MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Penundaan mendadak tes seleksi SMA Negeri Berasrama Sulawesi Selatan yang semula dijadwalkan berlangsung pada 22 Mei 2026 menuai sorotan dan kritik dari berbagai pihak.
Keputusan penjadwalan ulang ke pekan depan dinilai menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya orang tua dan siswa yang telah datang dari berbagai daerah di Sulsel.
Kebijakan penundaan tersebut diumumkan melalui Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan atas arahan Pemerintah Provinsi Sulsel. Padahal, jadwal pelaksanaan sebelumnya telah disosialisasikan sejak jauh hari kepada seluruh kabupaten dan kota.
Aktivis difabel sekaligus pemerhati pendidikan, Abdul Rahman Daeng Gus Dur, menilai perubahan jadwal secara mendadak menunjukkan lemahnya manajemen perencanaan pendidikan.
“Jadwal sudah ditetapkan berbulan-bulan dan disebar luas, tetapi tiba-tiba diubah di hari pelaksanaan. Ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan kurangnya kepekaan terhadap kondisi masyarakat,” ujarnya, Jumat (22/5/2026).
Menurut Rahman, sekolah berasrama melibatkan peserta dari berbagai wilayah yang harus menempuh perjalanan jauh demi mengikuti seleksi sesuai jadwal resmi pemerintah.
“Banyak orang tua sudah meninggalkan pekerjaan, menempuh perjalanan jauh melewati pegunungan dan jalan rusak hanya untuk memastikan anaknya hadir tepat waktu. Tetapi sesampainya di lokasi, mereka justru mendapat informasi tes ditunda,” katanya.
Ia menilai dampak penundaan tidak hanya menimbulkan kekecewaan, tetapi juga kerugian ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat, terutama keluarga dari daerah terpencil.
“Ada yang sudah mengeluarkan biaya transportasi, penginapan, makan, hingga kebutuhan lain di kota. Bahkan sebagian siswa tidak bisa langsung pulang dan terpaksa menambah biaya tinggal sementara. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian masyarakat ini?” tegas Rahman.
Meski pemerintah menyebut penundaan dilakukan untuk penyesuaian teknis dan penyempurnaan persiapan pelaksanaan seleksi, keputusan tersebut tetap memunculkan tanda tanya publik.
Banyak pihak mempertanyakan mengapa persoalan teknis baru diketahui menjelang hari pelaksanaan, padahal jadwal telah ditetapkan sejak lama.
Rahman berharap kejadian ini menjadi evaluasi serius bagi pengelolaan sistem pendidikan di Sulawesi Selatan agar lebih profesional dan matang dalam menyusun agenda publik.
“Kami memahami niat pemerintah untuk memperbaiki persiapan, tetapi pelaksanaan pendidikan tidak boleh dilakukan secara mendadak tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Jadwal pendidikan adalah janji publik yang harus dijaga,” ujarnya.
Kasus penundaan tes SMA Negeri Berasrama Sulsel ini kini menjadi perhatian publik dan memunculkan desakan agar pemerintah memastikan jadwal baru dapat berjalan lebih tertib, terencana, serta tidak kembali merugikan siswa maupun orang tua peserta seleksi.
About the Author
