JAKARTA, SMARTMAKASSAR.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen untuk menyiapkan Program Penjaminan Polis (PPP). Penandatanganan dilakukan di Bali, Selasa (17/11/2026).
Juklak ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba. Juklak menjadi landasan operasional koordinasi kedua lembaga dalam mempersiapkan dan melaksanakan PPP.
Ogi menyebut penandatanganan ini sebagai langkah maju implementasi PPP yang diamanatkan Undang-Undang P2SK.
“Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” kata Ogi.
PPP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Program ini diselenggarakan LPS paling lambat Januari 2028. Tujuannya melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi gagal, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
Menurut Ogi, keberhasilan PPP ditentukan sejak tahap persiapan, yakni kepesertaan yang tepat, data yang akurat, dan koordinasi yang rapi. Juklak ini, kata dia, memberi pegangan yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS.
Ia menambahkan, PPP melengkapi agenda penguatan industri perasuransian yang sedang berjalan, mulai dari permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko. “Pengawasan yang kuat dan penjaminan yang kredibel akan saling menguatkan,” ujarnya.
Data Pengawasan Dipertukarkan Dua Arah
Ogi menjelaskan, pertukaran data merupakan bagian penting persiapan PPP. LPS memerlukan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan.
Juklak ini merupakan penjabaran Nota Kesepahaman OJK dan LPS tanggal 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.
Cakupan pertukaran data mengikuti seluruh siklus, mulai dari persiapan dan masa pendaftaran kepesertaan PPP, setiap status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi. Pertukaran berlangsung dua arah, dari OJK ke LPS maupun sebaliknya.
Juklak juga menetapkan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga, beserta jenis data, periode, batas waktu penyampaian, dan media pertukarannya. Hal yang belum diatur dapat disepakati melalui Forum Koordinasi OJK–LPS.
Kerahasiaan Data Dijaga
Ogi menekankan pentingnya pelaksanaan setelah penandatanganan. “Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegasnya.
Pertukaran data diarahkan melalui sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri. OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan, termasuk lewat sosialisasi dan edukasi kepada industri dan masyarakat, agar PPP berjalan efektif dan kredibel serta bermanfaat nyata bagi pemegang polis dan industri asuransi nasional.
Ogi juga mengapresiasi tonggak bersejarah ini sebagai hasil kerja bersama selama empat tahun dalam mewujudkan transformasi dan reformasi fundamental yang memperkuat fondasi industri perasuransian nasional.
