JAKARTA, SMARTMAKASSAR.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menahan tiga tersangka dugaan manipulasi perdagangan Waran Seri I dan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Praktik yang diduga terjadi pada 2023 itu disebut menimbulkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK menahan para tersangka pada Senin (16/11/2026). Ketiganya berinisial JF alias O, FS, dan S, dan berprofesi sebagai karyawan swasta. Mereka ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri untuk kepentingan penyidikan.
Penahanan didasarkan pada pertimbangan penyidik sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah kekhawatiran para tersangka tidak kooperatif sehingga dapat menghambat kelancaran penyidikan.
Satu tersangka lain, TGB alias T, karyawan swasta pada salah satu perusahaan sekuritas, saat ini menjalani proses hukum dalam perkara lain yang ditangani Polda Metro Jaya. Dengan demikian, total ada empat tersangka dalam perkara ini.
Keempatnya diduga menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, maupun harga efek di BEI. Dugaan tindak pidana itu terjadi pada perdagangan 29 Mei 2023.
Efek yang diperdagangkan adalah Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga membeli identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek. Mereka juga diduga mendanai transaksi melalui rekening bank pihak lain.
Perkara ini merupakan tindak lanjut pengawasan dan pemeriksaan OJK di bidang pasar modal, yang berlanjut ke tahap penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sejak Mei 2026.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang itu telah diubah dalam Bab V Bagian Kedua Pasal 22 angka 34, angka 35, dan angka 43 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
OJK menegaskan penahanan merupakan bagian dari penegakan hukum untuk mendukung kelancaran penyidikan, dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah dan hak-hak para tersangka.
Lembaga itu juga terus memperkuat koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan RI agar penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan profesional, tegas, dan konsisten. Langkah ini disebut bagian dari reformasi OJK dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal, demi perdagangan efek yang transparan, teratur, wajar, dan efisien.
