MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar memperketat langkah antisipasi gangguan keamanan menjelang perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi meminta sinergi pemerintah, TNI, dan Polri diperkuat hingga tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan lorong.
Menurut Munafri, penguatan koordinasi tiga pilar menjadi langkah penting untuk melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Sinergi tersebut juga dinilai penting untuk memastikan seluruh rangkaian perayaan kemerdekaan yang digelar masyarakat dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
“Koordinasi tiga pilar penting, ini menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat menyambut 17 Agustus,” kata Munafri saat menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda tentang Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kota Makassar di Novotel Makassar Grand Shayla, Kamis (13/8/2026).
Rapat tersebut dihadiri Munafri Arifuddin, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, Wakil Ketua II DPRD Makassar Anwar Faruq, Dandim 1408/Mks, jajaran kepala SKPD, serta seluruh camat se-Kota Makassar.
Munafri mengatakan, perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI biasanya diisi beragam kegiatan masyarakat mulai tingkat kecamatan, kelurahan hingga lorong.
Kegiatan tersebut meliputi pesta rakyat, perlombaan, pertunjukan seni dan budaya, hingga malam apresiasi yang berpotensi menghadirkan kerumunan warga dalam jumlah besar.
Karena itu, seluruh unsur terkait diminta melakukan persiapan dan antisipasi secara maksimal.
“Ini menjadi hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan secara bersama-sama,” tuturnya.
Selain keamanan, Munafri meminta aspek kesehatan menjadi perhatian dalam setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar.
Ia menginstruksikan Dinas Kesehatan dan instansi terkait menyiapkan pola pendampingan yang memadai selama kegiatan berlangsung.
“Kita berharap di setiap kegiatan itu harus ada pola pendampingan yang memadai dari instansi yang terkait, khususnya Dinas Kesehatan untuk tetap bisa standby menjaga keadaan dan kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat,” imbuh Appi.
Munafri juga mengingatkan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama rangkaian perayaan kemerdekaan.
Untuk memperkuat deteksi dini, Munafri mendorong konsolidasi tiga pilar dilakukan secara berkala mulai tingkat kelurahan, kecamatan hingga Forkopimda.
Apel tiga pilar dan koordinasi lintas sektor, kata dia, harus rutin dilaksanakan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul di setiap wilayah.
“Konsolidasi berkala, pelaksanaan apel tiga pilar hingga tingkat Tripika, kecamatan dan Forkopimda ini harus berjalan dengan baik, rutin dilaksanakan, untuk mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan persoalan yang akan terjadi di wilayah,” jelasnya.
Ketua IKA FH Unhas itu juga meminta koordinasi taktis antara Pemkot Makassar, Polrestabes Makassar dan Kodim 1408/Makassar diperkuat.
Koordinasi tersebut diperlukan agar seluruh titik keamanan kota dapat dipantau secara lebih detail sehingga respons terhadap persoalan di lapangan dapat dilakukan dengan cepat.
“Sinergi dengan Polrestabes dan Kodim 1408 untuk menjaga sel-sel keamanan kota ini harus dibangun lebih detail, lebih intens, sehingga pelaksanaannya memang melibatkan seluruh unsur,” katanya.
Munafri menegaskan, pencegahan dini harus dilakukan terhadap berbagai potensi gangguan, mulai konflik sosial, kejahatan jalanan, tawuran hingga persoalan lain yang dapat mengganggu jalannya perayaan kemerdekaan.
Ia ingin seluruh kegiatan tersebut benar-benar menjadi pesta rakyat yang aman dan menyenangkan.
“Ini penting sekali, harus menjaga dan membangun mitigasi sehingga dalam rangka kegiatan kemerdekaan ini benar-benar menjadi pestanya rakyat, pesta masyarakat yang seluruh orang happy dan dijaga dengan baik,” ujarnya.
