MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Kota Makassar kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat. Kali ini, Kementerian Sosial (Kemensos) RI menetapkan Makassar sebagai salah satu dari 40 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi pilot project Piloting Digital Bansos, sebuah program transformasi digital untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berbasis data.
Program tersebut akan menggunakan aplikasi Perlinsos sebagai instrumen utama dalam pendataan masyarakat. Melalui sistem ini, penentuan penerima bantuan sosial tidak lagi hanya mengandalkan verifikasi manual, tetapi berdasarkan hasil pengolahan berbagai indikator sosial dan ekonomi yang diinput ke dalam aplikasi.
Kepala UPT Rumah Penampungan dan Trauma Centre (RPTC) Dinas Sosial Kota Makassar, Masri Tajuddin, mengatakan terpilihnya Makassar sebagai daerah percontohan merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap kesiapan daerah dalam mengimplementasikan digitalisasi penyaluran bantuan sosial.
“Alhamdulillah, Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang dipercaya untuk melaksanakan Piloting Digital Bansos,” ujar Masri, Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan, program tersebut masih berada pada tahap uji coba dan baru diterapkan di 40 kabupaten/kota sebelum diperluas ke daerah lain.
Menurut Masri, aplikasi Perlinsos akan menghimpun berbagai indikator kesejahteraan masyarakat, seperti kondisi tempat tinggal, daya listrik rumah tangga, hingga variabel sosial ekonomi lainnya yang telah ditetapkan Kementerian Sosial. Seluruh data kemudian diproses secara otomatis oleh sistem untuk menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan sosial.
“Melalui aplikasi Perlinsos, seluruh indikator masyarakat akan dimasukkan. Selanjutnya sistem yang menghitung dan menentukan apakah seseorang layak menerima bantuan atau tidak. Jadi, bukan lagi manusia yang menentukan, melainkan berdasarkan hasil pengolahan data di aplikasi,” jelasnya.
Ia menilai sistem tersebut menjadi penyempurnaan dari mekanisme pendataan sebelumnya yang masih mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan penggunaan indikator yang lebih lengkap, pemerintah berharap akurasi data penerima bantuan semakin meningkat.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembentukan sekitar 6.000 agen digital yang akan mendampingi masyarakat dalam proses pendataan menggunakan aplikasi Perlinsos.
Seluruh agen diwajibkan memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena sistem Perlinsos telah terintegrasi dengan layanan administrasi kependudukan secara digital.
“Target kita sekitar 6.000 agen. Saat ini sudah lebih dari 5.000 yang memiliki IKD. Nantinya masyarakat bisa mengakses aplikasi menggunakan IKD miliknya sendiri atau mendapatkan pendampingan dari agen yang telah disiapkan,” ungkap Masri.
Agen digital tersebut berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), baik PNS, PPPK maupun PPPK Paruh Waktu yang berusia di bawah 40 tahun. Pelibatan ASN dilakukan untuk menjaga objektivitas proses pendataan sekaligus menghilangkan persepsi bahwa penentuan penerima bantuan dipengaruhi kedekatan dengan aparat wilayah.
Sebagai tahap awal, uji coba program telah dilaksanakan di Kelurahan Lakkang dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, dengan melibatkan sekitar 80 agen digital yang didampingi langsung oleh tim Kementerian Sosial RI. Selanjutnya, Dinas Sosial akan menggelar pelatihan lanjutan bagi seluruh agen sebelum program diterapkan secara lebih luas.
Program ini pada tahap awal menyasar masyarakat kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah. Namun ke depan, pendataan melalui aplikasi Perlinsos akan mencakup seluruh masyarakat Kota Makassar sehingga pemerintah memiliki basis data sosial yang lebih lengkap dan mutakhir.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan penunjukan Makassar sebagai daerah percontohan menjadi momentum memperkuat tata kelola perlindungan sosial yang modern dan berbasis data.
“Kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Makassar sebagai lokasi pilot project Piloting Digital Bansos menjadi momentum untuk menghadirkan tata kelola perlindungan sosial yang semakin modern dan berbasis data,” katanya.
Menurut Andi Bukti, digitalisasi bantuan sosial diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan, memperkuat transparansi, serta memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria memperoleh haknya berdasarkan data yang valid dan terintegrasi.
Selain mempersiapkan implementasi digitalisasi bantuan sosial, Dinas Sosial Kota Makassar juga memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana, termasuk musim kemarau yang berisiko menimbulkan kekeringan.
Andi Bukti menegaskan stok logistik kebencanaan yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar dalam kondisi aman dan diperkirakan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama satu tahun.
“Alhamdulillah, stok logistik yang kami miliki saat ini insyaallah mencukupi untuk kebutuhan selama satu tahun. Persediaan berasal dari APBD Kota Makassar serta dukungan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai kebutuhan dasar seperti beras, bahan makanan, perlengkapan dapur umum, pakaian anak, hingga perlengkapan penanganan bencana telah disiapkan untuk mengantisipasi kondisi darurat seperti banjir, kebakaran, maupun kekeringan.
“Dengan kesiapan tersebut, kami memastikan pelayanan perlindungan sosial dan respons kebencanaan tetap berjalan optimal, sekaligus memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat sasaran, dan berpihak kepada masyarakat,” tutupnya.
About the Author
