MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Penguatan tata kelola pemerintahan dan upaya pencegahan korupsi menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar. Komitmen tersebut ditunjukkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (5/11/2026), dan diikuti para bupati serta wali kota se-Sulawesi Selatan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sulsel.
Rakor ini menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat langkah strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Hadir langsung dalam agenda tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, serta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak, yang memberikan pengarahan terkait penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan langkah pencegahan korupsi.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih baik, khususnya dalam memperkuat aspek pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Menurut wali kota yang akrab disapa Appi tersebut, upaya membangun pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya mengandalkan komitmen pimpinan daerah, tetapi harus didukung oleh seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
“Agenda ini menjadi forum koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek tata kelola dan pencegahan korupsi,” katanya.
Ia menegaskan, penguatan tata kelola pemerintahan harus menjadi perhatian bersama dalam setiap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah.
Karena itu, diperlukan kesamaan pemahaman, komitmen, serta konsistensi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Appi berharap, melalui rakor tersebut, terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga berharap hasil koordinasi ini dapat menjadi penguatan bagi Pemkot Makassar untuk terus menghadirkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, serta mengedepankan prinsip-prinsip antikorupsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
