MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal dan kelompok rentan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD. Keduanya kini mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) sebagai landasan hukum untuk memperluas jangkauan perlindungan pekerja.
Regulasi tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pekerja, termasuk mereka yang selama ini belum tersentuh program jaminan sosial ketenagakerjaan, memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 yang dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar.
Rapat berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam, dan turut dihadiri jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkot Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Ranperda tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas perlindungan sosial, khususnya bagi pekerja sektor informal dan masyarakat dengan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi.
Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan harus dapat diakses seluruh lapisan pekerja, bukan hanya mereka yang bekerja di sektor formal.
“Tentu, Raperda jaminan sosial ini sangat penting. Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga harus menjangkau masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial,” ujar Munafri yang akrab disapa Appi.
Ia menjelaskan, Ranperda tersebut akan mengintegrasikan berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), hingga Jaminan Hari Tua (JHT).
Upaya ini sekaligus memperkuat program perlindungan pekerja rentan yang selama ini telah dijalankan Pemkot Makassar.
Appi mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 81 ribu pekerja rentan di Kota Makassar telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain itu, Pemkot Makassar juga menghadirkan program inovasi Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial yang memberikan perlindungan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada 45.000 pekerja rentan.
Program tersebut menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor informal dan pekerjaan dengan tingkat kepastian ekonomi yang terbatas.
“Langkah ini memperkuat berbagai upaya yang telah kita lakukan di Pemkot Makassar dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan,” tuturnya.
Pembahasan Ranperda tersebut kini terus dikawal Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Makassar bersama Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang memiliki landasan akademik kuat, sekaligus mengatur mekanisme pelaksanaan secara jelas agar program perlindungan dapat berjalan terukur, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
“Melalui Ranperda ini, kita ingin memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja bukan sekadar program bantuan, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Appi.
Pansus Dorong Perlindungan Menjangkau Seluruh Kelompok Pekerja
Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua Pansus Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Kota Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, turut menyampaikan pandangan umum serta hasil pencermatan terhadap substansi draf Ranperda.
Fahrizal mengatakan, pembentukan regulasi ini merupakan bentuk komitmen politik sekaligus tanggung jawab konstitusional DPRD bersama pemerintah kota dalam memperkuat perlindungan sosial bagi seluruh pekerja.
Ia menyebut Ranperda tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap inovasi Pemkot Makassar melalui program Makassar Berjasa yang selama ini memberikan perlindungan kepada pekerja rentan.
“Ranperda ini menjadi bentuk apresiasi terhadap inovasi Pemkot Makassar melalui program Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial yang selama ini memberikan perlindungan kepada pekerja rentan,” katanya.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, program strategis yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat harus memiliki dasar hukum yang kuat agar keberlangsungannya terjamin.
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah, pelaksanaan program perlindungan pekerja tidak lagi semata-mata bergantung pada kebijakan administratif maupun dinamika penganggaran setiap tahun.
“Melalui pembentukan Perda ini, kita ingin memastikan bahwa perlindungan pekerja menjadi tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Alumni Fakultas Kedokteran tersebut menjelaskan, penyusunan Ranperda ini juga merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Selain itu, substansi regulasi telah diselaraskan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/2379/OTDA tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam rangka Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Dalam hasil pencermatan Pansus, Ranperda tersebut mengakomodasi lima program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni:
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
- Jaminan Kematian (JKM).
- Jaminan Hari Tua (JHT).
- Jaminan Pensiun (JP).
- Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Kelima program tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap berbagai risiko yang dihadapi pekerja, mulai dari kecelakaan kerja, kematian, keberlangsungan hidup setelah masa produktif hingga kehilangan pekerjaan.
Cakupan perlindungan juga diarahkan untuk menjangkau pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia hingga pekerja sosial keagamaan.
Imam, Marbot hingga Pekerja UMKM Masuk Sasaran Perlindungan
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian Pansus adalah perluasan perlindungan bagi pekerja sosial keagamaan.
