MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Persoalan tanah yang kerap menjadi polemik di tengah masyarakat membutuhkan penanganan yang tepat, terbuka, dan mengedepankan kepastian hukum. Untuk itu, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pertanahan terus memperkuat edukasi serta membuka ruang konsultasi langsung bagi warga guna mencegah konflik pertanahan semakin meluas.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Roadshow Klinik Konflik Pertanahan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar.
Mengusung tema “Bersama Membangun Makassar untuk Kota yang Lebih Maju”, kegiatan ini dirancang sebagai wadah edukasi, konsultasi, komunikasi, dan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat terkait berbagai persoalan pertanahan.
Kepala Bidang Pengadaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muhammad Izhar Kurniawan, mengatakan roadshow tersebut merupakan bentuk kontribusi instansinya dalam menyemarakkan HUT Kota Makassar sekaligus mendekatkan pelayanan informasi pertanahan kepada masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendekatkan pelayanan informasi dan konsultasi pertanahan kepada masyarakat. Sehingga warga memiliki ruang untuk memperoleh penjelasan dan memahami langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan pertanahan,” ujarnya, Jumat (6/11/2026).
Menurut Izhar, pendekatan langsung kepada masyarakat menjadi penting agar warga memiliki pemahaman yang benar mengenai aspek administrasi maupun hukum pertanahan. Dengan begitu, persoalan yang muncul dapat diketahui dan ditangani sejak dini sebelum berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Kegiatan ini juga melibatkan ketua RT/RW dan tokoh masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi serta membangun komunikasi di lingkungan masing-masing.
“Kita harapkan RT/RW menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang benar, membangun komunikasi yang konstruktif, serta membantu menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat,” harapnya.
Ia menambahkan, persoalan pertanahan tidak hanya menyangkut administrasi dan kepemilikan aset, tetapi juga berkaitan dengan hubungan sosial serta kepastian hukum masyarakat. Karena itu, keterlibatan unsur kewilayahan dinilai penting dalam mendukung penyelesaian persoalan melalui jalur komunikasi dan koordinasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Susilawati, mengungkapkan bahwa pihaknya juga menghadirkan inovasi digital PADAIDI atau Pensertipikatan Aset Daerah dan Integrasi Data Informasi dalam rangka menyemarakkan HUT ke-419 Kota Makassar.
Inovasi tersebut dikembangkan sebagai sistem manajemen pertanahan untuk mengintegrasikan pensertipikatan aset milik pemerintah daerah sekaligus menghadirkan akses informasi dan konsultasi pertanahan bagi masyarakat.
Menurut Sri Susilawati, PADAIDI tidak hanya mendukung percepatan penataan dan pengamanan aset daerah, tetapi juga menjadi sarana bagi warga untuk memperoleh informasi serta pendampingan ketika menghadapi persoalan tanah.
“Inovasi ini tidak hanya berfungsi mempercepat penataan dan pengamanan aset milik pemerintah daerah, tetapi juga menjadi sarana pelayanan dan konsultasi bagi masyarakat yang menghadapi persoalan pertanahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui layanan tersebut masyarakat dapat berkonsultasi tanpa harus selalu datang langsung ke kantor Dinas Pertanahan.
“Untuk persoalan yang sifatnya ringan, warga tidak perlu datang ke kantor. Cukup melalui WhatsApp, mereka bisa bertanya dan berkonsultasi,” katanya.
Namun, apabila persoalan yang dihadapi membutuhkan penanganan lebih lanjut, Dinas Pertanahan akan memfasilitasi proses mediasi dengan melibatkan tim ahli hukum di bidang pertanahan.
“Namun, jika persoalannya cukup berat, kami akan melakukan mediasi dengan melibatkan tim ahli hukum di bidang pertanahan,” sambung mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM tersebut.
Sri menilai, penyelesaian melalui komunikasi dan mediasi dapat menjadi langkah awal untuk mencari solusi atas berbagai persoalan pertanahan tanpa harus selalu berujung pada proses hukum di pengadilan.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan edukasi dan sosialisasi tersebut menyasar sekitar 300 warga dari sembilan kecamatan. Peserta melibatkan perwakilan kecamatan, ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat yang diharapkan menjadi penghubung informasi antara pemerintah dan warga.
Selain klinik konsultasi, Dinas Pertanahan Makassar juga merangkaikan kegiatan tersebut dengan sosialisasi pengadaan tanah guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur, ketentuan, serta tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan.
Sri mengungkapkan, sosialisasi telah dilaksanakan dengan melibatkan warga di Kecamatan Makassar, Ujung Pandang, dan Mamajang.
Selanjutnya, kegiatan dijadwalkan menyasar Kecamatan Panakkukang, Biringkanaya, dan Manggala, sebelum dilanjutkan ke kecamatan lainnya.
Antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut terbilang tinggi. Warga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai pertanyaan, terutama mengenai status kepemilikan, prosedur pengadaan tanah, serta persoalan yang mereka hadapi.
“Alhamdulillah, antusiasme masyarakat cukup besar. Banyak yang ingin bertanya dan mendapatkan penjelasan terkait persoalan tanah. Hanya saja, karena keterbatasan waktu, belum semua pertanyaan dapat terakomodasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, sosialisasi menjadi langkah penting untuk menghindari kesalahpahaman yang kerap muncul akibat keterbatasan informasi mengenai pengadaan tanah dan program pembangunan pemerintah.
Melalui komunikasi yang terbuka, persuasif, dan transparan, masyarakat diharapkan dapat memahami tujuan, manfaat, serta mekanisme pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
Ke depan, Dinas Pertanahan Kota Makassar juga akan terus memperkuat koordinasi dengan Kantor Pertanahan, unsur hukum, serta berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas tata kelola pertanahan.
“Harapan kami, tata kelola pertanahan di Kota Makassar semakin profesional, tertib, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkas Sri.
