MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Sampah rumah tangga kini tak sekadar menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berpotensi menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Melalui program pemilahan dan pengelolaan bank sampah, warga bahkan bisa mengubah sampah bernilai ekonomis menjadi saldo Tabungan Emas.
Peluang ekonomi berbasis lingkungan tersebut terus diperkuat Pemerintah Kota Makassar melalui kolaborasi dengan PT Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar (Sulselbaramaluku). Salah satu fokusnya adalah memperluas jaringan bank sampah hingga menjangkau seluruh lingkungan permukiman.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri Konsolidasi Wilayah Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (FORSEPSI) Tahun 2026 di MaxOne Hotel & Resort, Jalan Taman Makam Pahlawan, Sabtu (21/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan FORSEPSI Wilayah Kanwil VI Makassar itu mengusung tema “FORSEPSI Naik Kelas: Menguatkan Rantai Nilai Bank Sampah untuk Ekonomi Sirkular yang Mandiri”.
Munafri yang akrab disapa Appi mengatakan, program konversi sampah menjadi Tabungan Emas tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan volume sampah, tetapi juga membuka ruang edukasi literasi keuangan bagi masyarakat.
Ia ingin mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Jika selama ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, sampah yang dipilah dan dikelola dengan benar justru dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi rumah tangga.
“Saya berharap program ini terus ditumbuhkan untuk memberikan literasi yang baik kepada masyarakat. Bagaimana sampah ini tidak lagi menjadi musuh, tetapi bisa memberikan income tambahan bagi rumah tangga,” ujar Appi.
Menurutnya, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari masyarakat, komunitas lingkungan, dunia usaha hingga lembaga keuangan.
Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan Pemkot Makassar adalah menjalin kerja sama dengan Pegadaian melalui program penukaran sampah menjadi saldo Tabungan Emas. Kolaborasi tersebut telah dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar.
Appi menilai, penguatan jaringan bank sampah menjadi kebutuhan mendesak mengingat Makassar memiliki jumlah penduduk sekitar 1,47 juta jiwa dengan produksi sampah yang cukup besar.
Ia memaparkan, pada tahun sebelumnya timbulan sampah di Kota Makassar mencapai sekitar 1.054 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sebanyak 54,46 persen merupakan sampah organik dan 15,30 persen berupa sampah plastik.
Kondisi ini, kata dia, menunjukkan pentingnya perubahan pola pengelolaan sampah dengan mengutamakan pemilahan sejak dari sumbernya, terutama rumah tangga.
Untuk itu, Pemkot Makassar terus memperluas pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pembentukan bank sampah unit di tingkat RT/RW, pasar, sekolah, perguruan tinggi, hotel, restoran hingga perkantoran.
Upaya tersebut mulai menunjukkan perkembangan. Jumlah bank sampah unit aktif meningkat dari 433 unit pada 2025 menjadi 553 unit pada 2026.
Selain itu, Makassar telah memiliki tiga bank sampah pusat yang berlokasi di Untia, Toddopuli dan Paccerakkang, serta 17 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).
Pada tahap hilir, pemerintah juga menggandeng mitra penyerap hasil pengolahan sampah atau offtaker untuk memastikan material yang telah dikumpulkan memiliki pasar dan nilai ekonomi.
Meski demikian, Appi ingin pengembangan bank sampah tidak berhenti pada jumlah yang ada saat ini. Ia menargetkan setiap RW di Makassar memiliki bank sampah mandiri.
Dengan total 1.005 RW, ia mengajak Pegadaian dan FORSEPSI mengambil peran lebih besar dalam mendampingi serta memperkuat kelembagaan bank sampah di tingkat masyarakat.
“Di Kota Makassar ini ada 1.005 RW. Saya berharap dari 1.005 RW ini, sekian banyak harus menjadi tanggung jawab teman-teman Pegadaian. Kita bangun bersama-sama,” ajaknya.