Fahrizal menilai kelompok tersebut memiliki kontribusi besar dalam pelayanan masyarakat, tetapi belum tentu mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara memadai.
Kelompok yang dimaksud antara lain imam rawatib, marbot, guru mengaji, pemandi jenazah, pendeta, pastor, pinandita, biksu, serta pekerja sosial keagamaan lainnya.
Menurutnya, pemberian bantuan iuran bagi kelompok tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial sekaligus bentuk penghargaan atas pengabdian mereka kepada masyarakat.
Selain pekerja sosial keagamaan, perlindungan juga didorong menyasar pekerja mandiri, pengemudi transportasi daring, nelayan, buruh harian lepas hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Tidak hanya itu, pekerja mandiri, pengemudi transportasi daring, nelayan, buruh harian lepas hingga pelaku UMKM juga menjadi kelompok yang perlu mendapatkan akses perlindungan,” jelasnya.
Ranperda tersebut juga mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Tanggung jawab itu mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan program, pengalokasian anggaran, pembinaan hingga pengawasan.
Sementara bagi sektor swasta, Pansus mengarahkan agar bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu persyaratan dalam mekanisme pengajuan perizinan berusaha di daerah.
Ketentuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam memenuhi hak dan perlindungan tenaga kerja.
Khusus sektor konstruksi, penyedia jasa juga didorong memenuhi kewajiban memberikan perlindungan JKK dan JKM kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam proyek.
“Bukti kepesertaan jaminan sosial kita harapkan menjadi bagian dari persyaratan dokumen pekerjaan konstruksi, mengingat sektor tersebut memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi,” harap Fahrizal.
Adapun bagi pekerja migran Indonesia, pemerintah daerah didorong berperan dalam memberikan informasi mengenai prosedur penempatan serta memastikan perlindungan JKK dan JKM sebelum keberangkatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bantuan Iuran Diprioritaskan bagi Pekerja Rentan
Substansi lain yang mendapat perhatian khusus Pansus adalah pengaturan bantuan iuran bagi pekerja rentan.
Fahrizal menjelaskan, kelompok ini membutuhkan intervensi pemerintah daerah karena memiliki keterbatasan pendapatan, kondisi pekerjaan yang tidak stabil, serta kemampuan ekonomi yang terbatas untuk membiayai jaminan sosial secara mandiri.
Dalam draf Ranperda, calon penerima bantuan iuran harus memenuhi sejumlah persyaratan.
Di antaranya berusia paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 65 tahun saat didaftarkan, berdomisili di Kota Makassar yang dibuktikan dengan KTP elektronik, serta belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari program lain.
Pemberian bantuan juga diprioritaskan bagi penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan.
Selain persyaratan tersebut, Pansus mendorong agar penetapan penerima bantuan mempertimbangkan tingkat kerentanan berdasarkan gender, usia, dan kondisi disabilitas.
“Dengan demikian, program perlindungan pekerja rentan tidak sekadar menjadi bantuan pemerintah, tetapi instrumen untuk mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko pekerjaan,” tuturnya.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, Ranperda juga mengatur pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan yang melibatkan perangkat daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.
Tim tersebut nantinya berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Makassar.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala setiap enam bulan kepada wali kota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
Laporan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan perencanaan program, peningkatan kepesertaan, hingga penentuan kebijakan bantuan iuran pada tahun anggaran berikutnya.
Menutup penyampaian pandangannya, Fahrizal menegaskan bahwa Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bukan sekadar mengatur perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Lebih dari itu, regulasi tersebut diharapkan membangun sistem perlindungan pekerja yang komprehensif melalui pembagian tanggung jawab pemerintah, kewajiban pemberi kerja, dukungan pendanaan, serta mekanisme pengawasan.
Ia berharap ke depan tidak ada lagi pekerja yang terabaikan hanya karena bekerja di sektor informal, menjalankan pekerjaan secara mandiri, ataupun memiliki keterbatasan ekonomi.
“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman, kepastian perlindungan, dan keadilan sosial bagi seluruh pekerja,” pungkasnya.