Munafri juga menyampaikan rencana turun langsung bersama unsur Forkopimda untuk meninjau sejumlah kegiatan di wilayah kecamatan.
Camat dan lurah diminta memastikan setiap kegiatan yang digelar memiliki nilai edukasi, norma, dan budaya yang baik.
Menurutnya, perayaan kemerdekaan harus menjadi ruang hiburan bagi masyarakat tanpa mengabaikan kepatutan dan perlindungan terhadap anak.
Ia juga mengingatkan panitia agar tidak menjadikan kelompok atau individu tertentu sebagai objek hiburan yang berpotensi merendahkan martabat maupun memicu keresahan sosial.
“Saya berharap kita bisa menjaga kondusifnya, memastikan bahwa di setiap kegiatan masyarakat yang ada di tempat itulah yang bersama-sama membuat acara di tengah-tengah keramaian ini,” pesan mantan CEO PSM itu.
Untuk memperkuat pengawasan di tingkat paling bawah, Munafri meminta solidaritas RT/RW, tokoh masyarakat, Babinsa dan Bhabinkamtibmas diaktifkan.
Mereka diminta memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada warga sebelum, selama, hingga setelah kegiatan perayaan kemerdekaan.
“Jadi, mengaktivasi solidaritas RT/RW, keterlibatan tokoh masyarakat dan Bhabinkamtibmas dan Babinsa di tingkat lorong untuk terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” jelasnya.
Munafri menekankan, pengamanan tidak boleh hanya dilakukan ketika kegiatan berlangsung. Antisipasi harus dimulai sejak tahap persiapan hingga pascakegiatan.
Program Jagai Anakta juga diminta dimaksimalkan sebagai bagian dari strategi mencegah kenakalan remaja.
Ia menegaskan, perayaan kemerdekaan bukan ruang untuk mencari kelompok yang dianggap paling kuat atau menunjukkan dominasi di wilayah masing-masing.
“Ini kegiatan dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bukan ajang untuk mencari jagoan-jagoan yang ada di daerah masing-masing,” tegasnya.
Selain Jagai Anakta, Munafri menilai pemberdayaan RT/RW memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ia meminta sistem keamanan lingkungan (Siskamling) kembali diaktifkan secara intensif di lorong-lorong sebagai bagian dari upaya deteksi dini.
“Pemberdayaan RT/RW ini sangat penting sebagai sektor sentral yang ada di wilayah paling kecil,” tuturnya.
“Saya harap ini punya peran yang kuat, peran yang baik untuk memastikan Siskamling secara intens di lorong-lorong untuk menciptakan deteksi dini serta keharmonisan sosial yang ada di wilayah,” sambung Appi.
Camat dan lurah juga diminta aktif menjadi mediator apabila muncul persoalan antarpanitia maupun kelompok masyarakat.
Munafri menilai gesekan dalam kegiatan masyarakat terkadang berawal dari persoalan teknis yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi.
Karena itu, camat dan lurah diminta menjadi penengah agar persoalan kecil tidak berkembang menjadi konflik.
“Ini adalah pesta dan kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat dan akan dikembalikan kepada masyarakat juga,” tegas Munafri.
Dari sisi teknologi, Pemkot Makassar akan memaksimalkan infrastruktur pemantauan kota, termasuk CCTV dan sistem komunikasi layanan darurat.
Munafri meminta seluruh perangkat tersebut dipastikan berfungsi optimal sehingga kondisi kota dapat dipantau selama 24 jam.
“Pola lalu lintas komunikasi di nomor-nomor telepon darurat juga harus teraktivasi dengan baik,” terangnya.
Layanan darurat 112 juga akan dimaksimalkan untuk mempercepat respons pemerintah ketika terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan.
Munafri turut mewanti-wanti potensi kejahatan jalanan, termasuk begal, terutama di lokasi yang minim penerangan.
Camat dan lurah diminta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum untuk memastikan penerangan jalan di wilayah masing-masing.
