_cuva
MAKASSAR,SMARTMAKASSAR.COM – Kinerja industri jasa keuangan di Sulawesi Selatan (Sulsel) tumbuh positif di seluruh sektor. Namun, indeks literasi keuangan daerah ini masih berada di bawah rata-rata nasional.
Data tersebut dipaparkan dalam FIN Expo 2026 di Atrium Mall Trans Studio Makassar, Sabtu (3/10/2026). Kegiatan yang berlangsung 2–4 Oktober 2026 ini bagian dari Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 dengan tema “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera”.
Pada sektor perbankan, posisi Agustus 2026, aset tercatat Rp223,44 triliun atau tumbuh 6,87 persen secara tahunan (yoy). Dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp153,52 triliun (tumbuh 7,93 persen) dan kredit Rp178,56 triliun (tumbuh 5,61 persen). Rasio kredit terhadap DPK (LDR) berada di 116,31 persen, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) 3,61 persen.
Industri keuangan non-bank (IKNB) posisi Juni 2026 juga mencatat pertumbuhan kuat, terutama pergadaian yang naik 44,83 persen yoy menjadi Rp12,58 triliun. Fintech P2P lending tumbuh 29,64 persen menjadi Rp2,64 triliun. Premi asuransi naik 42,75 persen menjadi Rp2,01 triliun, sedangkan klaim naik 25,70 persen menjadi Rp1,09 triliun. Piutang pembiayaan tumbuh 2,34 persen menjadi Rp19,20 triliun. Dana pensiun menjadi satu-satunya yang menyusut, turun 0,40 persen menjadi Rp1,69 triliun.
Di pasar modal, jumlah investor meningkat signifikan. Per Juli 2026, total Single Investor Identification (SID) mencapai 798.153, tumbuh 81,62 persen yoy. Pertumbuhan terutama ditopang SID reksadana sebanyak 768.975 (naik 84,10 persen). SID saham tercatat 216.224 (naik 42,24 persen) dan SBN 23.675 (naik 22,19 persen).
Secara makro, ekonomi Sulsel pada triwulan II 2026 tumbuh 5,59 persen yoy, lebih tinggi dari nasional sebesar 5,29 persen. Dari sisi lapangan usaha, konstruksi tumbuh tertinggi (8,97 persen), sedangkan perdagangan memberi andil terbesar (1,25 poin persentase). Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh tertinggi (20,18 persen), sementara pembentukan modal tetap bruto (PMTB) memberi andil terbesar (3,12 poin persentase).
Tingkat kemiskinan Sulsel turun menjadi 7,43 persen pada September 2025, lebih rendah dari nasional 8,25 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 75,92 dan tetap berkategori tinggi. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp78,75 juta dengan rasio Gini 0,363 pada 2025.
Meski begitu, hasil Survei Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan Sulsel baru 61,03 persen, di bawah rata-rata nasional 69,57 persen. Tiga provinsi tertinggi adalah DKI Jakarta (84,01), Kalimantan Selatan (79,69), dan Bali (78,77). Sebaliknya, indeks inklusi keuangan Sulsel mencapai 94,27 persen, tergolong tinggi dan di atas nasional 93,61 persen. Tiga provinsi tertinggi untuk inklusi adalah DKI Jakarta (99,74), DI Yogyakarta (98,74), dan Kepulauan Riau (98,43).
Selisih tersebut menunjukkan akses masyarakat Sulsel terhadap produk keuangan sudah luas, tetapi pemahaman atas produk itu belum sebanding. FIN Expo 2026 diharapkan menjadi ruang edukasi melalui seminar, pameran produk dan layanan jasa keuangan, business matching, kompetisi, hingga hiburan dan doorprize.
Kepala OJK Sulsel dan Sulbar, Moch Muchlasin, mengatakan Expo Literasi dan Inklusi Keuangan tahun ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai industri jasa keuangan.
“OJK bersama industri jasa keuangan terus mendorong agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga memahami produk yang digunakan,” ujar Muchlasin.
Menurutnya, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah adanya kesenjangan antara masyarakat yang sudah menggunakan produk jasa keuangan dengan masyarakat yang benar-benar memahami produk dan layanan tersebut.
“Karena itu, kegiatan seperti expo ini penting untuk mendekatkan industri jasa keuangan dengan masyarakat sekaligus memberikan edukasi mengenai produk, manfaat, risiko, serta cara menggunakan layanan keuangan secara bijak,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menyebut masyarakat Sulsel saat ini sudah memiliki akses yang cukup luas terhadap jasa keuangan. Namun, masih terdapat kesenjangan sekitar 33 persen antara masyarakat yang telah memiliki akses atau menggunakan jasa keuangan dengan masyarakat yang benar-benar memahami produk dan layanan keuangan.
“Karena itu, industri keuangan yang inklusif harus terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pelaku UMKM yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Ia menegaskan expo ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi wadah untuk mengedukasi masyarakat mengenai produk dan layanan jasa keuangan. Kegiatan ini juga diisi dengan business matching dan menghadirkan sekitar 28 booth sebagai bagian dari sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
“Bagi generasi muda, perkembangan ekonomi dan industri keuangan harus dihadapi dengan dua hal. Pertama, harus mampu melihat potensi yang ada dan menjemput peluang tersebut. Kedua, harus menyadari berbagai risiko dan ancaman yang muncul dalam perkembangan industri keuangan,” katanya.
Menurut Fatmawati, masih adanya masyarakat yang belum memahami literasi keuangan menunjukkan pentingnya industri jasa keuangan untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Mari memanfaatkan expo ini untuk mengenal produk-produk keuangan yang legal, memahami manfaat dan kegunaannya, memperoleh informasi dan edukasi, serta memahami risiko dari setiap produk keuangan sebelum menggunakannya,” ajaknya.
Kegiatan ini diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pemerintah Provinsi Sulsel, FKIJK, dan TPAKD.
About the Author
