MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Polemik tidak lolosnya siswi asal Kota Makassar dalam seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional 2026 mendapat perhatian serius dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Ia menegaskan pentingnya proses seleksi yang objektif dan adil bagi seluruh peserta.
Nama Cathlyn Yvaine Lesmana sebelumnya disebut masuk dalam tiga besar hasil seleksi awal calon Paskibraka nasional perwakilan Sulawesi Selatan. Namun, dalam pengumuman akhir, namanya tidak tercantum sebagai peserta yang akan mewakili provinsi ke tingkat nasional.
Keputusan tersebut kemudian menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah pihak mempertanyakan mekanisme penilaian hingga proses seleksi yang dinilai kurang transparan.
Menanggapi hal itu, Munafri mengaku prihatin terhadap kondisi yang dialami delegasi asal Makassar tersebut. Ia berharap seluruh tahapan seleksi dilakukan secara profesional dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan.
“Kan peserta dari Makassar ada, ini delegasi dari Kota Makassar yang dikirim seleksi. Masa tidak ada, kita berharap hasil seleksi semuanya fair,” ujar Munafri, Senin (25/5/2026).
Munafri, yang akrab disapa Appi, mengaku tidak mengetahui secara detail proses penilaian di tingkat provinsi. Namun, isu mengenai adanya reposisi peserta yang berkembang di tengah masyarakat turut menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar.
“Saya tidak tahu persis apa kendala, tapi kan kami Pemerintah Kota punya perhatian, apalagi dengar-dengar ada reposisi,” katanya.
“Padahal nilainya siswa kabarnya cukup. Jadi, kita berharap benar-benar fair dalam proses ini,” sambungnya.
Menurut Appi, hal paling penting yang harus dijaga dalam situasi seperti ini adalah kondisi mental dan semangat para peserta yang telah berjuang mengikuti seluruh tahapan seleksi.
“Kasihan anak-anak yang sudah berproses. Mereka sudah latihan, sudah mempersiapkan diri dengan baik. Yang dikhawatirkan itu mentalnya,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menjalankan proses pembinaan serta pengiriman delegasi sesuai prosedur yang berlaku. Setelah peserta dikirim ke tingkat provinsi, seluruh kewenangan penilaian berada di tangan panitia seleksi provinsi.
“Ada yang tanya ke saya bagaimana prosesnya. Saya bilang dari Makassar itu kita hanya mengirim ke Provinsi. Setelah itu nanti mereka yang menilai,” jelasnya.
Munafri berharap hasil pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dapat diapresiasi secara objektif dalam setiap tahapan seleksi.
“Yang jelas, kita berharap apa yang dihasilkan dari Pemerintah Kota Makassar, ini benar-benar mendapatkan penilaian yang baik dan objektif,” tutupnya.
About the Author
