PALEMBANG, SMARTMAKASSAR.COM – Pengaturan dan pengawasan transaksi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) resmi beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 Januari 2027. Bursa ini diharapkan memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, Sarjito dalam kegiatan OJK Mengajar di Kantor OJK Palembang, Selasa (10/11/2026). Kegiatan yang diikuti sekitar 500 mahasiswa dan masyarakat umum itu menjadi bagian dari rangkaian HUT OJK ke-15.
Sarjito menekankan bahwa kekayaan sumber daya alam harus dikelola optimal. “Kita adalah negara yang kaya, tetapi kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, kita akan menjadi negara yang tidak kompetitif,” ujarnya.
Menurut Sarjito, Sumatera Selatan memiliki potensi besar di sektor pertambangan, kelapa sawit, kopi, dan kelapa. Potensi itu perlu didukung penguatan industri pengolahan, inovasi, dan sistem perdagangan yang transparan agar nilai tambah dan daya saing komoditas daerah meningkat.
Ia juga menyoroti perlunya mekanisme pembentukan harga komoditas yang transparan dan kredibel. Tata kelola perdagangan yang baik diharapkan mendukung pengembangan harga acuan komoditas Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan mineral dan komoditas strategis.
Selain itu, transparansi transaksi dan pengawasan perdagangan diperlukan untuk memitigasi praktik perdagangan yang merugikan dan menjaga integritas pasar.
Pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS merupakan mandat baru OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Sebagai tindak lanjut, OJK menerbitkan dua aturan:
- POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada BMKS dari Bappebti kepada OJK.
- POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan BMKS.
Melalui kedua ketentuan itu, OJK menyiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan agar perdagangan komoditas berlangsung teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas. Cakupannya meliputi tata kelola, pembentukan harga, penyelesaian transaksi, manajemen risiko, dan pelindungan pengguna jasa.
Kepada mahasiswa, Sarjito mengajak generasi muda berpikir kritis, memahami potensi dan tantangan ekonomi daerah, serta berkontribusi lewat inovasi dan gagasan yang meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
