MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Keterbatasan akses air bersih di sejumlah wilayah kepulauan mendorong Pemerintah Kota Makassar mencari solusi berbasis teknologi. Salah satunya dengan menjajaki penerapan teknologi desalinasi air laut yang memanfaatkan tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat.
Program yang digagas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin tersebut diarahkan untuk memperluas pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, terutama warga yang selama ini menghadapi keterbatasan sumber air tawar.
Rencana penerapan teknologi itu dibahas Munafri saat menerima audiensi PT Prolink Intidata Nusantara terkait teknologi pengolahan air laut menjadi air minum di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (29/9/2026).
Melalui sistem desalinasi berbasis Reverse Osmosis (RO), air laut akan diproses untuk memisahkan kandungan garam sehingga menghasilkan air tawar. Air hasil pengolahan selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai air minum setelah melalui proses pemurnian dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
“Ini adalah solusi jangka panjang, air bersih yang mandiri berbasis energi matahari. Kita mau hadirkan program air langsung minum bagi warga di pulau,” ujar Munafri usai menyimak paparan PT Prolink Intidata Nusantara.
Menurut Munafri, penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan jauh dari pusat kota.
Karena itu, Pemkot Makassar ingin memastikan masyarakat kepulauan memperoleh akses air bersih dan air minum yang layak sebagaimana warga yang tinggal di wilayah daratan.
“Untuk memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang ada di pulau itu bisa mendapatkan layanan air bersih sama dengan yang didapatkan saudara-saudara kita yang ada di kota,” jelasnya.
Munafri menjelaskan, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang memiliki delapan pulau. Dari jumlah tersebut, enam pulau berpenghuni dan dua lainnya tidak berpenghuni.
Penerapan teknologi desalinasi nantinya akan diprioritaskan pada pulau-pulau yang memiliki penduduk. Sebelum program dijalankan, Pemkot Makassar akan melakukan survei untuk melihat kesesuaian teknologi dengan kondisi geografis, kontur wilayah, serta kebutuhan air masyarakat.
Tim dijadwalkan meninjau Pulau Langkai, Lumu-Lumu, Bonetambung, dan Barrang Lompo pada Rabu (30/9/2026).
“Tim akan ke pulau besok melihat kondisi. Tim PT Prolink Intidata Nusantara akan survei apakah sesuai dengan kondisi atau kontur pulau yang kita miliki,” ungkap Munafri.
Ia menegaskan, penerapan teknologi tidak semata-mata didasarkan pada kecanggihan alat. Kebutuhan masyarakat dan kondisi riil di setiap pulau juga harus menjadi pertimbangan utama.
Untuk itu, Munafri melibatkan Camat Kepulauan Sangkarrang, Dinas Pekerjaan Umum, serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pembahasan tersebut.
“Kita mencoba mendengarkan apa yang menjadi masukan detail. Saya ajak Pak Camat, Kepala Dinas PU, Direktur PDAM, untuk memastikan apakah ini bisa kita pakai, apakah memang cocok dan dibutuhkan oleh masyarakat pulau atau tidak,” tuturnya.
Munafri mengungkapkan, kondisi ketersediaan air bersih di wilayah kepulauan tidak seragam. Sebagian pulau masih memiliki sumber air tawar, sementara pulau lainnya menghadapi keterbatasan sehingga masyarakat harus memanfaatkan air payau untuk kebutuhan sehari-hari.
Dalam kondisi tertentu, masyarakat di sejumlah pulau bahkan harus mendatangkan pasokan air dari daratan Kota Makassar.
“Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kota. Karena air bersih dibutuhkan bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk mandi, memasak, mencuci, dan menunjang sanitasi keluarga,” terang Munafri.
Menurutnya, persoalan air bersih juga berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi dan pariwisata di kawasan kepulauan.
Sejumlah pulau memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan, namun membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, termasuk ketersediaan air bersih yang memadai.
“Melalui teknologi desalinasi, kami Pemkot Makassar berharap ketergantungan masyarakat terhadap pasokan air dari daratan dapat dikurangi secara bertahap. Sehingga kita hadirkan solusi ini,” harapnya.
Munafri menyebut teknologi desalinasi yang sedang dijajaki memiliki kapasitas produksi sekitar 250 liter per jam.
Teknologi tersebut sebelumnya menarik perhatiannya saat mengunjungi sebuah pameran di Jakarta. Dalam sistem yang dipaparkan, air laut diproses menggunakan teknologi RO untuk memisahkan kandungan garam dan menghasilkan air tawar.
Munafri mengatakan sekitar 30 persen air yang diproses dapat menjadi air hasil desalinasi, sementara sisanya berupa air dengan kadar garam lebih tinggi.
Air hasil samping tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, seperti pembuatan es atau garam, sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan keamanan.
“Tentu, kita masih akan memastikan kualitas air hasil pengolahan, kapasitas produksi, kebutuhan energi, serta kesesuaian teknologi dengan kondisi masing-masing pulau,” ungkapnya.
Selain persoalan air bersih, penggunaan tenaga surya menjadi salah satu pertimbangan dalam rencana penerapan teknologi tersebut.
Munafri mengatakan sejumlah pulau berpenghuni masih mengandalkan generator set (genset) berbahan bakar solar untuk memenuhi kebutuhan listrik.
Ketergantungan terhadap bahan bakar tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri, terutama dari sisi biaya operasional dan distribusi energi ke wilayah kepulauan.
“Karena itu, penggunaan energi matahari untuk mengoperasikan sistem desalinasi kita harapkan dapat menjadi alternatif yang lebih mandiri,” tuturnya.
Menurut Munafri, pemanfaatan energi surya dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan. Dengan dukungan sumber energi mandiri, sistem pengolahan air diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan listrik dari genset.
Namun, kebutuhan energi, kapasitas panel surya, sistem penyimpanan daya, hingga biaya pemeliharaan tetap akan menjadi bagian dari kajian teknis sebelum program diterapkan.
“Namun, kebutuhan energi, kapasitas panel surya, penyimpanan daya, dan biaya pemeliharaan tetap akan menjadi bagian dari kajian teknis sebelum program yang akan kita terapkan,” kata Munafri.
Dari sisi pembiayaan, Munafri menyebut Pemkot Makassar berencana mengupayakan program penyediaan air bersih tersebut masuk dalam anggaran pokok.
Besaran anggaran akan disesuaikan dengan hasil survei, kebutuhan masing-masing pulau, serta kesiapan teknis penerapan teknologi.
Pemkot Makassar juga akan memastikan sejumlah aspek sebelum pembangunan fasilitas dilakukan, mulai dari lokasi penempatan alat, kebutuhan lahan, kapasitas produksi, kualitas sumber air hingga jumlah penduduk yang akan dilayani.
Perhitungan tersebut diperlukan agar fasilitas yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat beroperasi secara berkelanjutan.
Bagi Munafri, penjajakan teknologi desalinasi bukan sekadar menghadirkan inovasi baru, tetapi juga bagian dari upaya memperluas pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat kepulauan.
Dengan memanfaatkan desalinasi air laut berbasis tenaga surya, Pemkot Makassar berharap dapat menjawab kebutuhan air bersih sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional.
“Program ini kita harapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat pelayanan air minum bagi masyarakat di enam pulau berpenghuni, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan terluar Makassar,” tukas Munafri.
About the Author
