SMARTMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar terus mengakselerasi proses pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan kembar di kawasan Barombong, Kecamatan Tamalate. Tahapan ini ditargetkan rampung pada Mei hingga Juni 2026 sebagai bagian dari percepatan proyek infrastruktur strategis tersebut.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama jajaran terkait turun langsung meninjau lokasi pembangunan pada Selasa (7/4/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.
Munafri menjelaskan, progres pembebasan lahan saat ini terus digenjot karena proyek jembatan kembar Barombong dinilai penting untuk mengurai kemacetan lalu lintas di wilayah selatan Kota Makassar.
“Hari ini kami turun langsung melihat progres pembebasan lahan agar pembangunan jembatan Barombong segera terealisasi dan bisa mengurai kemacetan di kawasan ini,” ujarnya.
Dalam prosesnya, Pemkot Makassar telah membentuk tim pengadaan tanah, menunjuk tim appraisal untuk menentukan nilai ganti rugi secara objektif, serta melakukan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen dan legalitas kepemilikan lahan warga.
Tahapan pembebasan dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi dan verifikasi lahan, negosiasi dengan pemilik, hingga pembayaran ganti rugi. Selain itu, penentuan titik koordinat dan kejelasan batas lahan juga menjadi fokus utama agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Untuk memastikan proses berjalan aman dan transparan, aparat penegak hukum turut dilibatkan dalam peninjauan lapangan. Langkah ini diambil guna meminimalisir potensi sengketa serta memastikan seluruh tahapan sesuai aturan.
Secara keseluruhan, luas lahan yang akan dibebaskan diperkirakan kurang dari 3 hektare dengan panjang proyek sekitar 800 meter. Pembiayaan pembebasan lahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar.
Munafri menambahkan, koordinasi intensif terus dilakukan bersama Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan titik pembangunan sesuai dengan desain akhir yang telah disusun.
“Koordinasi dengan Bina Marga Provinsi terus kami lakukan agar titik pembangunan benar-benar sesuai dengan desain akhir,” jelasnya.
Proyek jembatan kembar Barombong sendiri merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, melibatkan Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Jalan Nasional, hingga pihak pengembang terkait.
Setelah proses pembebasan lahan dinyatakan tuntas, pembangunan fisik jembatan akan dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan konektivitas sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di wilayah barat dan selatan Makassar.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan penyelesaian dokumen penganggaran paling lambat Oktober 2026 untuk diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari dukungan pendanaan pusat.
Munafri menegaskan, peran Pemerintah Kota Makassar dalam proyek ini difokuskan pada penyelesaian pembebasan lahan sebagai fondasi utama pembangunan.
“Kami di kota berperan sebagai pendukung, khususnya dalam pembebasan lahan. Targetnya bisa selesai pada Juni,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa proyek jembatan Barombong telah masuk dalam daftar prioritas di tingkat Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga diharapkan proses pembangunan dapat segera berlanjut setelah tahapan lahan rampung.
Dengan percepatan yang terus dilakukan, proyek ini diharapkan tidak hanya mengatasi kemacetan, tetapi juga membuka akses baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar dan sekitarnya.
About the Author
