MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Wajah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa, Kecamatan Manggala, mulai mengalami perubahan. Kawasan yang selama ini identik dengan gunungan sampah, bau menyengat, dan persoalan lingkungan tersebut kini ditata melalui pembenahan infrastruktur serta perubahan sistem pengelolaan sampah yang lebih terkendali.
Pembenahan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin untuk membangun tata kelola persampahan yang lebih modern, terintegrasi, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Tidak hanya berfokus pada penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir, pemerintah juga mendorong perubahan pola pengelolaan sejak dari sumbernya, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah rumah tangga.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi, mengatakan persoalan persampahan tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan mengangkut dan membuang sampah ke TPA.
Menurutnya, dibutuhkan perubahan sistem secara menyeluruh, mulai dari lingkungan rumah tangga, kawasan permukiman, hingga tempat pemrosesan akhir.
“Transformasi pengelolaan persampahan menjadi salah satu fokus pembenahan Pemerintah Kota Makassar. Dibutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan dalam membenahi persoalan persampahan, mulai dari lingkungan masyarakat hingga TPA Tamangapa,” kata Appi, Senin (9/11/2026).
Ia menyadari, mengubah wajah TPA yang selama bertahun-tahun identik dengan tumpukan sampah terbuka dan persoalan lingkungan bukan pekerjaan sederhana. Namun, kondisi tersebut harus dijawab melalui langkah konkret dan pembenahan secara bertahap.
Kini, penataan kawasan TPA Tamangapa mulai dilakukan melalui pembenahan zona penimbunan, penggunaan tanah penutup atau cover soil, rehabilitasi infrastruktur lingkungan, hingga peningkatan akses jalan di dalam kawasan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk meninggalkan pola pembuangan terbuka (open dumping) menuju sistem pengelolaan yang lebih terkendali dengan pendekatan sanitary landfill.
“Pembenahan terlihat dari pembangunan akses jalan sepanjang 275 meter dengan lebar 6 meter, serta penataan area penanganan TPA dengan luasan sekitar 16 hektare,” jelas Munafri.
Menurut Appi, perubahan kawasan TPA tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan fisik. Perbaikan sistem harus dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat dalam memperlakukan sampah.
Pemilahan sampah dari rumah tangga, pengurangan timbulan sampah, serta pengolahan sampah di tingkat lingkungan menjadi bagian penting dalam membangun sistem persampahan dari hulu hingga hilir.
Ia berharap, pembenahan TPA Tamangapa dapat menjadi salah satu fondasi bagi terwujudnya sistem pengelolaan lingkungan perkotaan yang lebih baik.
Terlebih, momentum HUT ke-419 Kota Makassar tahun 2026 menjadi kesempatan untuk memperlihatkan berbagai upaya pembenahan infrastruktur dan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Di momentum HUT ke-419 Kota Makassar tahun 2026, perubahan ini menjadi salah satu potret nyata ikhtiar menghadirkan kota yang lebih bersih dan sehat, sekaligus mewariskan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” tutup Ketua IKA FH Unhas tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menjelaskan bahwa pembenahan TPA Tamangapa dilakukan melalui sejumlah pekerjaan fisik dan penataan sistem pengelolaan lingkungan.
Salah satu langkah utama adalah penataan zona penimbunan menggunakan tanah urug atau cover soil. Metode tersebut dilakukan dengan menutup timbunan sampah secara bertahap untuk mengurangi bau, mengendalikan gangguan lingkungan, serta memperbaiki kondisi kawasan TPA.
Zuhaelsi menjelaskan, sebelumnya TPA Tamangapa masih menerapkan sistem open dumping, yakni sampah yang masuk langsung dibuang secara terbuka tanpa melalui pengelolaan lingkungan yang memadai.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai dampak, mulai dari bau tidak sedap, berkembangnya lalat, timbulnya gas metana, hingga risiko pencemaran lingkungan.
“TPA Tamangapa awalnya menggunakan sistem open dumping, yakni sampah yang diangkut langsung dibuang secara terbuka tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bau, lalat, gas metana, hingga pencemaran lingkungan,” jelas Zuhaelsi.
