JAKARTA, SMARTMAKASSAR.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber bagi industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman daring. Pedoman ini mendorong penyelenggara tidak lagi berhenti pada pencegahan serangan, tetapi juga mampu bertahan dan memulihkan layanan saat insiden terjadi.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, mengatakan industri LPBBTI harus beralih dari pendekatan cyber security menuju cyber resilience. Peluncuran berlangsung di Jakarta, Selasa (10/11).
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman.
Pedoman tersebut mencakup lima aspek: tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.
OJK juga menyertakan instrumen penilaian mandiri (self-assessment) agar penyelenggara dapat mengukur tingkat maturitas keamanan siber, menemukan kelemahan, dan menyusun perbaikan secara terukur. Penerapannya proporsional dan berbasis risiko, menyesuaikan skala, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara.
Pedoman ini disusun OJK dengan masukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), dan ISACA Indonesia Chapter.
