MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan 2027, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bertemu dengan serikat pekerja/serikat buruh, Dewan Pengupahan, dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026).
Pertemuan itu juga dihadiri perangkat daerah terkait. Forum tersebut dipakai untuk menyerap aspirasi dan membahas persoalan ketenagakerjaan, dengan fokus pada proses penetapan UMP 2027.
Andi Sudirman menegaskan, seluruh pihak harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pemerintah pusat dalam menetapkan UMP 2027. Data statistik resmi, kata dia, menjadi landasan penting dalam penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah minimum.
“Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Ia meminta serikat pekerja menyampaikan aspirasi berdasarkan data dan argumentasi terukur. Pengusaha, lanjutnya, diharapkan menyampaikan kondisi usaha secara transparan, termasuk tantangan biaya, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.
Menurut Andi Sudirman, pertemuan semacam ini menjadi agenda rutin untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha.
“Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama,” ujarnya.
Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, ia mengatakan pemerintah provinsi ingin lebih konkret memperhatikan kesejahteraan pekerja dan buruh. Pekerja dan buruh, menurutnya, merupakan salah satu parameter penting keberhasilan pembangunan dan kinerja pemerintah.
“Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi,” ungkapnya.
Gubernur juga berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel semakin memahami kondisi, kebutuhan, dan aspirasi pekerja serta serikat buruh.
Melalui pertemuan ini, Pemprov Sulsel berharap hubungan industrial berjalan harmonis, dengan kebijakan pengupahan yang memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
