MEDAN, SMARTMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat langkah membangun kota yang tangguh melalui penguatan sistem penanggulangan bencana dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri Dialog Kota Tangguh Bersama dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Grand City Hall, Medan, Rabu (1/7/2026).
Munafri mengatakan forum tersebut menjadi wadah strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim, potensi bencana, hingga menjaga stabilitas pasokan pangan bagi masyarakat.
“Forum ini membahas isu yang sangat strategis, yakni bagaimana pemerintah daerah mengantisipasi berbagai kondisi ekstrem sekaligus mempersiapkan sistem ketahanan pangan yang kuat untuk menghadapi tantangan ke depan,” ujar Munafri.
Dialog Kota Tangguh Bersama merupakan salah satu agenda utama Rakernas XVIII APEKSI 2026 yang bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota-kota yang tangguh, adaptif, dan siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Kegiatan tersebut diikuti kepala daerah dari 98 pemerintah kota di seluruh Indonesia dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana sekaligus membangun sistem ketahanan pangan nasional yang lebih kokoh.
Munafri menjelaskan, program Tangguh Bersama yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri merupakan gerakan kolaborasi nasional untuk memperkuat budaya ketangguhan, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta menjaga keberlangsungan pelayanan publik di daerah.
Menurutnya, penguatan kapasitas hingga tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kecepatan respons pemerintah terhadap kondisi darurat sekaligus memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat.
“Ke depan, penguatan kapasitas hingga level kecamatan dan kelurahan menjadi langkah strategis untuk mempercepat respons terhadap kondisi darurat sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat,” kata Munafri.
Selain isu kebencanaan, Munafri menilai ketahanan pangan juga menjadi perhatian utama yang harus dibangun secara menyeluruh. Ia menyebut terdapat empat aspek penting yang harus diperkuat, yakni produksi, rantai pasok, ketersediaan, dan keterjangkauan pangan.
Menurutnya, keempat aspek tersebut harus dikelola secara terintegrasi agar pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas pasokan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di tengah dinamika global yang berpotensi memengaruhi distribusi maupun harga pangan.
“Yang harus dibangun adalah sistem ketahanan pangan yang tangguh dan terintegrasi sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat lokal maupun nasional,” tutup Munafri.
