MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar menilai pertumbuhan ekonomi Makassar sepanjang semester pertama 2026 menunjukkan kinerja positif. Fraksi PKS mencatat pertumbuhan ekonomi Makassar telah berada di atas target yang ditetapkan dalam RPJMD 2026.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota Makassar, Sabtu (26/9/2026).
Hartono mengatakan, Fraksi PKS memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, khususnya terkait capaian pertumbuhan ekonomi dan penyampaian Nota Keuangan APBD Perubahan 2026.
“Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan yang diperbarui pada 15 September 2026, ekonomi Kota Makassar tumbuh 6,61 persen secara year-on-year pada Triwulan I 2026,” kata Hartono.
Pertumbuhan tersebut kemudian meningkat menjadi 7,04 persen secara year-on-year pada Triwulan II 2026.
Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Makassar pada semester pertama 2026 mencapai 6,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Angka tersebut berada di atas target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD 2026 yang ditetapkan sebesar 6,43 persen. Makassar juga disebut memberikan kontribusi sebesar 15,25 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Sulawesi.
“Sehingga kami Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Wali Kota Munafri atas kinerja, khususnya penyampaian Nota Keuangan dan APBD Perubahan. Pertumbuhan ekonomi Makassar alhamdulillah berada di atas target RPJMD 2026,” ujar Hartono.
Menurut Fraksi PKS, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan Makassar di tengah berbagai tantangan perkotaan.
Meski memberikan apresiasi, Fraksi PKS meminta momentum pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, Fraksi PKS mendorong Pemkot Makassar memperkuat lima agenda utama.
Pertama, meningkatkan pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat. Kedua, mengendalikan belanja operasi dengan tetap menjaga belanja produktif.
Ketiga, memprioritaskan pelayanan dasar dan penyelesaian persoalan perkotaan. Keempat, memperluas kesempatan kerja serta perlindungan bagi kelompok rentan.
Kelima, memastikan setiap tambahan anggaran memiliki target hasil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Bagi Fraksi PKS, keberhasilan harus terlihat dari berkurangnya banjir dan genangan, membaiknya jalan dan drainase lingkungan, meluasnya akses air bersih, tertanganinya persoalan sampah, bertambahnya kesempatan kerja, serta menguatnya UMKM,” kata Hartono.
Selain memberikan apresiasi terhadap pertumbuhan ekonomi, Fraksi PKS meminta penjelasan lebih rinci mengenai faktor utama penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi tersebut juga meminta pemerintah menjelaskan pos-pos penerimaan yang belum mencapai proyeksi serta strategi yang disiapkan untuk meningkatkan penerimaan hingga akhir tahun anggaran.
Sorotan juga diarahkan pada komposisi belanja dalam APBD Perubahan 2026.
Dalam pandangan Fraksi PKS, belanja operasi meningkat sekitar Rp146 miliar atau 3,49 persen menjadi Rp4,33 triliun. Sementara belanja modal justru turun sekitar Rp55 miliar atau 5,68 persen menjadi Rp919 miliar.
Hartono mengatakan kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan karena kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dasar masih cukup besar.
Aspirasi terkait drainase, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan, hingga akses air bersih masih banyak disampaikan masyarakat. Hal itu, kata dia, juga terlihat dari aspirasi yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kegiatan reses, termasuk di wilayah Bangkala.
Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemkot Makassar menjelaskan dasar penentuan prioritas belanja dalam APBD Perubahan 2026, terutama untuk menjawab persoalan infrastruktur dasar yang masih dirasakan masyarakat.
“Kami juga meminta penjelasan mengenai alokasi APBD Perubahan untuk penanganan banjir, drainase dan pelayanan air bersih, termasuk penentuan wilayah prioritas berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan masyarakat,” tutur Hartono.
Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh sembilan fraksi di DPRD Kota Makassar menyatakan persetujuan agar Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus).
Tahapan selanjutnya akan diarahkan untuk membahas lebih rinci rancangan perubahan anggaran, termasuk memastikan kebijakan belanja tetap mendukung kebutuhan pelayanan masyarakat dan program pembangunan Kota Makassar.
Fraksi PKS berharap capaian pertumbuhan ekonomi yang berada di atas target dapat berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat.
About the Author
