SMARTMAKASSAR.COM, JAKARTA — Upaya memperkuat penanganan masalah sosial terus dilakukan Pemerintah Kota Makassar melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan lewat kunjungan kerja Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ke Jakarta.
Dalam agenda tersebut, Munafri bertemu langsung dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Kantor Kementerian Sosial, Senin (4/5/2026). Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat Kemensos, termasuk Dirjen Rehabilitasi Sosial Supomo, Kepala Biro Umum Salahudin Yahya, serta Direktur PSKB Masryani Mansur.
Munafri didampingi Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Djufrie. Pertemuan berlangsung produktif dengan membahas berbagai isu strategis, mulai dari pembangunan Sekolah Rakyat, penataan kawasan kumuh, hingga penguatan program kesejahteraan sosial berbasis kolaborasi lintas sektor.
Andi Bukti Djufrie menjelaskan bahwa sejumlah program prioritas di Makassar saat ini berjalan sesuai rencana. Selain Sekolah Rakyat, pembahasan juga mencakup relokasi permukiman kumuh, termasuk kawasan nelayan, penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta pembangunan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos).
“Program Sekolah Rakyat sudah on the track. Kami juga membahas relokasi kawasan kumuh, penguatan LKS, hingga pembangunan Liponsos,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam menyelesaikan persoalan sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Saifullah Yusuf—yang akrab disapa Gusmen—mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemkot Makassar, khususnya dalam program relokasi permukiman kumuh melalui pembangunan Rumah Nayla.
Atas capaian itu, Kemensos juga mendorong Makassar kembali menjadi percontohan (pilot project) dalam program “Deklarasi Panti Sosial Bermutu”. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan sosial sekaligus mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), daycare, maupun institusi pendidikan.
Selain itu, Kemensos menawarkan skema pembiayaan kolaboratif (cost sharing) untuk mendukung pembangunan Liponsos di Makassar. Skema ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta dukungan dari lembaga lain seperti Badan Amil Zakat Nasional.
Menanggapi hal tersebut, Munafri Arifuddin menyambut baik dukungan dan kepercayaan dari pemerintah pusat. Ia menegaskan komitmen Pemkot Makassar dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat rentan.
“Kolaborasi adalah kunci. Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis persoalan sosial di Makassar dapat ditangani secara lebih terstruktur dan berdampak langsung,” ujarnya.
Saifullah Yusuf juga memberikan apresiasi atas kinerja Pemkot Makassar dalam menangani berbagai persoalan sosial. Ia menilai langkah-langkah yang dilakukan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Komitmen dan langkah konkret yang dilakukan menjadi contoh baik bagaimana pemerintah daerah mampu bergerak cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
About the Author
