MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Transformasi digital yang dikembangkan Pemerintah Kota Makassar kembali mendapat perhatian internasional. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menerima kunjungan peserta Australia Awards Short Course: Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) di Makassar Virtual Economic Center (MARVEC), Gedung Makassar Government Center (MGC), Rabu (5/8/2026).
Sebanyak 27 peserta dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, serta perwakilan 12 provinsi mengikuti kunjungan tersebut untuk mempelajari praktik baik tata kelola pemerintahan dan transformasi digital yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar.
Rombongan diterima langsung Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, yang menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Makassar sebagai lokasi pembelajaran.
“Selamat datang di Kota Makassar. Kami merasa terhormat dapat dipilih menjadi lokus kunjungan ini dan berbagi pengalaman mengenai transformasi digital yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semoga kunjungan ini menjadi ruang bertukar pengetahuan dan memberikan manfaat,” ujar Roem.
Course Leader Australia Awards Short Course, Rachel Nolan, menjelaskan kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian lokakarya pra-studi sebelum peserta mengikuti program pembelajaran di Australia.
Menurutnya, Makassar dipilih karena dinilai memiliki praktik baik dalam pengembangan kebijakan publik berbasis digital.
Dalam sesi bertajuk “Digital Insight, Better Governance”, Roem memaparkan perjalanan transformasi digital Pemerintah Kota Makassar melalui Makassar Super Apps Lontara+ yang diluncurkan pada Juli 2025.
Ia menjelaskan, sebelum integrasi dilakukan, terdapat 358 aplikasi milik perangkat daerah yang berjalan secara terpisah sehingga menyulitkan masyarakat mengakses layanan dan pemerintah memantau kualitas pelayanan.
“Melalui integrasi seluruh layanan ke dalam satu aplikasi, masyarakat kini dapat mengakses berbagai pelayanan publik dengan lebih mudah. Dampaknya, jumlah aduan masyarakat meningkat hingga 418 persen dalam satu tahun, dengan jumlah pengguna aktif mencapai 88.015,” jelasnya.
Roem juga memaparkan capaian pengelolaan pengaduan melalui Lontara+ selama periode Juli 2025 hingga Agustus 2026. Dari 25.219 laporan yang diterima, sebanyak 22.663 laporan berhasil diselesaikan atau mencapai tingkat penyelesaian 89,9 persen.
Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan 92,5 persen pengguna menilai aplikasi mempermudah akses layanan, 90 persen menyatakan mudah digunakan, sementara 87,5 persen menilai pelayanan menjadi lebih transparan dan memuaskan.
Menurut Roem, capaian tersebut menjadi bukti bahwa transformasi digital mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain memperkenalkan Lontara+, Roem juga menjelaskan layanan Call Center 112 sebagai pusat layanan kegawatdaruratan serta fungsi MARVEC sebagai pusat integrasi dan analisis data Kota Makassar.
“Melalui MARVEC, pemerintah dapat memantau kondisi kota secara real-time, mulai dari CCTV lalu lintas, proses pelayanan pajak, pemantauan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), hingga berbagai indikator strategis lainnya yang menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data,” jelasnya.
Pemaparan tersebut mendapat apresiasi dari para peserta yang aktif berdiskusi mengenai strategi integrasi layanan, pengelolaan data lintas perangkat daerah, hingga mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat.
Rachel Nolan mengaku terkesan dengan sistem digital yang dikembangkan Pemerintah Kota Makassar.
“Saya sangat terkesan dengan Pusat Pemerintahan Makassar yang baru, serta kecanggihan sistem teknologi Anda dalam merespons keluhan warga. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pemerintah mendengarkan mereka dan peduli pada hal-hal yang sama dengan yang mereka pedulikan,” ujarnya.
Menurut Rachel, sistem yang dibangun Pemkot Makassar tidak hanya memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan, tetapi juga menyediakan informasi berkualitas yang mendukung pengambilan keputusan pemerintah secara lebih efektif dan berbasis data.
