MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Sistem pengangkutan sampah di Kota Makassar bakal diarahkan menuju pengelolaan berbasis teknologi digital. Pemerintah Kota Makassar mulai menjajaki kerja sama dengan pihak swasta untuk membangun sistem mobilisasi dan pengawasan armada kebersihan yang terintegrasi, transparan, serta dapat dipantau secara real time.
Rencana tersebut dibahas langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra, dalam pertemuan di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (16/11/2026).
Dalam pertemuan itu, pihak perusahaan menawarkan konsep pengelolaan operasional armada pengangkut sampah dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT), Fleet Management System, dan Transportation Management System.
Teknologi tersebut memungkinkan pemerintah memantau aktivitas kendaraan kebersihan secara menyeluruh, mulai dari pergerakan armada, rute pengangkutan, volume pekerjaan, penggunaan bahan bakar minyak (BBM), hingga biaya operasional.
Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra, menjelaskan bahwa sistem tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam mengawasi seluruh aktivitas pengangkutan sampah.
“Sistem ini memungkinkan Pemerintah Kota Makassar memantau aktivitas kendaraan kebersihan secara langsung, mulai dari pergerakan armada, rute pengangkutan, volume pekerjaan, penggunaan BBM, hingga biaya operasional yang dikeluarkan,” jelasnya.
Ia mengatakan, pertemuan tersebut masih merupakan tahap awal penjajakan untuk melihat peluang penerapan sistem serupa di Makassar.
Perusahaannya mengaku memiliki pengalaman mendukung operasional pengangkutan sampah di Kota Jambi dengan menggunakan skema Business to Service (BTS).
Melalui pola tersebut, pemerintah daerah tidak perlu melakukan pengadaan sistem maupun perangkat operasional secara mandiri karena penyedia layanan yang menyiapkan kebutuhan teknologi dan operasional.
“Jadi, ini pertemuan awal penjajakan. Kami melihat ada ketertarikan dari Pemerintah Kota Makassar terkait pengelolaan sampah,” tuturnya.
“Pola yang biasa kami jalankan adalah BTS atau by the service. Jadi, pemerintah tidak perlu melakukan pengadaan, kami yang menghadirkan layanan,” tambahnya.
Novi menegaskan, layanan yang ditawarkan lebih berfokus pada mobilisasi dan pengangkutan sampah. Sementara pengelolaan di tempat pembuangan akhir (TPA) tetap mengikuti sistem yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Makassar.
Armada Sampah Dilengkapi Sensor dan Geofencing
Salah satu keunggulan sistem yang ditawarkan adalah kemampuan mengawasi seluruh aktivitas kendaraan melalui perangkat digital yang terintegrasi.
Setiap armada nantinya dapat dilengkapi perangkat IoT dan sistem manajemen kendaraan untuk memastikan kendaraan beroperasi sesuai penugasan pemerintah.
Dengan teknologi tersebut, aktivitas kendaraan dapat dipantau, termasuk apabila armada digunakan di luar kepentingan operasional kebersihan.
“Jadi, pemerintah kota bisa melihat bagaimana sampah itu diangkut, dibuang, berapa biaya yang dikeluarkan, semuanya bisa dipantau secara real time. Transparansi operasional menjadi salah satu hal yang kami tawarkan,” paparnya.
Sistem tersebut juga dilengkapi teknologi geofencing yang memungkinkan pemerintah menetapkan batas wilayah operasional kendaraan.
Apabila kendaraan keluar dari area atau rute penugasan, sistem dapat memberikan deteksi secara otomatis. Perusahaan juga menyebut tersedia fitur penonaktifan kendaraan dari jarak jauh apabila terindikasi digunakan di luar kepentingan operasional.
Fitur tersebut ditawarkan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan kendaraan pengangkut sampah, termasuk penggunaan armada untuk mengangkut sampah komersial di luar penugasan pemerintah.
Selain pengawasan pergerakan kendaraan, sistem digital tersebut juga dapat digunakan untuk mengendalikan penggunaan BBM.
Novi menjelaskan, sensor yang dipasang pada kendaraan mampu mendeteksi anomali konsumsi bahan bakar berdasarkan jarak tempuh, waktu operasional, dan rute perjalanan.
Ia mencontohkan pengalaman perusahaan saat menangani proyek pengangkutan sampah di daerah lain. Dari 10 kendaraan yang beroperasi, ditemukan tiga hingga empat unit mengalami anomali penggunaan BBM setelah dilakukan pemantauan melalui sensor.
“Melalui sensor, penggunaan BBM bisa diketahui secara lebih terukur. Jadi, ketika ada penyimpangan antara perencanaan dan penggunaan di lapangan, sistem bisa mendeteksinya,” terangnya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga ditawarkan akses aplikasi melalui telepon genggam maupun pusat kendali operasional atau control room.
Aplikasi tersebut akan menyajikan informasi mengenai armada, rute pengangkutan, lokasi depo, wilayah pelayanan, penugasan pengemudi, hingga rekam jejak penyelesaian pekerjaan setiap kendaraan.
Sistem ini turut dilengkapi fitur pemeliharaan kendaraan secara otomatis. Armada dapat memberikan notifikasi ketika mendekati jadwal servis sehingga kondisi kendaraan dan kebutuhan suku cadang bisa dipantau lebih terencana.
Novi berharap konsep tersebut dapat mengintegrasikan pengawasan pemerintah, aktivitas operasional armada, serta partisipasi masyarakat dalam satu sistem pelayanan kebersihan yang lebih modern.
Appi Ingin Sistem Pengangkutan Sampah Makassar Terintegrasi
Di tempat yang sama, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengungkapkan rencana pembenahan tata kelola persampahan tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi untuk memantau kendaraan.
