JAKARTA, SMARTMAKASSAR.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 40.965 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2026. Sebanyak 36.546 pengaduan di antaranya menyangkut pinjaman online (pinjol) ilegal. Data itu dipaparkan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Oktober 2026, Kamis (5/11/2026). Selain pinjol ilegal, OJK menerima 3.972 pengaduan investasi ilegal dan 447 pengaduan gadai ilegal.
“Pada periode yang sama, Satgas PASTI menemukan dan menghentikan 1.489 entitas, penawaran, dan aktivitas keuangan ilegal. Rinciannya 1.199 pinjol ilegal, 250 penawaran investasi ilegal, 38 gadai swasta ilegal, dan dua aktivitas keuangan ilegal lainnya,”sebut Dicky.
Sejak beroperasi pada 22 November 2024 hingga 28 Oktober 2026, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) menerima 737.686 laporan. Rekening yang dilaporkan mencapai 1.471.112, dengan 743.589 di antaranya diblokir. Total dana korban yang diblokir Rp967,5 miliar. IASC juga mencatat 188.798 nomor telepon yang dilaporkan korban.
Dari rekening di 24 bank yang digunakan pelaku penipuan, dana korban yang berhasil dikembalikan mencapai Rp208,9 miliar. Terkait PT Dana Syariah Indonesia (DSI), OJK menyerahkan tambahan hasil penelusuran aliran dana dan identifikasi aset kepada Bareskrim Polri pada Oktober 2026. Penelusuran mencakup aset pemegang saham, pengurus, dan pihak terafiliasi yang diduga terkait penggunaan dana lender. Bareskrim telah menyita aset senilai sekitar Rp432 miliar.
“Di industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (pindar/LPBBTI), outstanding pembiayaan September 2026 tumbuh 17,02 persen yoy menjadi Rp106,48 triliun. Tingkat kredit macet TWP90 naik ke 5,36 persen dari 4,73 persen pada Agustus,” jelasnya.
Sepanjang Oktober 2026, OJK mengenakan sanksi administratif kepada 11 penyelenggara pindar, 11 perusahaan pembiayaan, 8 perusahaan modal ventura, 3 perusahaan pergadaian, dan 1 lembaga keuangan khusus. Sanksi itu terdiri dari 14 sanksi denda dan 54 peringatan tertulis.