Menurutnya, penerangan jalan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keamanan masyarakat, khususnya pada malam hari ketika berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan berlangsung.
Di sisi lain, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat diminta dioptimalkan untuk mendeteksi sekaligus meredam potensi konflik sosial sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Optimalisasi forum kewaspadaan dini masyarakat, untuk meredam potensi gesekan sebelum meluas,” katanya.
Munafri kembali menegaskan bahwa seluruh rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus dikembalikan pada tujuan utamanya, yakni menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat.
Ia berharap seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat hingga RT/RW menjalankan peran masing-masing agar perayaan kemerdekaan di Kota Makassar berlangsung aman, tertib, dan penuh kegembiraan.
“Ini menjadi tanggung jawab wajib untuk kita semua untuk bisa menjaga, sehingga kegiatan dalam rangka menyambut hari kemerdekaan ini benar-benar menjadi pesta yang dilakukan oleh masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat secara riang dan gembira,” pungkas Munafri.
Sementara itu, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menyebut situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar dalam beberapa bulan terakhir semakin kondusif.
Arya mengatakan, jumlah aksi unjuk rasa di Makassar mulai mengalami penurunan. Kalaupun masih terdapat aksi, sejauh ini tidak berkembang menjadi tindakan anarkis seperti pembakaran maupun penjarahan.
“Melihat kondisi, alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir, seperti yang Bapak Ibu rasakan sendiri, unjuk rasa sudah mulai berkurang,” katanya.
“Walaupun ada satu-dua, tidak ada yang bakar-bakaran dan tidak ada yang dijarah,” sambung Arya.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan semata-mata hasil kerja kepolisian, melainkan buah dari kerja sama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi kota tetap aman dan kondusif.
Kesadaran masyarakat untuk menolak berbagai tindakan negatif, kata dia, harus terus dijaga agar kondisi tersebut dapat dipertahankan.
“Ini merupakan kerja sama dari kita semua, bukan hanya tugas polisi. Ada kesepakatan dari seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif dan menolak hal-hal negatif tersebut,” ujarnya.
Menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Arya juga mengingatkan masyarakat mengenai penyebaran isu di media sosial yang berpotensi memicu keresahan.
Ia menyinggung kembali kerusuhan yang terjadi pada 25 hingga 29 Agustus tahun sebelumnya yang belakangan kembali diangkat oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Arya meminta masyarakat menyikapi informasi tersebut secara bijak agar tidak menimbulkan kepanikan maupun memancing tindakan yang tidak diinginkan.
“Tahun lalu kita ada kerusuhan yang cukup besar tanggal 25 sampai tanggal 29 Agustus, dan itu dikeluarkan kembali oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Arya menyebut pemerintah pusat bersama unsur keamanan nasional juga telah menyampaikan bahwa kondisi keamanan secara umum berada dalam keadaan aman dan kondusif.
Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya, khususnya yang beredar di media sosial.
“Kita ingin 17 Agustus kali ini dan seterusnya tidak ada lagi orang-orang yang sifatnya anarkis, tidak ada lagi orang-orang yang melakukan kejahatan kriminalitas,” tegasnya.
Arya juga menyoroti potensi gangguan keamanan yang melibatkan kelompok bermotor, geng motor, hingga penggunaan panah busur.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berasal dari wilayah Kota Makassar. Sejumlah pelaku juga diduga datang dari daerah sekitar Makassar.
“Kami sudah komunikasikan dengan beberapa Kapolres, Kapolres Gowa, Takalar dan juga Kapolres Maros untuk sama-sama mengantisipasi,” katanya.
Salah satu langkah yang dilakukan ialah patroli gabungan yang disebut Patroli Trisula, dengan melibatkan unsur Reserse, Intelijen, dan Samapta.
“Hampir setiap hari kami melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku geng motor dan panah busur. Satu hari itu mungkin bisa 10 orang sampai 20 orang,” tutupnya.
About the Author
