JAKARTA, SMARTMAKASSAR.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan keamanan dan ketahanan siber bukan semata tanggung jawab fungsi teknologi informasi (TI) di perusahaan pinjaman daring. Direksi, dewan komisaris, hingga seluruh pegawai penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) diminta terlibat aktif.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, menyampaikan hal itu saat meluncurkan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI di Jakarta, Selasa (10/11). Menurutnya, aspek siber merupakan bagian integral dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan.
Pandangan serupa disampaikan Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas. Ia menyebut ancaman siber kini menjadi risiko bisnis yang dapat menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, serta merusak reputasi dan keberlangsungan perusahaan.
Karena itu, Slamet menilai kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk memperkuat ketahanan siber sektor jasa keuangan.
Pedoman OJK memuat lima aspek, mulai dari tata kelola hingga penanganan dan pemulihan insiden siber. Penyelenggara juga dapat memakai instrumen self-assessment untuk mengukur tingkat maturitas keamanan siber mereka.