Pemerintah kota juga ingin menyatukan sistem operasional kebersihan yang selama ini berjalan dengan pola berbeda di setiap kecamatan menjadi satu sistem kendali yang terintegrasi.
Munafri mengatakan, karakteristik wilayah Makassar membutuhkan pola pengangkutan sampah yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat.
Dengan 15 kecamatan, termasuk satu kecamatan kepulauan, serta jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, kebutuhan armada dan pelayanan kebersihan di setiap wilayah tidak bisa disamakan.
Terlebih, sejumlah kawasan permukiman memiliki lorong dan akses jalan sempit yang tidak memungkinkan dijangkau kendaraan pengangkut berukuran besar.
Karena itu, Pemkot Makassar selama ini mengoperasikan kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah dari kawasan permukiman dan lorong sebelum dipindahkan ke armada berkapasitas lebih besar menuju TPA Tamangapa.
“Di Makassar ini banyak sekali gang dan lorong. Sehingga ada motor-motor roda tiga yang kita operasikan untuk mengangkut sampah dari dalam lorong. Nanti yang sampai ke TPA adalah mobil-mobil besar,” jelas Munafri.
Selain persoalan akses wilayah, wali kota yang akrab disapa Appi itu juga menyoroti belum seragamnya pola manajemen pengangkutan sampah di setiap kecamatan.
Ada wilayah yang menjalankan pengangkutan pada malam hari, sementara kecamatan lainnya baru melakukan aktivitas pengangkutan pada pagi hari.
Pola pengelolaan armada juga berbeda-beda mengikuti kondisi wilayah dan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Belum lagi aktivitas pengangkutan sampah dari sektor usaha, seperti hotel, restoran, dan kafe (Horeka), yang sebagian menggunakan jasa penjemputan dan sebagian lainnya mengangkut sampah secara mandiri.
Kondisi tersebut, menurut Munafri, membutuhkan sistem pengawasan terpadu agar seluruh aktivitas pengangkutan dapat dikendalikan melalui satu mekanisme.
“Saya mau kondisi ini kita satukan menjadi satu kontrol. Saya tidak mau lagi terlalu ribet dengan urusan operasionalnya. Kita ingin menghitung berapa yang harus dibayarkan setiap bulan untuk memastikan seluruh sampah bisa terangkut,” tegasnya.
Melalui sistem terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat mengetahui kebutuhan armada secara pasti, biaya operasional, konsumsi BBM, hingga jumlah layanan pengangkutan yang harus dibayarkan setiap bulan.
Pembenahan ini juga diarahkan untuk meminimalkan persoalan administrasi, ketidaksesuaian pembayaran, serta potensi temuan dalam pengelolaan anggaran kebersihan.
Munafri menilai, selama pengelolaan masih berjalan dengan pola berbeda-beda tanpa pencatatan terintegrasi, pemerintah akan kesulitan menghitung secara menyeluruh kebutuhan anggaran persampahan.
“Terlalu banyak komponen di dalamnya, mulai dari penyapu, petugas pengangkutan, kendaraan roda tiga, hingga mobil pengangkut sampah,” ungkapnya.
Modernisasi Tidak Boleh Hilangkan Pekerjaan Pemulung
Di tengah rencana transformasi digital tersebut, Munafri menegaskan bahwa pembenahan sistem persampahan tidak boleh menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bekerja di sektor tersebut.
Ia memastikan modernisasi manajemen bukan berarti menggantikan seluruh tenaga kerja dengan teknologi ataupun menghapus peran pemulung dalam rantai pengelolaan sampah.
Sebaliknya, masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas persampahan harus tetap mendapatkan ruang dan dilibatkan dalam sistem yang akan dibangun.
“Ini bukan berarti kita menghilangkan pekerjaan pemulung atau orang-orang yang selama ini bekerja di sektor persampahan. Mereka tetap harus dilibatkan. Kita hanya ingin mengubah manajemen dari sistem konvensional menjadi sistem yang lebih layak dan tertata,” tegas Appi.
Ia juga memandang perlu adanya pembentukan klaster atau pengelompokan dalam sistem pengelolaan persampahan agar setiap kelompok pekerja memiliki peran yang jelas.
Dengan begitu, pembenahan tidak hanya berorientasi pada efisiensi armada dan anggaran, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan pekerjaan serta aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini terlibat dalam sektor persampahan.
Retribusi Sampah Juga Bakal Ditata
Selain pembenahan operasional, Munafri turut menyoroti pentingnya penghitungan retribusi persampahan yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan.
Ia menjelaskan, Pemkot Makassar selama ini memberikan pembebasan retribusi kepada kelompok rumah tangga tertentu berdasarkan kategori daya listrik sebagai salah satu indikator kemampuan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat dan kawasan perumahan dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi yang menjadi bagian dari potensi penerimaan retribusi daerah.
Ke depan, pemerintah ingin memastikan penghitungan biaya layanan dan penerimaan retribusi dilakukan secara lebih terukur.
Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui keseimbangan antara biaya operasional pengangkutan sampah, penerimaan retribusi, serta kebutuhan subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Yang kita inginkan, ada perhitungan yang jelas. Berapa biaya operasional yang dikeluarkan, berapa retribusi yang masuk, dan bagaimana masyarakat yang memang perlu dibantu tetap mendapatkan pembebasan,” tutup Appi.
Penjajakan kerja sama ini selanjutnya menjadi salah satu bahan pertimbangan Pemkot Makassar dalam merancang sistem pengelolaan persampahan yang lebih terintegrasi, dengan tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan, efisiensi anggaran, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
