MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi maupun serapan anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan yang dikemas dalam Forum Group Discussion (FGD) itu berlangsung di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026), dengan menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Appi menegaskan bahwa penyusunan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai proses menyusun angka pendapatan dan belanja. Menurutnya, anggaran daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang dapat dirasakan secara langsung.
“APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program, harus menghasilkan manfaat yang terukur. Keberhasilan pembangunan, lanjutnya, harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penurunan angka kemiskinan.
“Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Appi.
Selain itu, Appi meminta seluruh perangkat daerah mengubah paradigma dalam menyusun program dan anggaran. Belanja pemerintah, katanya, tidak lagi boleh didominasi untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi, melainkan harus difokuskan pada program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga mendorong perangkat daerah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Menurut Appi, keterbatasan APBD dapat diatasi melalui kerja sama dengan sektor swasta maupun pengembangan investasi sehingga pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran daerah.
“Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal,” ungkapnya.
Melalui forum tersebut, Appi berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar memiliki pemahaman yang sama terkait kebijakan terbaru pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mengadopsi praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan di Kota Makassar.
Ia pun mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum diskusi bersama Agus Fatoni untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
About the Author
