MEDAN, SMARTMAKASSAR.COM – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 resmi ditutup dengan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Penutupan Rakernas yang berlangsung di Hotel Grand Aston Medan, Kamis (2/7/2026), dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham. Acara tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam sambutannya, AHY menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan kota-kota yang tangguh, modern, dan berdaya saing.
“Saya merasa terhormat dan berbahagia hari ini bisa kembali ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk menghadiri acara penutupan Rakernas APEKSI ke-18 Tahun 2026 ini,” ujar AHY.
Menurutnya, Rakernas APEKSI bukan sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi forum strategis bagi pemerintah kota untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.
AHY menyebut kota-kota di Indonesia kini dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari meningkatnya urbanisasi, kebutuhan permukiman, kemacetan, hingga kesenjangan ekonomi dan sosial. Karena itu, pembangunan infrastruktur serta konektivitas antardaerah perlu terus diperkuat agar mampu mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Pembangunan kota harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan di lapangan. Apalagi program tersebut sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat.
“Saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dengan kolaborasi yang kuat, hasil pembangunan akan semakin optimal,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, para wali kota menyepakati sejumlah rekomendasi utama, antara lain penguatan kapasitas fiskal daerah, reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah, penataan kebijakan aparatur sipil negara (ASN) dan PPPK, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, transformasi digital pelayanan publik, penguatan ketahanan lingkungan, hingga pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif.
Selain itu, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian. Sejumlah pemerintah kota mengusulkan agar koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperkuat, termasuk dalam penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Usai mengikuti penutupan Rakernas, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan seluruh hasil pembahasan selama forum telah dirumuskan menjadi rekomendasi bersama yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
Menurut Munafri, berbagai rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan atas persoalan nyata yang dihadapi pemerintah kota di seluruh Indonesia.
“Semua hasil pembahasan para wali kota telah dirumuskan menjadi rekomendasi bersama. Nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan nasional,” ujarnya.
Munafri menilai Rakernas APEKSI tidak hanya menjadi forum organisasi pemerintah kota, tetapi juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan inovasi antardaerah.
Menurutnya, berbagai praktik baik yang dipaparkan dalam forum, mulai dari digitalisasi pembayaran pajak daerah, optimalisasi pengelolaan aset, hingga skema pembiayaan pembangunan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dapat menjadi referensi bagi pemerintah kota dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Setiap daerah memiliki pengalaman dan tantangan yang berbeda. Forum seperti ini menjadi kesempatan untuk saling belajar sehingga inovasi yang berhasil di satu kota dapat diadaptasi oleh daerah lain,” kata Munafri.
Ia menambahkan, rekomendasi Rakernas APEKSI XVIII pada dasarnya menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mendukung pembangunan yang lebih efektif, pemerataan infrastruktur, serta pelaksanaan program nasional tanpa membebani kemampuan fiskal daerah.
