MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembentukan Desk Investasi Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Desk ini berpusat di Makassar dan ditujukan untuk mempercepat perizinan serta mengurai hambatan investasi.
Penandatanganan dilakukan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026).
Hadir dalam kegiatan itu Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, serta kepala daerah se-Sulsel, baik secara langsung maupun virtual.
Desk Investasi Makassar merupakan bagian dari enam Desk Investasi regional yang dibentuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sebelumnya, desk serupa telah hadir di Batam dan Denpasar, lalu diperluas ke Medan, Semarang, Balikpapan, dan Makassar.
Berdasarkan informasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Desk Investasi Sulsel mencakup wilayah kerja Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Kehadirannya diharapkan memperkuat koordinasi pusat dan daerah, mempermudah layanan perizinan, mengatasi hambatan investasi (debottlenecking), serta mendorong realisasi investasi.
Andi Sudirman menyambut baik pembentukan desk tersebut. Menurutnya, perwakilan kementerian di Sulsel akan memudahkan koordinasi, terutama bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam menyelesaikan kendala perizinan.
“Dengan adanya representatif dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi di Sulsel, terutama di PTSP, ini memudahkan teman-teman kami untuk berkoordinasi. Termasuk kebutuhan dokumen, akan lebih mudah diurus di daerah masing-masing,” ujar Andi Sudirman.
Ia menyebut Desk Investasi juga akan membantu memetakan peluang investasi sekaligus memitigasi risiko dalam proses perizinan.
“Masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan perizinan, termasuk yang memerlukan rekomendasi pemerintah provinsi maupun kementerian, dapat memperoleh kemudahan koordinasi tanpa harus selalu mengurusnya langsung ke pemerintah pusat,” katanya.
Gubernur menegaskan Sulsel memiliki potensi besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam, industri, dan konektivitas kawasan. Potensi itu, kata dia, perlu didorong lewat hilirisasi agar komoditas unggulan daerah tidak dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi.
Andi Sudirman juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Todotua Pasaribu yang merupakan putra Sulsel.
“Terima kasih banyak atas kedatangannya. Pak Wamen adalah putra Sulsel. Kami menunggu untuk membawakan hal terbaik untuk Sulsel,” tuturnya.
Sementara itu, Todotua Pasaribu mengatakan tujuan MoU ini adalah memecahkan hambatan (bottlenecking) dalam perizinan, koordinasi antarinstansi, hingga persoalan lahan yang kerap menjadi kendala di daerah.
“Kita punya misi untuk berkoordinasi dengan teman-teman daerah untuk bisa mempercepat pelaksanaan atau merealisasikan apa-apa yang menjadi kendala-kendala, hambatan-hambatan, sehingga itu bisa segera terimplementasi,” kata Todotua Pasaribu.
Ia menegaskan, kunci utama menarik minat investor dalam situasi apa pun adalah iklim investasi yang baik dan kepastian hukum. Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar berupa populasi terbesar keempat di dunia dan posisi geografis yang strategis, sehingga tidak perlu ragu menghadapi tantangan global maupun domestik.
“Kalau negara ini bisa menciptakan iklim investasi yang baik dan kepastian berinvestasi yang baik, ya, negara kita ini punya semuanya. Populasi nomor 4 di dunia, posisi letak strategis yang sangat baik,” jelasnya.
Melalui pembentukan desk ini, koordinasi lintas sektor diharapkan makin mudah, hambatan investasi lebih cepat terselesaikan, dan investasi yang masuk bertambah untuk membuka lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulsel dan kawasan Indonesia Timur.
