JAKARTA, SMARTMAKASSAR.COM – Inovasi digital Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik mendapat pengakuan di tingkat nasional. Melalui aplikasi Lontara+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar), Kota Makassar berhasil meraih penghargaan Terbaik I kategori kota pada ajang SDGs Action Awards 2026.
Penghargaan yang diberikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tersebut diterima langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi.
Piala penghargaan diserahkan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam rangkaian kegiatan SDGs Annual Conference (SAC) 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menyambut pencapaian tersebut, Appi menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan Lontara+. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama dalam menghadirkan inovasi pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, Kota Makassar mendapatkan prestasi terbaik pertama kategori kota pada SDGs Awards oleh Bappenas RI melalui aplikasi Lontara+. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua,” tulis Appi, Kamis (19/11/2026).
Prestasi tersebut sekaligus menempatkan Makassar sebagai yang terbaik di antara pemerintah kota lainnya. Capaian ini menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pelayanan publik sekaligus mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Appi menegaskan, penghargaan tersebut bukan semata-mata keberhasilan menciptakan sebuah aplikasi. Lebih dari itu, capaian ini menjadi bukti bahwa transformasi digital dapat menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap prestasi tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk terus memperkuat inovasi dan kolaborasi dalam menghadirkan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, terintegrasi, serta semakin responsif terhadap kebutuhan warga.
Aplikasi Lontara+ sendiri mulai dikembangkan Pemkot Makassar sejak 2025 sebagai solusi atas berbagai tantangan pelayanan publik dan kompleksitas persoalan perkotaan.
Appi menjelaskan, sebelum inovasi tersebut dikembangkan, terdapat sekitar 300 aplikasi yang beroperasi secara terpisah di lingkungan Pemkot Makassar. Kondisi itu menyebabkan integrasi data dan pelayanan antarorganisasi perangkat daerah (OPD) belum berjalan maksimal.
Selain persoalan integrasi, pemerintah juga dihadapkan pada kebutuhan mempercepat layanan administrasi, menangani pengaduan masyarakat, memperluas akses pelayanan, hingga merespons berbagai persoalan perkotaan, seperti banjir, genangan, kemacetan, dan kesiapsiagaan bencana.
“Setelah melihat kondisi internal, ternyata ada kurang lebih 300 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan pelayanan, tetapi harus kita ubah agar bisa terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” tuturnya.
Dikembangkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Lontara+ kini dirancang sebagai gerbang utama layanan pemerintahan. Melalui satu platform, masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi, memperoleh informasi, hingga menyampaikan laporan dan pengaduan.
Tidak hanya mengintegrasikan beragam layanan, platform ini juga menjadi instrumen untuk mempercepat koordinasi antar-OPD, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap laporan masyarakat memperoleh tindak lanjut.
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data yang dipaparkan, Lontara+ telah memiliki lebih dari 76 ribu pengguna dengan total lebih dari 3,9 juta aktivasi aplikasi.
Dari sisi pelayanan pengaduan, platform ini juga telah menerima lebih dari 20 ribu laporan masyarakat. Sebanyak 18.819 aduan di antaranya berhasil diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen.
“Platform ini juga telah menerima lebih dari 20 ribu pengaduan masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.819 aduan berhasil diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen,” katanya.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa Lontara+ tidak hanya berfungsi sebagai sarana digitalisasi administrasi, tetapi juga menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui platform ini, warga dapat menyampaikan persoalan sekaligus memantau tindak lanjut penyelesaiannya.
Pengembangan layanan juga terus diperluas sepanjang 2026. Sejumlah fitur strategis telah diluncurkan, di antaranya layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pembayaran retribusi sampah, layanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Integrasi sektor pendidikan, termasuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), turut menjadi bagian dari penguatan ekosistem pelayanan digital Kota Makassar.
Appi menyebutkan, pengembangan berbagai fitur tersebut dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan stabilitas sistem dan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Untuk memastikan keberlanjutan inovasi, Pemkot Makassar juga membangun ekosistem pengembangan yang melibatkan seluruh OPD, perusahaan daerah, tim inovasi, hingga partisipasi masyarakat.
Penguatan kapasitas dilakukan melalui coaching, pendampingan, pengembangan desain inovasi, serta evaluasi capaian secara berkelanjutan.
“Penguatan kapasitas dilakukan melalui coaching, pendampingan, pengembangan desain inovasi, hingga evaluasi capaian secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Seluruh langkah tersebut menjadi bagian dari tujuh program strategis Pemkot Makassar dalam memastikan transformasi digital berjalan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.
Dengan pengembangan tersebut, Lontara+ diharapkan tidak hanya menjadi aplikasi pelayanan publik, tetapi juga menjadi instrumen perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih terintegrasi, transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Appi menilai penghargaan nasional yang diraih Makassar semakin memperkuat kontribusi daerah dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Ia menegaskan, penghargaan Terbaik I SDGs Action Awards 2026 bukanlah akhir dari perjalanan inovasi Pemkot Makassar. Sebaliknya, capaian tersebut menjadi tantangan untuk terus memastikan setiap program dan inovasi pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Penghargaan Terbaik I SDGs Action Awards 2026 bukanlah garis akhir. Sebaliknya, capaian ini menjadi dorongan untuk memastikan setiap inovasi yang dibangun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Appi.
Sebelumnya, Kota Makassar juga berhasil masuk lima besar nasional kategori kabupaten/kota dalam penilaian Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026.
Penilaian I-SIM tersebut melewati sejumlah tahapan, mulai dari pengisian indikator, verifikasi lapangan, hingga presentasi di hadapan dewan juri. Capaian ini semakin memperkuat posisi Makassar dalam mendorong pembangunan daerah yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan.
