MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh akses pendidikan meski tidak lolos seleksi di sekolah negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026. Untuk mewujudkan hal itu, Pemkot menggandeng puluhan sekolah swasta yang akan menerima peserta didik secara gratis.
Program yang diinisiasi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, itu menjadi solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Seluruh biaya pendidikan siswa yang diterima di sekolah swasta mitra akan ditanggung Pemerintah Kota Makassar.
“Tahun 2026 ini, Pemkot Makassar menggandeng puluhan sekolah swasta sebagai mitra untuk menampung peserta didik yang tidak memperoleh kursi di sekolah negeri,” ujar Munafri, Senin (29/6/2026).
“Seluruh biaya pendidikan siswa yang mengikuti masuk di sekolah swasta akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Makassar,” sambungnya.
Munafri menjelaskan, program sekolah swasta gratis merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin hak setiap anak memperoleh pendidikan tanpa terkendala keterbatasan kuota di sekolah negeri.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga menjadi strategi untuk memperkuat peran sekolah swasta sebagai bagian dari ekosistem pendidikan di Kota Makassar sekaligus mendorong pemerataan kualitas layanan pendidikan.
“Seluruh biaya pendidikan bagi siswa yang dialihkan ke sekolah swasta akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Makassar melalui program sekolah swasta gratis yang telah kami siapkan,” jelasnya.
Appi berharap semakin banyak sekolah swasta yang bersedia berkolaborasi dengan pemerintah sehingga seluruh siswa yang belum tertampung di sekolah negeri tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa dibebani biaya.
“Kami ingin sekolah-sekolah swasta juga bertumbuh. Karena itu anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri akan kami distribusikan ke sekolah swasta,” katanya.
Ia menegaskan sekolah negeri dan sekolah swasta merupakan mitra strategis dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas. Karena itu, pemerintah berupaya menghapus stigma yang membedakan kualitas layanan pendidikan di kedua jenis sekolah tersebut.
“Semua anak harus mendapatkan layanan pendidikan yang sama, di mana pun mereka bersekolah,” tegasnya.
Munafri juga meminta seluruh sekolah swasta mitra menyiapkan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik agar mampu menerima tambahan peserta didik pada tahun ajaran baru.
“Dengan kolaborasi ini kami ingin memperkuat sinergi antara pemerintah dan sekolah swasta dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan program tersebut menjadi solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri sekaligus memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak untuk bersekolah.
“Tahun 2026 ini sekolah swasta ikut mengakomodasi anak-anak kita dan itu tidak berbayar. Seluruh biayanya ditanggung Pemerintah Kota Makassar,” kata Achi.
Ia menjelaskan, awalnya Pemkot menargetkan 67 sekolah swasta sebagai mitra program. Hingga saat ini, sebanyak 55 SMP swasta telah resmi bergabung dan siap menerima siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
Menurut Achi, kolaborasi tersebut merupakan inovasi Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mencegah anak putus sekolah akibat keterbatasan kuota penerimaan.
“Keterlibatan sekolah swasta justru memperkuat sistem pendidikan di Kota Makassar,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan sekolah swasta mitra juga menjadi solusi bagi wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap sekolah negeri. Melalui pilihan sekolah keempat maupun kelima dalam sistem SPMB, peserta didik tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan di sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah.
“Dengan peluang sekolah swasta menampung siswa di SPMB 2026, orang tua tidak perlu khawatir apabila anaknya belum diterima di sekolah negeri. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, Pemkot Makassar memastikan seluruh siswa tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa dibebani biaya sekolah,” pungkasnya.
