarela melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
OJK menilai kebutuhan persiapan dana pensiun semakin penting karena masyarakat akan menghadapi peningkatan biaya hidup pada usia lanjut, termasuk kebutuhan kesehatan, perawatan jangka panjang, tempat tinggal, serta kebutuhan sehari-hari yang terdampak inflasi.
Selain itu, perubahan struktur demografi Indonesia menjadi salah satu alasan pentingnya kesiapan finansial masyarakat. Indonesia telah memasuki fase ageing population sejak 2021, dengan sekitar satu dari sepuluh penduduk merupakan kelompok lanjut usia. Kondisi ini dapat menjadi peluang apabila lansia tetap sehat, produktif, dan mandiri, namun dapat menjadi tantangan apabila tidak diikuti kesiapan finansial.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut Indonesia memiliki sekitar 155 juta angkatan kerja dengan sekitar 60 persen berada di sektor informal. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam memperluas akses perlindungan sosial agar manfaat program pensiun dapat menjangkau lebih banyak pekerja.
Dalam rangkaian Bulan Dana Pensiun 2026, penyelenggara program pensiun akan menggelar lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi di berbagai daerah. Program tersebut mencakup edukasi, seminar, webinar, konsultasi perencanaan pensiun, kampanye digital, hingga perluasan kepesertaan bagi pekerja formal, informal, ASN, TNI-Polri, pelaku UMKM, perempuan, dan generasi muda.
OJK mencatat tingkat literasi keuangan nasional telah mencapai sekitar 69 persen dan inklusi keuangan sekitar 93 persen. Namun, khusus sektor dana pensiun, tingkat literasi masyarakat masih berada di kisaran 22 persen sehingga diperlukan upaya berkelanjutan agar pemahaman masyarakat berubah menjadi tindakan nyata mempersiapkan masa depan.
Melalui Bulan Dana Pensiun 2026, OJK mengajak masyarakat menghitung kebutuhan masa pensiun, menyisihkan penghasilan sejak dini, serta memilih program pensiun yang legal dan sesuai kebutuhan untuk membangun ekosistem pensiun nasional yang inklusif, sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.
About the Author
