MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar mulai memperkuat persiapan menghadapi penilaian Adipura 2026. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta seluruh jajaran pemerintahan hingga masyarakat mengambil peran aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, dimulai dari tingkat RT/RW.
Arahan tersebut disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi dan Arahan Penilaian Program Adipura Kota Makassar Tahun 2026 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (11/11/2026) sore.
Rapat tersebut dihadiri Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, jajaran asisten, staf ahli, kepala SKPD, serta sekretaris camat (sekcam) yang mewakili camat.
Dalam arahannya, Munafri yang akrab disapa Appi mengatakan, mekanisme dan sistem penilaian Adipura saat ini mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menuntut adanya kesamaan persepsi, koordinasi, serta pembagian tanggung jawab yang jelas di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ini satu hal yang harus kita kerjakan secara bersama-sama. Seluruh elemen harus bekerja dan mengetahui porsi masing-masing, karena kita berbicara tentang penilaian Adipura yang sistem penilaiannya sudah berbeda,” tegasnya.
Menurut Appi, menjaga kebersihan kota tidak boleh hanya menjadi kegiatan rutin menjelang pelaksanaan penilaian Adipura. Kebersihan harus dibangun sebagai budaya dan menjadi tanggung jawab bersama yang diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.
Ia mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak lagi menerapkan pola kerja yang baru bergerak secara masif ketika jadwal penilaian semakin dekat.
Pola kerja seperti itu dinilai tidak efektif karena pengerahan tenaga, anggaran, dan waktu hanya terfokus pada persiapan penilaian. Padahal, pemerintah tetap memiliki berbagai tugas pelayanan dan pembangunan lainnya yang harus berjalan.
Karena itu, Appi mendorong gerakan kebersihan dimulai dari lingkungan terkecil, yakni RT/RW. Salah satu upaya yang ingin dikembangkan adalah kompetisi kebersihan antarl ingkungan guna meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus menjaga konsistensi kebersihan wilayah.
“Saya ingin kebersihan itu mulai dari RT/RW. Kita buat pertandingan atau kompetisi di tingkat RT/RW. Tujuannya supaya ini terjaga, ada kontinuitas yang kita bangun,” katanya.
Dengan pola tersebut, ia berharap kebersihan lingkungan tidak lagi menjadi pekerjaan mendadak ketika penilaian Adipura berlangsung.
“Jadi, ketika ada penilaian Adipura, kita tidak perlu panik karena kebiasaan bersih itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” sambung orang nomor satu di Kota Makassar itu.
Appi juga meminta jajaran kecamatan dan kelurahan mengambil peran lebih aktif dalam menjaga kebersihan wilayah. Tidak hanya sebatas melakukan pengawasan, tetapi juga terlibat langsung menggerakkan perangkat dan masyarakat.
Termasuk para sekretaris camat yang hadir dalam rapat tersebut agar mengambil bagian dalam mengoordinasikan upaya kebersihan di wilayah masing-masing.
Ia menegaskan, persoalan kebersihan kota tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas kebersihan maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dibutuhkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari Perumda Pasar, pengelola fasilitas umum, kawasan permukiman, perkantoran, hingga masyarakat.
“Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk Perumda Pasar, pengelola fasilitas umum, kawasan permukiman, perkantoran, hingga masyarakat,” imbuh Ketua IKA FH Unhas tersebut.
Secara khusus, Appi meminta Perumda Pasar memberikan perhatian serius terhadap kebersihan dan penataan pasar tradisional. Menurutnya, pasar menjadi salah satu kawasan dengan tantangan pengelolaan sampah yang cukup besar akibat tingginya aktivitas perdagangan.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan pasar dalam keadaan kotor dan tidak tertata.
“Pasar memang tempat yang banyak aktivitas dan menghasilkan sampah. Tetapi, itulah tugas kita. Pasar juga harus bisa bersih dan ditata dengan baik,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Appi turut memaparkan sejumlah komponen yang menjadi indikator penilaian Adipura beserta bobotnya. Di antaranya, tempat pemrosesan akhir (TPA) sebesar 17,33 persen, kawasan permukiman 12 persen, pasar 8 persen, pertokoan 3,2 persen, dan perkantoran 2,12 persen.
Ia menyebut pembenahan TPA Tamangapa di Kecamatan Manggala menjadi salah satu pekerjaan besar yang telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah.
Pemkot Makassar secara bertahap melakukan perbaikan dengan mengalihkan pola pengelolaan sampah dari sistem pembuangan terbuka atau open dumping menuju sistem penimbunan berlapis atau sanitary landfill.
Upaya tersebut dilakukan melalui penataan dan pemadatan timbunan sampah, penutupan menggunakan tanah urug dan bioplastik, serta penerapan penutupan harian, penutupan antara, dan penutupan akhir pada zona yang telah penuh.
“Selain itu, rehabilitasi kolam penampungan air lindi dan perbaikan saluran drainase, akses jalan, kita lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat cairan limbah sampah,” terangnya.
Menurut Appi, pembenahan TPA yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama pengelolaan persampahan di Makassar telah menunjukkan perkembangan. Namun, upaya perbaikan tidak boleh berhenti pada kawasan tersebut.
Pemerintah kini perlu memperluas perhatian terhadap kebersihan kawasan permukiman, pasar, pertokoan, perkantoran, drainase, hingga fasilitas umum lainnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan tidak ada lagi tempat pembuangan sampah (TPS) liar serta menghentikan praktik open dumping sebagai bagian dari pembenahan tata kelola persampahan di Kota Makassar.
Appi mengakui, pada penilaian sebelumnya Makassar belum berhasil meraih penghargaan Adipura dan bahkan sempat menerima sanksi administratif terkait kondisi pengelolaan sampah, khususnya di TPA.
Setelah berhasil keluar dari sanksi tersebut, ia meminta seluruh jajaran pemerintah kota tidak cepat berpuas diri. Sebaliknya, capaian pembenahan yang telah dilakukan harus menjadi pijakan untuk mengejar penghargaan Adipura pada 2026.
“Tahun lalu jangankan mendapatkan sertifikat, kita justru mendapatkan sanksi administrasi,” ungkapnya.
“Alhamdulillah, kita sudah bisa keluar dari sanksi itu. Kalau sudah bisa keluar, tanggung-tanggung sekalian, kita berupaya mendapatkan pialanya. Kita ingin menunjukkan bahwa Makassar bisa berbenah,” tambah politisi Partai Demokrat itu.
Ia menegaskan, target Adipura 2026 harus menjadi momentum untuk membangun tata kelola kebersihan kota secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi indikator penilaian dalam waktu singkat.
Untuk itu, seluruh OPD, kecamatan, kelurahan, Perumda Pasar, serta masyarakat diharapkan bergerak bersama menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Pemerintah tidak akan bisa mendapatkan ini kalau hanya bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi seluruh elemen untuk memastikan kebersihan kota ini menjadi pekerjaan yang kita lakukan setiap hari,” tutup Appi.
