JAKARTA, SMARTMAKASSAR.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan membiayai transformasi Bangunan Gedung Hijau (BGH) lewat skema Sustainability-Linked Loans (SLL). Dorongan itu diwujudkan melalui peluncuran Practical Guidance Transformasi menuju Bangunan Gedung Hijau melalui SLL di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Panduan tersebut diluncurkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti. Hadir pula pimpinan industri perbankan, asosiasi real estat, dan Kamar Dagang Indonesia.
Panduan ini menjadi acuan praktis bagi bank dan pelaku usaha dalam mengembangkan pembiayaan yang berbasis pencapaian target keberlanjutan terukur, termasuk efisiensi penggunaan energi dan air.
Dian menyebut pengembangan keuangan berkelanjutan untuk mendorong investasi produktif di sektor riil menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya mendorong perbankan untuk mengambil peran lebih aktif sebagai mitra transformasi sektor riil,” kata Dian.
Menurut Dian, kolaborasi sektor keuangan, dunia usaha, dan pembuat kebijakan menjadi kunci mempercepat investasi rendah karbon. Langkah itu diyakini memperkuat posisi Indonesia dalam transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Wamen PU Diana Kusumastuti menekankan bahwa penerapan BGH merupakan bagian penting untuk mewujudkan infrastruktur berkualitas yang hemat energi dan air serta berkelanjutan.
“Kami berharap Practical Guidance SLL ini, yang diluncurkan hari ini, dapat menjadi salah satu acuan bagi perbankan, pengembang, dan juga pemilik gedung dalam mengembangkan pembiayaan berbasis kinerja yang berkelanjutan dan sekaligus mempercepat penyelenggaraan bangunan gedung hijau di Indonesia,” kata Diana.
Kementerian PU, lanjutnya, juga terus memperkuat regulasi, standar teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan proyek percontohan untuk memperluas implementasi BGH.
Beda dengan green loan
Berbeda dengan green loan yang dananya diarahkan untuk proyek hijau tertentu, SLL memberi fleksibilitas penggunaan dana. Karakteristik finansial pinjaman dikaitkan dengan pencapaian Key Performance Indicators (KPI) dan Sustainability Performance Targets (SPT) yang disepakati bank dan debitur.
Panduan SLL memuat strategi efisiensi bangunan, analisis biaya dan manfaat investasi, penyusunan KPI dan SPT, serta mekanisme pengukuran dan verifikasi kinerja keberlanjutan.
OJK mengingatkan implementasi SLL tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, kelayakan kredit, dan kredibilitas target keberlanjutan sesuai kesiapan debitur. Ketersediaan data kinerja bangunan, hasil audit energi, dan estimasi potensi penghematan yang terukur juga diperlukan.
Bagian dari RP3I 2026–2030
Penerbitan panduan ini merupakan bagian dari implementasi Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026–2030, khususnya Prioritas Strategis 4 tentang Keuangan Berkelanjutan dan Ketahanan Risiko Keberlanjutan. Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen iklim nasional dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2025 dan target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
Dalam penyusunan panduan, OJK mendapat dukungan UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO), serta kontribusi teknis dari Green Finance Institute (GFI) dan Global Buildings Performance Network (GBPN).
OJK berharap kolaborasi sektor jasa keuangan dan sektor riil makin kuat, sehingga perbankan menjadi mitra strategis bagi investasi yang produktif, rendah karbon, dan berkelanjutan.
