MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan 2027 ditetapkan sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Angka itu naik 7,98 persen atau Rp312.824,46 dibandingkan UMP 2026.
Penetapan diumumkan Sekretaris Daerah Sulsel Andi Winarno Eka Putra, mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (21/11/2026).
UMP 2027 tertuang dalam SK Gubernur Sulsel Nomor 1968/XI/TAHUN 2026 dan berlaku mulai 1 Januari 2027. Besaran tersebut terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
Kenaikan 7,98 persen ini lebih tinggi dari kenaikan UMP 2026 yang sebesar 7,21 persen. Pada tahun-tahun sebelumnya, UMP Sulsel naik 6,9 persen pada 2023, 1,45 persen pada 2024, dan 6,5 persen pada 2025.
UMP 2027 juga berada di atas estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel 2026 sebesar Rp3.915.118. Selisihnya Rp318.795,25 atau sekitar 8,14 persen.
Penetapan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pemprov juga mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang melibatkan pemerintah, akademisi, pengusaha, dan pekerja.
“Penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data, melalui dialog, dan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional,” kata Andi Winarno.
Ia menambahkan, kenaikan upah perlu diimbangi peningkatan produktivitas, kompetensi, kualitas kerja, dan daya saing dunia usaha.
Tiga Sektor Dapat UMSP
Selain UMP, Pemprov Sulsel menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI):
- Pertambangan, Energi, dan Kelistrikan: Rp4.293.995,04 per bulan
- Industri Pengolahan dan Ritel: Rp4.235.702,42 per bulan
- Aktivitas Jasa: Rp4.234.608,39 per bulan
UMSP ditetapkan dengan mempertimbangkan sektor unggulan, kebutuhan keahlian, karakteristik dan risiko pekerjaan, serta tingkat kesulitan pekerjaan.
Hanya untuk Masa Kerja di Bawah Setahun
Andi Winarno menegaskan, upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih harus menerima upah sesuai struktur dan skala upah perusahaan.
Pemprov mengingatkan perusahaan agar tidak membayar pekerja di bawah upah minimum dan tidak menurunkan upah pekerja yang sudah menerima di atas ketentuan.
Usulan Buruh dan Pengusaha Berbeda
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel Jayadi Nas mengatakan, pembahasan UMP sempat diwarnai perbedaan usulan. Perwakilan pekerja mengusulkan angka pada kisaran 0,8 hingga 1, sedangkan pengusaha pada kisaran 0,5 hingga 0,6 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global.
Menurut Jayadi, Gubernur memediasi kedua pihak hingga tercapai keputusan yang dinilai proporsional. “Menurut saya, angka yang diambil menjadi jalan tengah yang paling elegan,” katanya.
Ia juga menilai kenaikan UMP 2027 cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. “Alhamdulillah, pengumuman penetapan UMP/UMSP Sulsel berjalan aman, tertib dan lancar,” ujarnya.
Pemprov Sulsel akan memperkuat pengawasan pelaksanaan ketentuan pengupahan dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Pemprov juga akan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja.
