JAKARTA, SMARTMAKASSAR.COM — Upaya Pemerintah Kota Makassar menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi mendapat pengakuan di tingkat nasional. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi meraih Pemimpin Daerah Award 2026 untuk kategori Pemimpin Daerah Peduli Pembangunan dan Inovasi, Pelayanan Publik Berbasis Digital.
Munafri menjadi satu-satunya kepala daerah dari Sulawesi Selatan yang menerima penghargaan tersebut. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman dalam malam penganugerahan di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026) malam.
Usai menerima penghargaan, Appi menyebut capaian tersebut tidak terlepas dari kerja jajaran Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Penghargaan ini adalah kinerja keras jajaran SKPD untuk pelayanan publik memudahkan masyarakat,” kata Appi.
Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai langkah Pemkot Makassar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan warga.
Salah satu inovasi yang menjadi bagian dari transformasi tersebut adalah aplikasi Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara Plus).
Melalui integrasi layanan digital, Pemkot Makassar berupaya memangkas proses birokrasi sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh berbagai layanan pemerintahan melalui satu akses.
Appi menegaskan, digitalisasi tidak boleh hanya berhenti pada pembangunan aplikasi. Teknologi harus mampu menghasilkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat, baik dari sisi kecepatan, kemudahan, maupun akses terhadap pelayanan.
“Bagi kami, penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, melainkan menjadi dorongan untuk terus menghadirkan layanan terbaik yang berdampak langsung pada pelayanan publik semakin inklusif dan responsif,” tuturnya.
Munafri mengatakan penghargaan Pemimpin Daerah Award 2026 menjadi momentum bagi Pemkot Makassar untuk semakin memperkuat kualitas pelayanan publik berbasis digital.
Ia menegaskan penghargaan tersebut bukan semata-mata pencapaian individu, tetapi merupakan apresiasi terhadap Pemerintah Kota Makassar atas kerja bersama dalam menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat.
“Penghargaan ini adalah apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar. Kami akan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Munafri.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menutup diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sebaliknya, ruang komunikasi harus terus dibuka agar pemerintah dapat mengetahui persoalan, harapan, kritik, masukan, hingga berbagai aduan yang disampaikan warga.
“Oleh karena itu, kita berusaha memberikan yang terbaik, tidak menutup diri, dan terus mendekatkan diri kepada masyarakat,” tuturnya.
“Sehingga apa yang menjadi persoalan masyarakat, apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi kritik dan masukan masyarakat, serta aduan-aduan masyarakat bisa direspons dengan baik,” sambung Appi.
Munafri menjelaskan transformasi pelayanan publik di Makassar salah satunya dilakukan melalui penyederhanaan dan integrasi berbagai layanan digital pemerintahan.
Sebelum proses integrasi dilakukan, terdapat sekitar 358 aplikasi yang digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pelayanan pemerintahan.
Banyaknya platform tersebut menjadi tantangan tersendiri karena masyarakat berpotensi harus berhadapan dengan sistem yang berbeda-beda ketika mengakses layanan pemerintah.
Karena itu, Pemkot Makassar mendorong integrasi layanan digital agar pelayanan dapat berlangsung lebih sederhana dan mudah diakses.
“Inilah yang kami maksud sebagai sebuah esensi yang insyaallah mewujudkan tujuan masyarakat, untuk memaksimalkan segala layanan publik karena ini menjadi sarana mendekatkan pemerintah, khususnya yang ada di Kota Makassar, kepada masyarakat,” jelasnya.
Appi menegaskan, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari banyaknya sistem yang dibangun, tetapi dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Teknologi, kata dia, harus menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga.
Selain membangun sistem pelayanan digital, Pemkot Makassar juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pemerintah.
Munafri mengatakan partisipasi warga, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), cukup tinggi dalam kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi program kerja pemerintah.
“Partisipasi masyarakat cukup tinggi. Banyak warga, khususnya pelaku UMKM, yang antusias dan hadir dalam kegiatan,” terangnya.
Menurut dia, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting agar berbagai kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami sekaligus dijalankan secara bersama-sama.
“Kami juga mengajak warga untuk ikut serta menyukseskan program kerja ini agar dapat berjalan lancar,” ajaknya.
Dalam agenda tersebut, Munafri hadir bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar Dr. Muhammad Roem, Kepala Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik (IKP) Abdullah, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kota Makassar Andi Ardhy Rahadian Sulham, serta Kepala Subbagian Protokol Ari Pahlawan Sofyan.
Munafri menambahkan, secara umum berbagai kegiatan sosialisasi program pemerintah berjalan lancar tanpa kendala berarti.
Menurutnya, kelancaran tersebut tidak terlepas dari dukungan serta kolaborasi yang terbangun antara pemerintah dan masyarakat.
“Semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses berkat kerja sama yang baik dari masyarakat,” pungkasnya.
Selain Munafri, sejumlah pejabat negara juga hadir dan menerima penghargaan tingkat nasional dalam agenda tersebut.
Di antaranya Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono dan Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman.
Kemudian Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) RI Aris Marsudiyanto.
Turut menerima penghargaan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, serta Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto.
About the Author
