BANYUMAS, SMARTMAKASSAR.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan dua tersangka dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah, beserta barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banyumas, Kamis (12/11/2026). Dengan penyerahan ini, penyidikan oleh OJK dinyatakan tuntas.
Kedua tersangka berinisial TR, Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, dan AHK, pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS.
Keduanya diduga menyimpangkan penyaluran pembiayaan dari ketentuan dan tujuan pemberian pembiayaan. Dugaan penyimpangan terjadi pada Mei 2018 hingga September 2021. Perbuatan itu melibatkan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah dengan potensi kerugian sekitar Rp1,72 miliar.
Sebelumnya, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara (Tahap I) kepada JPU. Pada 11 November 2026, JPU memberitahukan bahwa berkas telah lengkap (P-21).
Perkara ini merupakan tindak lanjut proses pengawasan OJK, yang mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan.
Pasal yang Disangkakan
Penyidik OJK menyangkakan TR melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), atau Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut. Sangkaan itu memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
AHK disangkakan melanggar Pasal 64 UU Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023, atau Pasal 63 ayat (2) sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, juga dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum
OJK menyatakan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Koordinasi itu dimaksudkan agar penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan profesional, tegas, dan konsisten.
OJK menyebut penyerahan Tahap II ini bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan untuk menjaga integritas industri perbankan dan melindungi kepentingan masyarakat. Lewat penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen meningkatkan pelindungan konsumen dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.
