JAKARTA,SMARTMAKASSAR.COM – Konsumen yang bersengketa dengan penyelenggara sistem pembayaran kini punya jalur penyelesaian di luar pengadilan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sepakat memperluas cakupan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) ke industri sistem pembayaran.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK tentang Tata Cara Kerja Sama dan Koordinasi Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penandatanganan dilakukan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono bersama Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Acara tersebut menjadi bagian dari Kick-Off Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen Tahun 2027 (GEBER PK 2027).
Dicky menyebut kesepakatan ini diharapkan mempercepat penyelesaian sengketa konsumen secara lebih proaktif sehingga potensi kerugian konsumen dapat ditekan. Menurutnya, industri jasa keuangan juga perlu menjadikan setiap pengaduan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki produk, layanan, dan perilaku usaha.
“Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen, kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan,” kata Dicky.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi OJK, BI, kementerian/lembaga, dan industri jasa keuangan dalam membangun ekosistem pelindungan konsumen yang terintegrasi, mencakup pencegahan risiko, penanganan pengaduan, dan penyelesaian sengketa secara adil.
Sementara itu, Filianingsih Hendarta menyatakan petunjuk pelaksanaan bersama tersebut memperkuat koordinasi kedua otoritas dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai kewenangan masing-masing. OJK dan BI, katanya, akan terus memperkuat sinergi untuk mendukung pelindungan konsumen sektor keuangan secara menyeluruh.
Persetujuan BI Oktober 2026
LAPS SJK memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi 1 Januari 2021. Lembaga ini menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengedepankan independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan kemudahan akses.
BI kemudian memberikan persetujuan kepada LAPS SJK pada 6 Oktober 2026 untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan BI. Perluasan ini memperkuat peran LAPS SJK dalam penyelesaian sengketa konsumen sektor keuangan secara terintegrasi.
Langkah tersebut sejalan dengan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Beleid itu memberi konsumen pilihan mengajukan sengketa ke lembaga penyelesaian sengketa yang disetujui otoritas sektor keuangan, atau ke pengadilan, apabila penanganan pengaduan oleh pelaku usaha belum menghasilkan kesepakatan.
Alur Pengaduan hingga Sengketa
Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) merupakan lini terdepan pelindungan konsumen (first line of defense). PUSK wajib menangani pengaduan konsumen lebih dahulu melalui mekanisme internal atau Internal Dispute Resolution (IDR).
Jika pengaduan yang mengandung unsur sengketa belum mencapai kesepakatan lewat IDR, konsumen dapat melanjutkan ke LAPS SJK melalui mekanisme External Dispute Resolution (EDR) sesuai persyaratan yang berlaku, atau menempuh jalur pengadilan.
LAPS SJK menangani sengketa keperdataan yang telah memenuhi persyaratan penanganan pengaduan internal PUSK namun belum mencapai kesepakatan. Sengketa tersebut juga tidak sedang diproses atau telah diputus oleh pengadilan, arbitrase, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
OJK dan BI menekankan pentingnya kesiapan operasional LAPS SJK serta komitmen pelaku usaha mendukung hasil optimal pelaksanaan petunjuk pelaksanaan ini. Pelaku usaha diminta memperkuat penanganan pengaduan dan mendukung penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK agar pelindungan konsumen berjalan efektif, adil, serta memberi kepastian bagi konsumen dan pelaku usaha.