Ia menambahkan, pembenahan tersebut juga merupakan tindak lanjut atas sanksi administratif berupa paksaan pemerintah terhadap pengelolaan TPA Tamangapa.
Dalam ketentuan tersebut, pemerintah diberikan waktu pembenahan selama 180 hari, terhitung sejak 23 Februari hingga 22 Agustus 2026.
Dalam penerapan sistem sanitary landfill, sampah tidak lagi dibiarkan menumpuk secara terbuka. Sampah terlebih dahulu ditata dalam sel atau zona penimbunan, kemudian dipadatkan dan ditutup menggunakan tanah urug atau material penutup.
Sistem ini juga dilengkapi dengan pengendalian air lindi, drainase, serta pengelolaan gas metana untuk meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas penimbunan sampah.
Penggunaan cover soil sendiri dilakukan melalui tiga tahapan, yakni penutupan harian, penutupan antara, dan penutupan akhir.
Penutupan harian dilakukan dengan memberikan lapisan tanah pada sampah setelah kegiatan operasional selesai. Sementara penutupan antara diterapkan pada timbunan yang tidak lagi menerima sampah baru dalam jangka waktu tertentu.
Adapun penutupan akhir dilakukan ketika suatu zona atau sel TPA telah mencapai kapasitas maksimal dan tidak lagi digunakan untuk kegiatan penimbunan.
“Pembenahan tidak hanya pada penimbunan tanah urug, tetapi juga rehabilitasi kolam lindi, perbaikan drainase, pembangunan akses jalan, pembuatan terasering, serta pengelolaan gas metana,” ungkapnya.
Selain penataan zona penimbunan, Pemkot Makassar juga memperkuat infrastruktur pendukung di dalam kawasan TPA Tamangapa.
Salah satunya melalui pembangunan jalan utama TPA sepanjang 275 meter dengan lebar 6 meter. Jalan tersebut menggunakan konstruksi beton dengan dukungan tiang pancang.
“Pekerjaan yang masuk dalam belanja modal penataan infrastruktur TPA ini memiliki masa pelaksanaan 200 hari kalender,” katanya.
Zuhaelsi menerangkan, penanganan infrastruktur tersebut mencakup kawasan TPA dengan luas sekitar 16 hektare. Pemerintah juga melakukan pengerasan jalan alternatif untuk menghubungkan zona aktif pembuangan sampah, termasuk akses di sisi utara dan selatan kawasan.
Dengan peningkatan infrastruktur tersebut, akses kendaraan pengangkut sampah diharapkan semakin memadai. Selain memperlancar mobilitas operasional, penataan jalan juga memudahkan aktivitas pengelolaan dan pemeliharaan antarzona penimbunan.
Tidak hanya berorientasi pada pembenahan fisik, penataan TPA Tamangapa juga diarahkan untuk memberikan manfaat lingkungan dan sosial bagi masyarakat yang bermukim di sekitarnya.
Salah satu perhatian pemerintah adalah pengembangan pengelolaan gas metana yang dihasilkan dari proses penguraian sampah.
Gas tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif sehingga keberadaan TPA tidak hanya menjadi pusat penanganan sampah, tetapi juga dapat memberikan nilai manfaat bagi lingkungan sekitar.
Program pemanfaatan gas metana ini diharapkan dapat menjangkau sekitar 100 kepala keluarga (KK) yang bermukim di kawasan sekitar TPA Tamangapa.
Di sisi lain, Munafri juga mendorong pengembangan kawasan TPA Tamangapa menuju konsep Kota Hutan.
Gagasan tersebut diarahkan untuk memperkuat fungsi ekologis kawasan, meningkatkan tutupan vegetasi, sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon di Kota Makassar.
Melalui berbagai pembenahan tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap TPA Tamangapa dapat memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan, menuntaskan kewajiban pembenahan atas sanksi administratif, serta bertransformasi menjadi kawasan pemrosesan sampah yang lebih tertata dan terkendali.
“Prosesnya sudah terlihat di TPA ini. Ini menjadi bagian dari perubahan besar tata kelola persampahan Kota Makassar,” tutup Zuhaelsi.
