MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis data akurat.
Pernyataan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (10/6/2026).
Kegiatan ini menandai dimulainya rangkaian pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara nasional yang bertujuan menghimpun data menyeluruh mengenai kondisi dan aktivitas perekonomian Indonesia.
Pencanangan tersebut turut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Kepala BPS Sulawesi Selatan Aryanto, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Munafri mengatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam memetakan kondisi riil pembangunan daerah, khususnya sektor ekonomi masyarakat.
“Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk mengetahui kondisi riil pembangunan di Kota Makassar, termasuk perkembangan perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, data ekonomi yang akurat, lengkap, dan mutakhir sangat dibutuhkan di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang, mulai dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, hingga ekonomi digital.
“Data yang dihasilkan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha,” kata Munafri.
Ia menjelaskan, hasil sensus akan memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, potensi sektor unggulan, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pelaku ekonomi.
Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur, lanjut Munafri, Makassar membutuhkan data yang valid untuk mendukung proses perencanaan pembangunan berbasis bukti atau evidence-based policy.
Dengan dukungan data yang kuat, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor-sektor potensial untuk dikembangkan sekaligus menentukan langkah intervensi yang tepat bagi sektor yang masih membutuhkan dukungan.
“Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan misi strategis nasional agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar didasarkan pada kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan,” jelasnya.
Munafri juga menilai data hasil sensus akan menjadi referensi penting dalam mendorong iklim investasi yang sehat dan kompetitif di daerah.
Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus demi menghasilkan data berkualitas yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Data sensus ini akan menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi ke depan, termasuk bagi Kota Makassar,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat daerah.
Menurut Amalia, langkah tersebut menjadi momentum penting dalam memulai berbagai persiapan menuju pelaksanaan sensus secara nasional.
“Ini adalah pertama kali kita mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat provinsi. Jadi, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi yang pertama melakukan pencanangan,” ujarnya.
Amalia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan ekonomi terbesar yang dilakukan pemerintah untuk menghasilkan data akurat, komprehensif, dan mutakhir terkait berbagai aktivitas usaha di Indonesia.
Data tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, penguatan UMKM, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang terus tumbuh.
Ia menekankan bahwa keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha hingga masyarakat.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, perangkat daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat,” tegasnya.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, BPS RI juga mengusung kampanye nasional bertajuk TIR, yang merupakan akronim dari tiga ajakan utama, yakni Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data tetap terjaga.
About the Author