Pendapatan Bank Sampah Meningkat 543 Persen
Penguatan ekosistem bank sampah juga mulai memperlihatkan hasil dari sisi ekonomi. Appi mengungkapkan, pendapatan bank sampah pusat yang pada 2025 tercatat sekitar Rp153 juta meningkat menjadi hampir Rp987 juta hingga Juli 2026.
Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sekitar 543 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian itu menjadi bukti bahwa pengelolaan sampah berpotensi berkembang menjadi aktivitas ekonomi produktif sekaligus memperkuat penerapan konsep ekonomi sirkular di Kota Makassar.
Bahkan, Pemkot Makassar memasang target lebih besar dengan membidik omzet bank sampah mencapai Rp12 miliar pada 2027.
“Saya juga berharap Pemkot bersama Pegadaian dan FORSEPSI untuk tidak hanya memperluas jaringan bank sampah, tetapi juga meningkatkan kapasitas pengelolaan, pemasaran, dan nilai tambah sampah yang dikumpulkan,” harapnya.
Di sisi lain, Appi juga memaparkan langkah pembenahan pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah kota, termasuk penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa di Kecamatan Manggala.
Ia mengakui, Makassar sebelumnya menjadi salah satu daerah yang mendapat sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup akibat pengelolaan TPA yang masih menerapkan sistem pembuangan terbuka atau open dumping.
Melalui pembenahan secara bertahap, Pemkot Makassar kini terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan TPA Tamangapa agar memenuhi standar lingkungan yang lebih baik.
Namun, Appi menegaskan bahwa pembenahan TPA bukan berarti seluruh persoalan persampahan telah terselesaikan.
Menurutnya, pemerintah masih harus memastikan sistem pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan berjalan optimal sehingga sampah yang berakhir di TPA benar-benar hanya berupa residu.
“Kami Pemerintah Kota akan melanjutkan pembenahan pada sistem pengangkutan, pemilahan, hingga pengolahan sampah agar yang berakhir di TPA benar-benar hanya residu,” tegasnya.
Edukasi pemilahan sampah juga mulai diperluas ke lingkungan pendidikan. Pemkot Makassar mendorong sekolah-sekolah membangun kebiasaan memilah sampah sejak dini dengan mengenalkan perbedaan sampah organik dan anorganik.
Bahkan, sekolah mulai diarahkan menyediakan tiga jenis tempat sampah untuk membiasakan peserta didik melakukan pemilahan secara langsung.
“Ketika TPA sudah kita selesaikan, saya berpikir selesai juga persoalan sampah. Ternyata ini baru satu kepingan kecil. Sekarang kita turun lagi membenahi sistem pengangkutan, untuk memastikan sampah yang sampai ke TPA itu hanya residu,” ungkap Munafri.
FORSEPSI Didorong Kelola Sampah di Setiap Event
Selain penguatan bank sampah di lingkungan permukiman, Appi juga mendorong FORSEPSI mengambil peran dalam pengelolaan sampah pada berbagai kegiatan besar di Kota Makassar.
Ia mengusulkan pembentukan tim khusus yang bertugas melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah di setiap penyelenggaraan konser, festival maupun kegiatan lainnya.
Menurutnya, tingginya frekuensi penyelenggaraan event di Makassar berpotensi menghasilkan sampah dalam jumlah besar jika tidak diantisipasi sejak awal.
Ia mencontohkan, kegiatan yang dihadiri sekitar 10.000 orang dapat menghasilkan ribuan botol plastik bekas air mineral yang membutuhkan penanganan secara terencana.
Karena itu, FORSEPSI diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan penyelenggara acara atau event organizer untuk menghadirkan layanan pemilahan dan pengumpulan sampah selama kegiatan berlangsung.
Selain membantu menjaga kebersihan kota, langkah tersebut juga dinilai dapat membuka peluang pendapatan baru bagi komunitas bank sampah.
“Kalau bisa FORSEPSI membuat tim. Setiap ada event mereka harus hadir untuk melakukan pemilahan sampah,” pungkasnya.
