MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Semangat kemerdekaan tahun ini di Kota Makassar ditandai dengan langkah baru dalam transformasi pelayanan publik. Pemerintah Kota Makassar meluncurkan program “Merdeka dalam Genggaman”, yang menghadirkan sejumlah layanan pemerintahan berbasis digital untuk memudahkan masyarakat.
Peluncuran program tersebut dilakukan usai upacara pengibaran Sang Merah Putih di Lapangan Karebosi Makassar, Senin (17/8/2026). Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham secara resmi memperkenalkan tiga fitur layanan digital yang terintegrasi dalam aplikasi Lontara Plus, platform digital milik Pemkot Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan transformasi digital yang dilakukan Pemkot Makassar bukan sekadar menghadirkan aplikasi atau fitur baru. Menurutnya, digitalisasi pelayanan merupakan bagian dari upaya memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat.
“Ini bukan hadiah, tapi ini adalah hak yang dimiliki oleh warga Kota Makassar mendapatkan kemudahan terhadap akses di hari kemerdekaan,” kata Munafri.
Tiga fitur yang diluncurkan tersebut yakni pelayanan pencatatan sipil terintegrasi, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara online, serta Makassar Move.
Peluncuran ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Makassar dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, praktis, dan dapat diakses melalui perangkat digital.
Munafri menjelaskan, salah satu perubahan yang dihadirkan melalui Lontara Plus adalah kemudahan mengakses berbagai layanan yang sebelumnya mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor pemerintahan.
Untuk layanan administrasi kependudukan, misalnya, masyarakat nantinya dapat memperoleh akses pencatatan sipil secara lebih praktis melalui sistem digital.
“Nantinya, ada data Dukcapil untuk proses kependudukan yang mungkin selama ini harus datang ke kantor capil. Ada yang tidak punya waktu dalam proses dan lain sebagainya,” ujarnya.
Menurut Munafri, integrasi layanan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan perubahan dan perbaikan agar pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Nah, inilah yang kita lakukan berbagai perubahan dan perbaikan sehingga fitur ini benar-benar bisa bermanfaat lebih luas,” tuturnya.
Selain layanan pencatatan sipil, Pemkot Makassar menghadirkan fitur pembayaran PBB secara online. Kehadiran fitur ini diharapkan memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus melalui proses pelayanan secara konvensional.
Sementara itu, fitur ketiga, Makassar Move, dirancang sebagai sarana untuk mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat sekaligus menjadi ruang interaksi antara warga dan pemerintah.
Melalui Makassar Move, masyarakat dapat merekam aktivitas fisik sehari-hari, mulai dari berjalan kaki, jogging, berlari hingga bersepeda.
“Yang jalan kaki, yang jogging, yang naik sepeda, yang lari, silakan masuk ke dalam aplikasi Lontara,” ungkap Munafri.
Ia menambahkan, pemerintah juga menyiapkan apresiasi bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam program tersebut.
“Setiap minggu akan ada hadiah-hadiah menarik yang diundi untuk kita dapatkan bersama-sama,” sambungnya.
Menurut Munafri, fitur tersebut menjadi salah satu cara pemerintah mengajak masyarakat membangun kebiasaan hidup sehat sekaligus berpartisipasi dalam pengawasan kondisi lingkungan kota.
Sebab, Makassar Move tidak hanya berfungsi mencatat aktivitas olahraga. Masyarakat juga dapat melaporkan berbagai kondisi yang ditemukan ketika beraktivitas di jalan, termasuk persoalan yang membutuhkan perhatian maupun perbaikan dari pemerintah.
“Jadi, kita meluncurkan Makassar Move ini adalah sebuah kegiatan di mana masyarakat Kota Makassar yang datang melakukan kegiatan sehat setiap hari,” jelasnya.
“Baik itu yang berjalan, baik itu yang jogging, baik itu yang berlari, baik itu yang naik sepeda, bisa melaporkan hal-hal yang mereka lihat di jalanan untuk dilakukan pola perbaikan,” tambah Appi.
Bagi Munafri, konsep tersebut sekaligus menjadi ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan warga dinilai penting karena tidak semua persoalan di lapangan dapat terpantau secara langsung oleh pemerintah.
“Nah, inilah yang dimaksudkan sebagai ruang interaksi, ruang komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk membangun sebuah kebersamaan yang lebih baik.”
Dengan sistem tersebut, berbagai persoalan yang luput dari perhatian pemerintah diharapkan dapat lebih cepat dilaporkan dan ditindaklanjuti melalui layanan digital.
“Sehingga hal-hal yang luput dari perhatian pemerintah bisa cepat diakses melalui layanan fitur digital yang diberikan oleh pemerintah,” tuturnya.
Munafri menegaskan, peluncuran tiga fitur tersebut sekaligus menjadi simbol semangat kemerdekaan di era digital.
Menurutnya, kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan dari penjajahan, tetapi juga sebagai upaya menghadirkan kemudahan dan akses pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Kami meluncurkan pelayanan ini adalah sebuah komitmen dalam membangun digitalisasi di Kota Makassar. Ini adalah wujud kemerdekaan digital di bidang pelayanan publik,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga ikut mengawasi dan mengawal pembangunan Kota Makassar melalui ruang digital yang telah disediakan pemerintah.
“Ini bukan hadiah dari pemerintah kota, tapi ini adalah hak masyarakat Kota Makassar sebagai warga yang terus akan kita berikan pelayanan secara maksimal,” katanya.
Pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Munafri juga mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan transformasi digital sebagai bagian dari pembangunan Kota Makassar.
“Mari kita awasi dan kawal pembangunan kota ini bersama. Satu Kota, satu Aplikasi, merdeka dalam Genggaman,” pungkas Munafri.
About the Author
