MALANG, SMARTMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui kolaborasi lintas sektor. Hal itu ditunjukkan dengan kehadiran Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, pada Forum Koordinasi Nasional Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Implementasi Social Contracting untuk Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM).
Forum yang digelar Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) di Harris Hotel & Conventions Malang, Jawa Timur, berlangsung pada 4–7 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, Aliyah didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. H. Ahmad Asy’Arie.
Kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat komitmen percepatan eliminasi AIDS, TBC, dan malaria melalui implementasi social contracting, sebagai strategi peningkatan layanan kesehatan yang melibatkan organisasi masyarakat sipil.
Forum menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), BAZNAS RI, serta berbagai pemerintah daerah untuk memaparkan kebijakan, strategi, dan praktik baik dalam pelaksanaan program kesehatan berbasis kemitraan.
Kehadiran Wakil Wali Kota Makassar mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Aliyah Mustika Ilham mengatakan, forum tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mempererat koordinasi sekaligus mengadopsi berbagai inovasi yang telah berhasil diterapkan di sejumlah daerah.
“Pencegahan dan pengendalian AIDS, tuberkulosis, dan malaria membutuhkan kolaborasi yang kuat. Melalui forum ini, Makassar memperoleh banyak pembelajaran untuk memperkuat kebijakan dan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan agar layanan kesehatan semakin efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujar Aliyah.
Selain memperkuat komitmen pemerintah daerah, forum ini juga membahas peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam aspek perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program kesehatan melalui mekanisme Swakelola Tipe III dan IV (Social Contracting).
Melalui penguatan kapasitas tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan APBD sekaligus memperluas kemitraan dengan organisasi masyarakat untuk mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan nasional.
