MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Penyegaran birokrasi Pemerintah Kota Makassar mulai bergulir. Sebanyak 29 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II mengalami pergeseran posisi dalam penataan kabinet MULIA yang dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
Penataan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah kota untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus menempatkan pejabat berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan kebutuhan organisasi melalui penerapan manajemen talenta.
Dari total 29 pejabat yang masuk dalam penataan, sebanyak 12 orang tetap menduduki jabatan sebelumnya. Sementara sejumlah pejabat lainnya mendapatkan posisi baru, termasuk pada jajaran staf ahli dan asisten.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026), dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam arahannya, Munafri menyampaikan pesan tegas kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Ia meminta agar pergeseran jabatan tidak dimaknai sebagai bentuk ketidaksukaan, kebencian, ataupun upaya mendiskreditkan pejabat tertentu.
Menurutnya, rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus kebutuhan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan adaptif.
“Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Didampingi Aliyah Mustika Ilham, Munafri meminta para pejabat segera melakukan konsolidasi internal, menyatukan visi, serta membangun komunikasi yang kuat bersama seluruh jajaran di lingkungan masing-masing.
Ia menegaskan, keberhasilan sebuah OPD tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kepala dinas atau pimpinan organisasi, tetapi juga ditopang kerja sama seluruh unsur di dalamnya.
“Jangan memaknai pelantikan ini sebagai sebuah sistem yang mendiskreditkan. Ini adalah bentuk penyegaran dalam sebuah organisasi,” tuturnya.
Munafri juga mengingatkan agar para pimpinan OPD tidak membangun sekat kepemimpinan maupun menciptakan kelompok-kelompok tertentu di lingkungan kerja.
Setiap kepala OPD, kata dia, harus mampu merangkul seluruh aparatur, mulai dari pejabat struktural hingga staf pelaksana, agar bekerja dalam satu sistem dan tujuan yang sama.
“Bapak-Ibu yang dilantik ini, bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain,” tegasnya.
Rotasi Jabatan Bukan Alasan Menghentikan Program
Selain meminta konsolidasi, Munafri juga menekankan pentingnya kesinambungan program pembangunan selama proses peralihan kepemimpinan.
Ia meminta pejabat lama dan pejabat baru tetap menjalin komunikasi agar seluruh program yang telah direncanakan, khususnya yang sudah memiliki alokasi anggaran, dapat terus berjalan.
Menurutnya, pergantian pimpinan tidak boleh membuat program pemerintah terhenti atau justru kembali ke tahap awal.
Kesinambungan tersebut menjadi penting agar target pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai perencanaan.
“Tentu, kesinambungan program menjadi bagian penting agar proses transisi berjalan mulus dan tidak mengganggu target pembangunan yang telah ditetapkan,” imbuh Ketua IKA FH Unhas itu.
Di sisi lain, Munafri memberikan perhatian serius terhadap integritas dan kepatuhan pejabat dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Ia mengingatkan jajaran OPD agar menjadikan catatan dan perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tata kelola pemerintahan di Makassar sebagai bahan evaluasi bersama.
Secara khusus, ia menyoroti praktik-praktik yang harus dihentikan, mulai dari penyimpangan pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, hingga konflik kepentingan.
Munafri meminta seluruh pejabat saling mengingatkan dan memastikan setiap kebijakan maupun pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” pesannya.
Evaluasi Pejabat Dilakukan Setiap Bulan
Dalam kesempatan tersebut, Munafri mengungkapkan bahwa penataan pejabat dilakukan berdasarkan pertimbangan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi.
Ia menegaskan, komposisi baru kabinet MULIA bukan berarti seluruh proses penataan birokrasi telah selesai. Pemerintah kota tetap membuka ruang evaluasi dan pergeseran jabatan berikutnya sesuai kebutuhan organisasi.
Bahkan, evaluasi terhadap kinerja pejabat akan dilakukan secara berkala setiap bulan.
“Setiap bulan itu ada evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja, koordinasi, capaian, dan program-program yang berjalan. Itu tetap terpantau dengan sistem yang ada,” ungkapnya saat menjawab pertanyaan wartawan.
Munafri menjelaskan, kepala OPD yang baru dilantik harus segera menyusun langkah kerja, melakukan konsolidasi, serta memastikan program yang dijalankan sejalan dengan prioritas Pemerintah Kota Makassar.
Untuk memperkuat koordinasi, pemerintah kota menerapkan dua jalur komunikasi, yakni koordinasi langsung dengan Wali Kota dan melalui asisten sesuai bidang tugas masing-masing.
Lebih jauh, orang nomor satu di Kota Makassar itu mengingatkan bahwa berbagai capaian dan penghargaan yang diraih selama hampir dua tahun pemerintahan MULIA harus diikuti penyelesaian persoalan mendasar masyarakat.
Ia menyebut masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari kemiskinan, persoalan gizi anak, pelayanan kesehatan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, ketidakakuratan data, hingga konflik sosial.
Menurutnya, capaian statistik dan penghargaan tidak akan cukup jika masyarakat belum merasakan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta tidak hanya berorientasi pada rutinitas administrasi, tetapi juga mampu menghadirkan solusi yang terukur.
“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur,” ujarnya.