Pegadaian Perkuat Ekosistem Bank Sampah
Sementara itu, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar (Sulselbaramaluku), Pratikno, menegaskan komitmen perusahaannya untuk terus memperkuat ekosistem bank sampah sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Menurutnya, gerakan bank sampah memiliki peran strategis karena menghubungkan kepentingan pelestarian lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia menyebut Konsolidasi Wilayah FORSEPSI 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Pegadaian, pengelola bank sampah dan mitra penyerap hasil pengolahan sampah.
“Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah kota, Pegadaian, pengelola bank sampah dan mitra penyerap hasil pengolahan sampah (offtaker),” kata Pratikno.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin yang terus membenahi sistem pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, kebijakan pemilahan sampah sejak sumbernya, pembenahan TPA Tamangapa, hingga penguatan jaringan bank sampah merupakan fondasi penting dalam mewujudkan target Makassar bebas sampah pada 2029.
“Kami melihat bagaimana Pemerintah Kota Makassar dikomandoi Pak Wali Kota terus mendorong pembenahan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir menuju target Makassar bebas sampah tahun 2029,” ujarnya.
Pratikno menjelaskan, keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan keterhubungan seluruh mata rantai. Mulai dari kebiasaan memilah sampah di rumah tangga, pengumpulan melalui bank sampah, hingga kepastian penyerapan material oleh mitra offtaker.
Jika seluruh tahapan tersebut berjalan beriringan, ekonomi sirkular tidak lagi sekadar konsep, tetapi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menambahkan, konsolidasi FORSEPSI juga diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi melalui sejumlah agenda strategis.
Di antaranya evaluasi program, penyusunan rencana kerja dan tindak lanjut, penataan kepengurusan FORSEPSI di tingkat kabupaten/kota, penyediaan panduan kerja melalui e-book, serta diskusi bersama mitra offtaker dan penandatanganan komitmen bersama.
“Artinya, jalur dari pemilahan sampah dari rumah, masuk ke bank sampah, hingga penyerapan di hilir semakin jelas,” jelasnya.
Lebih jauh, Pratikno menyebut gerakan bank sampah merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang menjadi perhatian Pegadaian.
Dari aspek lingkungan, program ini mendorong pengurangan sampah dan menjaga kebersihan. Dari sisi sosial, masyarakat memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif. Sementara dari aspek tata kelola, pengelolaan bank sampah didorong agar semakin tertib, terorganisasi dan berkelanjutan.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan aktivitas pemilahan sampah mampu menghasilkan nilai ekonomi yang terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga.
Dalam hal ini, Pegadaian mengambil peran melalui penguatan literasi serta akses layanan keuangan, salah satunya dengan memperkenalkan Tabungan Emas sebagai instrumen untuk mengakumulasikan nilai ekonomi hasil pengelolaan sampah menjadi aset.
Pratikno menilai, kedekatan masyarakat dengan emas dapat menjadi peluang untuk membangun ketahanan ekonomi keluarga melalui kepemilikan aset yang memiliki nilai jangka panjang.
“Hasil jerih payah memilah sampah, sekecil apa pun awalnya, akan jauh lebih terasa manfaatnya ketika bisa diakumulasikan menjadi aset yang aman dan bernilai jangka panjang, seperti melalui Tabungan Emas PT Pegadaian,” tuturnya.
Ia menambahkan, Pegadaian di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku akan terus memperluas edukasi keuangan, membuka akses layanan yang mudah dan transparan, serta memperkuat pendampingan kepada masyarakat.
Menutup sambutannya, Pratikno menyampaikan apresiasi kepada seluruh penggerak dan pengelola bank sampah binaan Pegadaian yang konsisten berkontribusi dalam gerakan pelestarian lingkungan.
“Bagi kami Pegadaian, keberhasilan gerakan bank sampah bukan semata-mata diukur dari banyaknya sampah yang terkumpul, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut mampu menciptakan nilai tambah dan membangun ketahanan ekonomi keluarga,” tutupnya.
