MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar didorong menjadi pelopor pengembangan sistem pemasyarakatan berbasis masyarakat melalui penerapan pidana kerja sosial dan pembentukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Sukarela. Program ini berpotensi menjadikan Makassar sebagai daerah percontohan nasional dalam menghadirkan pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial.
Peluang tersebut dibahas dalam audiensi Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, Dr. Surianto, bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (17/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Bapas Makassar mengajukan sejumlah agenda strategis yang membutuhkan dukungan pemerintah kota. Di antaranya penyiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, pengembangan PK Sukarela, penguatan Griya Abhipraya Sombere, hingga dukungan terhadap peringatan dua tahun pusat pemberdayaan klien pemasyarakatan tersebut.
Surianto mengungkapkan, pengembangan PK Sukarela menjadi salah satu inovasi yang berpotensi memberikan warna baru dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.
Bahkan, berdasarkan penelusuran pihaknya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, model pelibatan pembimbing sukarela tersebut belum ditemukan dalam bentuk serupa di daerah lain.
“Kalau PK Sukarela, dalam catatan kami setelah kami telusuri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada model seperti ini,” ujarnya.
“Jadi, ini berpotensi menjadi yang pertama. Sehingga kami meminta dukungan dan support Pak Wali Kota,” sambung Surianto.
Audiensi tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bapas Makassar dan Pemkot Makassar terkait dukungan pelaksanaan pidana kerja sosial.
Menurut Surianto, Makassar memiliki potensi besar untuk menjadi daerah percontohan, khususnya dalam membangun sistem pembimbingan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Saat ini, Bapas Makassar telah mengangkat lebih dari 20 orang PK Sukarela. Mereka nantinya akan membantu memperluas jangkauan pelayanan pemasyarakatan, mulai dari penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, hingga pengawasan terhadap klien pemasyarakatan.
Namun, pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan operasional, terutama fasilitas mobilitas dan transportasi bagi para pembimbing yang harus menjangkau klien di berbagai wilayah.
Surianto menyebut, Wali Kota Makassar telah memberikan respons positif terhadap kebutuhan tersebut. Selanjutnya, diperlukan pembahasan teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD) untuk merumuskan mekanisme dukungan anggaran yang sesuai ketentuan.
“Kami menyampaikan kebutuhan dukungan transportasi bagi PK Sukarela. Pak Wali Kota pada prinsipnya setuju, tinggal bagaimana mekanisme dan cantolan pendanaannya agar bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” jelasnya.
Siapkan Lokasi Pidana Kerja Sosial di Sejumlah Kecamatan
Selain pengembangan PK Sukarela, Bapas Makassar juga mendorong percepatan kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial di sejumlah wilayah Kota Makassar.
Sejauh ini, kerja sama telah dijalin dengan beberapa kecamatan, di antaranya Rappocini, Tallo, dan Panakkukang. Sejumlah kelurahan, seperti Buakana dan Batua, juga telah masuk dalam rencana lokasi pelaksanaan program.
Penyiapan lokasi sejak dini dinilai penting agar ketika terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kerja sosial, pemerintah dan Bapas sudah memiliki tempat serta mekanisme pelaksanaan yang jelas.
“Kerja sama ini menjadi langkah awal agar ketika terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kerja sosial, lokasi serta mekanisme pelaksanaannya telah tersedia,” katanya.
Surianto menjelaskan, konsep tersebut sejalan dengan semangat KUHP Nasional yang memberikan ruang lebih luas bagi penerapan pidana alternatif.
Dengan demikian, sistem pemidanaan tidak lagi hanya berorientasi pada hukuman penjara, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjalani sanksi melalui kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri sekaligus berkontribusi secara positif terhadap lingkungan sosialnya.
Griya Abhipraya Sombere Didorong Jadi Pusat Pemberdayaan
Agenda lainnya yang menjadi perhatian Bapas Makassar adalah penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan.
Surianto berharap fasilitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan, tetapi juga berkembang menjadi bagian dari ekosistem pembangunan Kota Makassar.
Melalui fasilitas itu, klien pemasyarakatan diharapkan memperoleh kesempatan untuk bekerja, mengembangkan usaha, meningkatkan kreativitas, hingga kembali berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang produktif.
“Melalui fasilitas nantinya, klien pemasyarakatan memperoleh kesempatan untuk bekerja, berusaha, mengembangkan kreativitas, serta kembali menjadi bagian masyarakat yang produktif,” terangnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Bapas Makassar mendorong kolaborasi program bersama Pemkot Makassar, termasuk membuka peluang dukungan dari dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Bapas Makassar juga tengah merencanakan peringatan hari ulang tahun kedua Griya Abhipraya Sombere pada akhir tahun ini.
Momentum tersebut diharapkan menjadi kesempatan untuk memperlihatkan hasil pembinaan, memamerkan produk dan kreativitas klien pemasyarakatan, sekaligus memberikan apresiasi kepada berbagai mitra yang selama ini mendukung program pemberdayaan.
Surianto menegaskan, keberhasilan pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan membutuhkan keterlibatan banyak pihak, bukan hanya menjadi tanggung jawab Bapas.
“Kami tidak ingin pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan hanya menjadi tanggung jawab Bapas. Kami ingin ini menjadi gerakan bersama pemerintah kota dan masyarakat,” imbuhnya.
Ia menilai keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak semata-mata diukur dari jumlah orang yang menjalani hukuman, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut dalam memulihkan, memberdayakan, dan mengembalikan mereka ke tengah masyarakat.
Karena itu, Bapas Makassar berharap kerja sama dengan Pemkot Makassar segera ditindaklanjuti melalui dukungan OPD terkait, khususnya dalam penyediaan fasilitas transportasi dan operasional PK Sukarela serta penguatan program Griya Abhipraya Sombere.
“Dengan sinergi ini, mampu menghadirkan pendekatan pemasyarakatan yang lebih inklusif, berorientasi pada pemulihan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tukasnya.
Munafri Pastikan Pemkot Dukung Program Bapas
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Bapas Makassar dalam mengembangkan pidana kerja sosial dan PK Sukarela sebagai bagian dari pembaruan sistem pemasyarakatan.
Munafri menyambut positif program tersebut karena dinilai sebagai inovasi yang perlu diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
“Kita mensupport, tentu program ini merupakan inovasi yang perlu didukung,” katanya.
Ia juga menekankan agar kesepakatan kerja sama yang telah dibangun melalui MoU tidak berhenti sebatas dokumen administratif, melainkan segera diwujudkan dalam program konkret di lapangan.
Salah satu langkah yang perlu dipercepat adalah penyiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial di sejumlah kecamatan dan kelurahan yang telah menjalin kerja sama dengan Bapas Makassar.
Menurutnya, kesiapan lokasi dan mekanisme pelaksanaan menjadi faktor penting untuk mendukung penerapan putusan pengadilan ketika pidana kerja sosial mulai diberlakukan.
“Kesiapan yang matang, dapat mendukung pelaksanaan putusan pengadilan ketika pidana kerja sosial nantinya,” ujarnya.
Selain itu, Munafri turut memberikan perhatian terhadap pengembangan Griya Abhipraya Sombere agar dapat berfungsi lebih optimal sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial.
Dukungan Pemkot Makassar tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dengan Bapas dalam membangun sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga pemulihan dan kesempatan bagi klien untuk kembali produktif di tengah masyarakat.