Munafri juga mendorong setiap kepala OPD untuk mengembangkan inovasi dan budaya literasi di lingkungan kerja.
Bahkan, ia menantang setiap kepala SKPD agar mampu menghasilkan setidaknya satu buku sebagai bentuk gagasan, pemikiran, dan kontribusi intelektual bagi pembangunan Kota Makassar.
Di akhir arahannya, Munafri meminta seluruh pejabat menjaga etika, kedisiplinan, dan profesionalisme dalam menjalankan amanah.
Ia berharap formasi baru birokrasi Pemkot Makassar mampu bekerja lebih solid, fleksibel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Jabatan bukan tujuan akhir, melainkan tanggung jawab untuk memastikan seluruh program pemerintahan berjalan berkesinambungan dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Makassar,” tukas Appi.
Aliyah Minta Pejabat Baru Perkuat Pelayanan Publik
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, berharap pelantikan dan pergeseran pejabat tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian sekaligus meningkatkan kualitas kinerja birokrasi.
Menurutnya, setiap jabatan yang dipercayakan merupakan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, serta dedikasi.
“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” tuturnya.
Aliyah menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur melalui capaian administratif maupun pelaksanaan program kerja.
Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.
Karena itu, ia meminta para pejabat baru membangun komunikasi dan koordinasi yang solid, baik di lingkungan internal OPD maupun lintas sektor.
Ia juga mendorong setiap pimpinan perangkat daerah menciptakan lingkungan kerja produktif, mengembangkan inovasi, serta mengoptimalkan potensi sumber daya aparatur untuk mendukung program prioritas pemerintah kota.
“Jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi,” katanya.
“Saya berharap para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, menghadirkan inovasi, serta membangun kolaborasi yang kuat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan Kota Makassar yang semakin maju,” sambung Aliyah.
Ia berharap kesamaan visi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah menjadi kekuatan untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita berharap kolaborasi dan kesamaan visi menjadi kunci agar seluruh perangkat daerah dapat bergerak dalam satu arah, sejalan dengan semangat pemerintahan,” harapnya.
Melalui penataan kabinet MULIA ini, Pemerintah Kota Makassar berharap penyegaran organisasi tidak berhenti pada pergantian jabatan, tetapi menjadi titik awal peningkatan kinerja birokrasi yang lebih terukur, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Nama-Nama Pejabat Yang Dilantik
- Evie Aprialti, S.E.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar - Dr. Aryati Puspasari Abady, S.Pi., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar - Dr. Nirman Nituang Mungkasa, S.TP., M.AP.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
Jabatan Baru: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kota Makassar - Ahmad Namsum, S.Ag., M.M.
Jabatan Lama: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar - Fahyuddin, A.P., M.H.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar
Jabatan Baru: Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar - Andi Rahmat, S.STP., M.Si.
Jabatan Lama: Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar - Drs. Muh. Dakhlan, M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar - Dahyal, S.Sos., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar
Jabatan Baru: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar - Dr. Firman Hamid Pagarra, S.STP., M.Pub.Pol.
Jabatan Lama: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar - Dr. Muhammad Roem, S.STP., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar - Syamsul Bahri, S.IP., M.S
Jabatan Lama: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar - Arlin Ariesta, S.STP., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar - Dr. Muhammad Fadli, S.E., M.M.
Jabatan Lama: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar - Achi Soleman, S.STP., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar - Muhammad Mario Said, S.IP., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar
Jabatan Baru: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar - Drs. Zainal Ibrahim, M.Si.
Jabatan Lama: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar - Firnandar Arsabara, S.STP., M.Si.)
Jabatan Lama: Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar - Dr. Mahyuddin, S.STP., M.AP.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar - Dr. Ir. Muhammad Fuad Azis DM, S.T., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar - Zuhaelsi Zubir, S.T., M.T.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar - Dr. Helmy Budiman, S.STP., M.M.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
Jabatan Baru: Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial Kota Makassar - Drs. Irwan Rusfiady Adnan, S.Sos., M.Si.
Jabatan Lama: Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar - dr. Andi Ani Mulyani Wahyudi, M.Kes.
Jabatan Lama: Direktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah Daya Dinas Kesehatan Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar - dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar
Jabatan Baru: Direktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah Daya Dinas Kesehatan Kota Makassar - Kaharuddin Bakti, S.IP., M.AP.
Jabatan Lama: Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar - Aulia Arsyad, S.STP., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar - Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar
Jabatan Baru: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar - Muhammad Hatim, S.STP., M.Tr.A.P.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar - Dr. Ir. Fathur Rahim, ST, MT
Jabatan Lama: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jabatan Baru: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar.
Pejabat OPD yang tidak bergeser.
- Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Rheza
- Kadis Sosial, Andi Bukti Djufrie
- Kepala Inspektorat Kota Makassar, Andi Azma Zulistia Ekayanti
- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Andi Irwan Bangsawan
- Kepala Brida Makassar, Aidil Adha
- Kepala Dinas Pariwisata Achmad Hendra Hakamuddin
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Hasanuddin
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Ita Isdiana Anwar
- Kepala Dinas Kebudayaan Andi Pattiware
- Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Andi Asminullah
- Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Fadly Wellang
- Staf ahli, Andi Herfida Attas.
