MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Penindakan rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) melonjak hingga November 2026. Di saat yang sama, alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diterima Sulawesi Selatan justru menurun.
Kondisi itu mengemuka dalam pertemuan Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, dengan Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Martha Octavia, bersama jajaran. Pertemuan berlangsung di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan pemaparan jajaran Bea Cukai, penindakan rokok ilegal hingga November 2026 mencapai sekitar 125 juta hingga 130 juta batang. Angka itu jauh di atas capaian tahun sebelumnya yang sekitar 40 juta batang.
Fatmawati menyebut daerah pemasaran dan konsumsi menanggung beban pengawasan peredaran rokok ilegal serta dampak kesehatan dari konsumsi tembakau. Ia menilai formula pembagian DBH CHT perlu dievaluasi, tidak hanya mempertimbangkan wilayah penghasil tembakau atau industri hasil tembakau.
“Ini menjadi perhatian kami karena daerah pemasaran juga menghadapi persoalan peredaran rokok ilegal dan dampak kesehatannya. Kami berharap ada evaluasi terhadap indikator pembagian DBHCHT agar kebutuhan daerah dapat diperhitungkan secara lebih proporsional,” ungkap Fatmawati.
Pemprov Sulsel akan mendorong komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta DPR RI untuk membahas evaluasi formula tersebut. Fatmawati juga menilai pengembangan kembali Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Kabupaten Soppeng dan rencana sentra serupa di Kabupaten Maros perlu mendapat perhatian. Menurutnya, industri hasil tembakau legal dapat menciptakan aktivitas ekonomi produktif dan memberi nilai tambah bagi daerah.
Ekspor Sulsel Tercatat dari Daerah Lain
Selain soal cukai, Fatmawati menyoroti pencatatan asal barang dalam dokumen ekspor. Sejumlah komoditas yang diproduksi di Sulsel tercatat sebagai ekspor daerah lain karena dikirim melalui pelabuhan di Surabaya atau Jakarta. Akibatnya, kontribusi Sulsel terhadap ekspor nasional tidak tercatat secara akurat.
Ia menilai penguatan logistik, termasuk kapal rute langsung dan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), penting untuk menekan biaya pengiriman.
Untuk memperkuat ekspor, Fatmawati mendorong pemetaan komoditas unggulan berbasis klaster di setiap kabupaten dan kota. Komoditas yang dinilai berpeluang dikembangkan antara lain rumput laut, ikan, kopi, cengkeh, gula aren, dan markisa. Pengembangan klaster itu perlu melibatkan koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), dan mitra usaha sebagai pengumpul sekaligus penghubung petani dan pelaku UMKM dengan pasar yang lebih luas.
Dengan pola tersebut, komoditas tidak hanya dijual sebagai bahan mentah kepada perantara, tetapi diolah untuk meningkatkan nilai tambah.
“Jangan sampai ketika panen, komoditas kita langsung dibeli oleh tengkulak dan dibawa keluar daerah. Kita ingin ada wadah yang mengumpulkan produk unggulan dari kabupaten dan kota sehingga petani dan pelaku usaha mendapatkan nilai tambah,” jelasnya.
Fatmawati juga meminta pendampingan Bea Cukai bagi UMKM agar lebih memahami prosedur dan fasilitas ekspor.
“Kami membutuhkan masukan dan pendampingan dari Bea Cukai, terutama bagaimana mendorong UMKM kita agar lebih memahami ekspor. Selama ini masih ada pelaku usaha yang menganggap ekspor itu rumit, mahal, dan menakutkan,” ujarnya.
Bea Cukai Siap Dukung
Martha Octavia menyatakan kesiapan Bea Cukai mendukung pemerintah daerah lewat program Klinik Ekspor, edukasi kepabeanan, dan pendampingan UMKM di kabupaten dan kota.
Menurutnya, kesiapan ekspor harus memenuhi tiga aspek: kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk. Karena itu, pelaku usaha perlu didorong membangun kerja sama agar mampu memenuhi kebutuhan pasar ekspor secara berkelanjutan.
Bea Cukai juga membuka peluang fasilitasi kepabeanan bagi usaha dan investasi strategis, termasuk kemudahan impor mesin dan peralatan produksi sesuai ketentuan. Pelaku usaha dapat pula difasilitasi bertemu calon pembeli di luar negeri melalui jejaring perdagangan Indonesia.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulsel berencana menggelar rapat koordinasi teknis bersama pemerintah kabupaten dan kota, Bea Cukai, serta pemangku kepentingan terkait. Rapat itu diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk mengembangkan klaster komoditas ekspor, memperkuat pemberdayaan UMKM, dan meningkatkan pengawasan rokok ilegal.
