MAKASSAR, SmartMakassar.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 menggandeng tiga Kejaksaan Tinggi (Kejati), yakni Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara, untuk menangani persoalan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Kerja sama itu ditandatangani di Bali, Jumat (13/11/2026).
Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut ditandatangani Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Akhirman, bersama Kepala Kejati Papua Dr. Jefferdian, Kepala Kejati Papua Barat I Putu Gede Astawa, dan Kepala Kejati Kalimantan Utara Yudi Indra Gunawan.
Penandatanganan disaksikan Kepala Kejati Bali Setiawan Budi Cahyono, yang mewakili Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Hadir pula Department Head Litigasi Group Hukum Pelindo Agung Farhan, serta jajaran manajemen Pelindo Regional 4, Pelindo Terminal Petikemas, dan Pelindo Jasa Maritim.
Akhirman mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat mitigasi risiko hukum. Langkah itu juga memastikan pengelolaan dan pengembangan pelabuhan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Pelabuhan di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara merupakan urat nadi logistik bagi masyarakat di kawasan timur dan perbatasan. Pendampingan Kejaksaan membantu kami mengambil keputusan bisnis secara tepat dan sesuai aturan, sehingga operasional pelabuhan tetap berjalan optimal dan memberikan kontribusi bagi negara,” ujar Akhirman.
Melalui PKS itu, Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan memberikan bantuan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi. Kejaksaan juga akan memberikan pertimbangan hukum berupa legal opinion, legal assistance, dan legal audit, serta tindakan hukum lain melalui negosiasi, mediasi, dan fasilitasi.
Ruang lingkup kerja sama mencakup pengamanan dan pemulihan aset negara, penyelesaian piutang, serta pendampingan hukum kegiatan dan proyek strategis. Selain itu, kerja sama meliputi mitigasi risiko hukum, pencegahan korupsi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Kepala Kejati Kalimantan Utara Yudi Indra Gunawan, yang menyampaikan sambutan mewakili para Kepala Kejati, menegaskan komitmen Kejaksaan mendukung program kerja BUMN, termasuk Pelindo. Dukungan itu terutama dalam perlindungan aset negara dan pelaksanaan aksi korporasi yang sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami akan mendampingi Pelindo Regional 4 secara profesional dalam melaksanakan kegiatan korporasi agar dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada negara,” ujar Yudi.
Perjanjian kerja sama ini berlaku selama dua tahun sejak ditandatangani. Kesepakatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pelindo Regional 4 menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), memperkuat kepastian hukum, dan mewujudkan operasional kepelabuhanan yang profesional, transparan, dan berintegritas.
