MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Penyusunan program pembangunan Kota Makassar tahun 2028 mulai dipersiapkan melalui penguatan sistem perencanaan dan peningkatan kapasitas aparatur. Seluruh operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diminta memastikan setiap usulan masyarakat terinput secara tepat, terverifikasi, dan sesuai ketentuan.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) SIPD Republik Indonesia yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Aston, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas pengusulan aspirasi masyarakat dan kelompok dalam proses perencanaan pembangunan daerah tahun 2028.
Bimtek tersebut diikuti pejabat struktural, pejabat fungsional, kepala seksi, serta operator SIPD dari seluruh kelurahan dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Dalam arahannya, Zulkifly menegaskan bahwa proses perencanaan pembangunan harus diawali dengan pemahaman yang baik terhadap sistem informasi dan regulasi yang menjadi landasan penyusunan program pemerintah.
“Saya sengaja datang karena saya melihat sangat penting untuk menghadiri acara Bimtek ini. Karena ini adalah proses dimulainya perencanaan pembangunan yang diawali dari penginputan SIPD,” ujar Zulkifly.
Ia mengungkapkan, sejumlah hasil evaluasi internal maupun eksternal masih menemukan persoalan ketidaksinkronan perencanaan hingga temuan lembaga pengawas. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah perpindahan atau rotasi pejabat dan pegawai di lingkungan SKPD yang tidak selalu diikuti kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola perencanaan dan penganggaran.
Menurut Zulkifly, aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki tiga kompetensi utama dalam menjalankan tugas, yakni knowledge atau pengetahuan terhadap regulasi, skill atau keterampilan teknis, serta attitude yang mencerminkan sikap dan integritas.
Mantan Camat Ujung Pandang tersebut meminta para operator tidak menganggap pekerjaan penginputan data hanya sebagai rutinitas administratif. Sebaliknya, tugas tersebut harus menjadi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme.
“Kembangkan knowledge-nya, kembangkan skill-nya, jaga attitude-nya. Kalau Bapak dan Ibu menguasai ilmu itu, pimpinan di SKPD pasti akan menjadikan Anda tumpuan,” tegasnya.
Selain peningkatan kompetensi, Zulkifly juga menekankan pentingnya memperketat proses verifikasi setiap usulan pembangunan, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang dihimpun melalui kegiatan reses.
Berdasarkan supervisi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, ia mengungkapkan masih ditemukan kesalahan dalam penginputan usulan dewan. Sejumlah usulan bahkan langsung diterjemahkan menjadi program kerja tanpa terlebih dahulu melalui verifikasi terhadap substansi permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia meminta Bappeda memperkuat mekanisme pemeriksaan secara berjenjang. Verifikasi harus dilakukan mulai dari tingkat SKPD, dilanjutkan oleh Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga penyesuaian dalam Rencana Kerja (Renja) masing-masing perangkat daerah.
Dengan proses tersebut, setiap usulan diharapkan benar-benar sesuai kebutuhan, memiliki dasar yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kesempatan yang sama, Zulkifly turut memberikan perhatian terhadap pengelolaan dana kelurahan. Ia mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan tetap mengikuti mekanisme swakelola dengan melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
Menurutnya, mekanisme swakelola tidak boleh dicampuradukkan dengan pola pengadaan melalui penyedia, terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban administrasi.
“Dana kelurahan adalah swakelola, bukan penyedia. Pelibatan LPM dan Pokmas harus bagus. Jangan sampai karena hubungannya tidak bagus, sistemnya malah dialihkan ke penyedia, tetapi pertanggungjawaban SPJ-nya menggunakan swakelola. Ini berbahaya, hati-hati dalam mengelola dana kelurahan,” imbuhnya.
Ia berharap melalui Bimtek ini, para operator dan perencana di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga perangkat daerah mampu menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas, terverifikasi, serta mendukung pencapaian target pembangunan Kota Makassar.
“Kita harap peserta bisa membawa pulang ilmu dari kegiatan Bimtek dan mampu menghasilkan dokumen perencanaan berkualitas,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kota Makassar, Fajar Hidayat, menjelaskan bahwa pelaksanaan Bimtek tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang telah melibatkan kepala seksi dan pejabat perencana dari masing-masing SKPD pada pekan lalu.
Ia mengatakan, optimalisasi penggunaan SIPD menjadi bagian penting dalam memastikan proses perencanaan pembangunan daerah berjalan berdasarkan data dan informasi yang akurat, lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Fajar menjelaskan, penggunaan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 274 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah.
Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
“Seluruh data dan informasi yang menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah wajib diinput ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah. Karena itu, pemahaman terhadap mekanisme penginputan, verifikasi, dan validasi data menjadi sangat penting,” jelas Fajar.
Ia menambahkan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, setiap aspirasi yang disampaikan harus melalui mekanisme yang tepat agar dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Adapun sejumlah regulasi yang menjadi landasan kegiatan ini antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.
Selain itu, kegiatan tersebut juga mengacu pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
Melalui kegiatan ini, Bappeda menargetkan peningkatan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan SIPD secara optimal. Dengan begitu, seluruh usulan yang dimasukkan ke dalam sistem dapat memenuhi standar kelengkapan, ketepatan, dan akurasi data.
Fajar menyebutkan, peserta Bimtek terdiri atas kepala seksi yang menangani bidang kesejahteraan rakyat serta ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan, operator perencanaan kecamatan, 153 operator kelurahan, serta operator yang menangani usulan pokok-pokok pikiran hasil reses anggota DPRD Kota Makassar.
Ia berharap penguatan kapasitas tersebut dapat membuat proses penginputan dan integrasi usulan masyarakat maupun pokir DPRD berlangsung lebih tertib, transparan, dan terukur.
“Jadi, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme perencanaan pembangunan dapat terdokumentasi dengan baik dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan Kota Makassar,” tegasnya.
