MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar terus mendorong gerakan pertanian perkotaan atau urban farming sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Program ini ditargetkan menjangkau seluruh Rukun Warga (RW) agar setiap lingkungan memiliki kawasan produktif yang mampu menghasilkan bahan pangan secara mandiri.
Langkah tersebut sekaligus menjadi solusi untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan kosong dan pekarangan rumah di tengah keterbatasan ruang terbuka di kawasan perkotaan.
Keseriusan Pemkot Makassar dalam mengembangkan program tersebut terlihat saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung memanen bawang dan berbagai jenis sayuran di Kebun Urban Farming Kelompok Tani Marennu, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Rabu (4/11/2026).
Usai mengunjungi lokasi tersebut, Munafri yang akrab disapa Appi melanjutkan peninjauan ke Kelompok Wanita Tani (KWT) Mawar di Jalan Deppasawi Luar, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate.
Di lokasi kedua, Appi menyaksikan hasil budidaya kelompok wanita tani berupa cabai, kangkung, dan terong yang dikembangkan melalui pemanfaatan lahan produktif.
Menurut Appi, kunjungan ke dua lokasi tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah kota terhadap gerakan pertanian perkotaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia menegaskan, urban farming tidak hanya berfungsi memperindah lingkungan, tetapi juga menjadi sarana produksi pangan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga.
Peninjauan tersebut sekaligus dilakukan untuk melihat perkembangan dan hasil nyata program pertanian perkotaan yang selama ini dikembangkan kelompok tani di sejumlah wilayah Makassar.
Appi menilai, urban farming memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga, terutama di tengah keterbatasan lahan yang menjadi salah satu tantangan kota metropolitan.
Melalui pemanfaatan pekarangan rumah maupun ruang kosong, masyarakat tetap dapat menghasilkan berbagai komoditas pangan tanpa harus memiliki lahan pertanian yang luas.
“Program urban farming ini penting karena menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga,” katanya.
“Walaupun dengan lahan terbatas, masyarakat tetap bisa memproduksi kebutuhan pangan sendiri,” demikian pesan yang disampaikan Appi.
Pemkot Makassar pun terus mendorong kelompok tani dan masyarakat agar semakin aktif mengembangkan pertanian perkotaan. Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan, program ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kemandirian dan budaya produktif di lingkungan masyarakat.
Lebih jauh, urban farming dinilai memiliki manfaat sosial dan ekonomi karena dapat memperkuat kebersamaan antarwarga, membuka ruang pemberdayaan masyarakat, hingga membantu menekan pengeluaran rumah tangga.
“Kita berharap gerakan urban farming dapat tumbuh menjadi budaya produktif masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan yang dimulai dari lingkungan keluarga,” tutup Appi.
Sementara itu, Camat Tamalate, Muhammad Aril Syahbani, mengungkapkan bahwa pengembangan urban farming di wilayahnya menunjukkan perkembangan cukup signifikan.
Dari total 677 RW yang tersebar di Kecamatan Tamalate, sekitar 60 persen di antaranya saat ini telah memiliki kawasan pertanian perkotaan.
“Capaian ini akan terus kita tingkatkan hingga seluruh RW memiliki minimal satu kawasan pertanian perkotaan,” tuturnya.
Aril mengatakan, pihaknya menargetkan urban farming dapat berkembang di setiap kelurahan hingga menjangkau seluruh RT dan RW melalui pemanfaatan lahan yang tersedia.
Pengembangan program tersebut juga tidak hanya menyasar kelompok tani, tetapi melibatkan organisasi pemberdayaan perempuan dan kemasyarakatan, seperti PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP).
“Target kami, setiap kelurahan wajib memiliki urban farming di setiap RW. Begitu juga PKK dan DWP harus memiliki urban farming sebagai bagian dari upaya mendorong ketahanan pangan,” ujarnya.
Menurut Aril, kunjungan Wali Kota Makassar ke kawasan urban farming di Kecamatan Tamalate menjadi momentum untuk semakin memperkuat pelaksanaan program tersebut.
Bahkan, kawasan yang dikunjungi Wali Kota dinilai layak menjadi salah satu proyek percontohan atau pilot project pengembangan pertanian perkotaan di Kecamatan Tamalate.
Sebagai tindak lanjut, pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan seluruh lurah untuk mengidentifikasi potensi dan mengarahkan pengembangan urban farming di wilayah masing-masing. Salah satu kawasan yang akan dijadikan rujukan adalah RW 5 Maccini Sombala.
Aril menjelaskan, penerapan urban farming tidak bisa dilakukan dengan metode yang sama di seluruh wilayah. Setiap kawasan memiliki karakteristik geografis dan ketersediaan lahan yang berbeda.
Wilayah dengan lahan memadai dapat mengembangkan kebun menggunakan media tanam tanah secara langsung. Sementara itu, kawasan dengan keterbatasan lahan bisa memanfaatkan sistem hidroponik.
“Karakteristik setiap wilayah berbeda. Kalau tidak memiliki lahan yang cukup, bisa menggunakan metode hidroponik. Jadi, keterbatasan lahan bukan alasan untuk tidak mengembangkan urban farming,” jelasnya.
Selama ini, hasil panen dari kebun-kebun urban farming di Kecamatan Tamalate masih lebih banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga di lingkungan sekitar, terutama masyarakat RT dan RW yang terlibat dalam pengelolaannya.
Meski demikian, Aril menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur berdasarkan jumlah hasil panen. Lebih dari itu, urban farming diharapkan mampu membangun partisipasi masyarakat, menumbuhkan kebiasaan bercocok tanam, serta memperkuat kemandirian pangan dari tingkat lingkungan.
Perkembangan gerakan pemanfaatan pekarangan tersebut juga tercermin dari prestasi Kecamatan Tamalate yang berhasil meraih juara pertama dalam lomba kebun “Aku Hatinya PKK” tingkat Kota Makassar.
Ke depan, salah satu tantangan yang menjadi perhatian pemerintah kecamatan adalah mendorong keterlibatan masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk tetap berpartisipasi dalam program urban farming.
Sistem hidroponik menjadi salah satu alternatif yang dapat diterapkan. Namun, metode tersebut membutuhkan biaya awal relatif lebih besar, terutama untuk pengadaan instalasi dan berbagai sarana pendukung.
Karena itu, pihak kecamatan bersama pemerintah kelurahan akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat sekaligus mencari solusi terhadap kendala pembiayaan agar pengembangan pertanian perkotaan dapat menjangkau lebih banyak warga.
“Kami akan terus mengedukasi masyarakat, termasuk mencari solusi terhadap kendala anggaran. Harapan kami, seluruh RW di Kecamatan Tamalate nantinya memiliki minimal satu urban farming,” tukasnya.
