MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Penyusunan anggaran pembangunan Kota Makassar tahun 2027 mulai memasuki tahap pematangan. Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dengan sejumlah catatan strategis dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan fiskal daerah berjalan searah dengan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan masyarakat.
Penandatanganan KUA-PPAS 2027 berlangsung dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027, Minggu (15/11/2026) malam.
Rapat yang digelar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, tersebut dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar.
Dalam rapat tersebut, Ray Suryadi Arsyad mewakili Banggar DPRD Makassar menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus penyempurnaan dokumen perencanaan anggaran sebelum memasuki tahapan selanjutnya.
“Melalui rapat paripurna ini, kami dari Banggar DPRD Makassar menyampaikan rekomendasi atas hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Ray menjelaskan, secara prinsip rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2027 telah sesuai dengan arah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2026.
Keselarasan tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan penganggaran tetap berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Meski demikian, dalam pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Banggar masih memberikan sejumlah catatan, terutama menyangkut efektivitas belanja, ketepatan alokasi anggaran, serta optimalisasi program prioritas masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Banggar juga mengapresiasi koordinasi TAPD bersama perangkat daerah yang selama proses pembahasan dikoordinasikan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Menurut Ray, sinergi tersebut turut mendukung validasi dan akurasi data sehingga pembahasan anggaran dapat berlangsung lebih efektif, efisien, serta sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Namun, ia mengingatkan agar efisiensi belanja yang dilakukan TAPD tidak hanya berorientasi pada penghematan anggaran.
Penyesuaian harus didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan dan dilakukan secara terukur agar program prioritas maupun kegiatan mendesak yang telah tertuang dalam RKPD 2027 dan RPJMD Kota Makassar 2025–2029 tetap berjalan optimal.
Banggar Soroti Pemanfaatan SiLPA 2026
Salah satu poin penting dalam rekomendasi Banggar adalah pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 yang akan dialihkan ke tahun anggaran 2027.
Banggar menekankan agar penggunaan SiLPA dilakukan secara optimal, terukur, dan akuntabel sehingga anggaran yang bersumber dari masyarakat dapat kembali memberikan manfaat melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Politisi Partai Demokrat tersebut menilai, pengelolaan SiLPA harus mempertimbangkan kebutuhan program prioritas serta kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran.
Selain itu, penambahan alokasi anggaran bagi sejumlah perangkat daerah juga dinilai perlu menjadi perhatian.
Meski demikian, usulan penambahan anggaran harus tetap memperhitungkan kemampuan penyerapan masing-masing OPD serta keberlanjutan penyelesaian kegiatan yang masih berjalan pada tahun 2026.
Banggar mencatat terdapat sejumlah perangkat daerah yang membutuhkan dukungan tambahan anggaran maupun penambahan kegiatan guna memperkuat pelaksanaan program dan sinergi lintas sektor.
Anggaran 2027 Didorong Perkuat IPM dan Tekan Kemiskinan
Selain persoalan efektivitas belanja dan pemanfaatan SiLPA, Banggar DPRD Makassar turut menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator pembangunan daerah.
Perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memperbaiki kualitas pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan, serta mengurangi tingkat pengangguran terbuka diminta menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran 2027.
Menurut Banggar, program dan kegiatan yang dirancang setiap OPD harus memiliki keterkaitan langsung dengan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD.
“Upaya pencapaian indikator pembangunan tersebut diminta menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2027, sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam RKPD,” jelasnya.
Lebih lanjut, hasil pembahasan secara terperinci antara Banggar, TAPD, dan seluruh perangkat daerah akan disampaikan sebagai bahan tindak lanjut untuk menyempurnakan dokumen anggaran.
Melalui rapat paripurna tersebut, Banggar meminta DPRD menetapkan rekomendasi hasil pembahasan KUA-PPAS 2027 untuk selanjutnya diserahkan kepada Wali Kota Makassar.
Rekomendasi itu akan menjadi acuan bagi TAPD bersama seluruh perangkat daerah dalam melakukan penyempurnaan perencanaan anggaran sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Banggar berharap seluruh catatan yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah kota sehingga kebijakan fiskal Makassar pada 2027 lebih terarah, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan.
“Sehingga kebijakan fiskal Pemerintah Kota Makassar pada 2027 semakin terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
