PARIS, SMARTMAKASSAR.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Keuangan memaparkan perkembangan reformasi sektor perasuransian dan dana pensiun dalam forum Accession Review yang digelar Working Party on Insurance and Pensions (WPIP) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, Prancis, 2–5 November 2026.
Pertemuan itu merupakan bagian dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. WPIP merupakan satu dari empat Working Parties di bawah Committee on Financial Markets (CMF) OECD.
Delegasi Indonesia dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono, serta Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, Monako sekaligus Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Mohamad Oemar. Hadir pula Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kementerian Keuangan Yani Farida Aryani.
Dalam pertemuan pada Selasa (3/11/2026), Ogi menyampaikan kemajuan reformasi pengaturan dan pengawasan sektor asuransi dan dana pensiun, serta langkah mengoptimalkan pertumbuhan industri dan memperluas akses perlindungan masyarakat. Pembahasan juga mencakup keselarasan kerangka pengaturan nasional dengan instrumen hukum OECD.
“Proses aksesi OECD menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi sektor keuangan sekaligus mengoptimalkan potensi pertumbuhannya,” kata Ogi.
Aset Naik, Penetrasi Masih Rendah
Indonesia menyampaikan bahwa total aset industri asuransi komersial naik dari sekitar Rp699,7 triliun pada 2017 menjadi Rp981,1 triliun pada 2025, atau tumbuh rata-rata sekitar 4,3 persen per tahun. Namun, penetrasi asuransi komersial baru sekitar 1,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang menunjukkan potensi pasar yang belum tergarap.
OJK mendorong penguatan kapasitas industri agar mampu mengembangkan produk sesuai kebutuhan masyarakat, memperluas jangkauan lewat digitalisasi, dan meningkatkan kepercayaan publik. Penguatan ketahanan perusahaan dilakukan melalui perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengelolaan aset dan kewajiban (asset-liability management).
Reformasi prudensial mencakup kenaikan bertahap persyaratan ekuitas minimum pada 2026 dan 2028, penerapan PSAK 117 yang mengadopsi IFRS 17 sejak 2025, serta penyempurnaan kerangka RBC agar lebih sensitif terhadap risiko dan direncanakan berlaku mulai 2027. Langkah ini dilengkapi pengawasan berbasis risiko, termasuk pemantauan berkelanjutan dan tindakan pengawasan dini (early intervention) terhadap perusahaan bermasalah.
Dicky Kartikoyono menyampaikan OJK juga memperkuat pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (market conduct) dan pelindungan konsumen, mulai dari pemasaran produk hingga penyelesaian klaim dan pengaduan, termasuk perilaku dan pemasaran agen asuransi. Pengawasan itu didukung Kontak OJK 157, Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
“Pelindungan konsumen tidak cukup hanya diukur dari kepatuhan terhadap ketentuan atau jumlah pengaduan yang ditangani. Yang lebih penting adalah perbaikan perilaku pelaku usaha, penyelesaian klaim yang adil dan tepat waktu, serta mekanisme penyelesaian masalah yang efektif,” kata Dicky.
Baru 37 Persen Pekerja Terjangkau Kewajiban Pensiun
Di sektor dana pensiun, Indonesia menekankan perlunya sistem pensiun yang lebih inklusif, memadai, dan berkelanjutan. Saat ini cakupan kewajiban kepesertaan program pensiun baru menjangkau sekitar 37 persen pekerja, sedangkan peserta aktif program wajib setara sekitar 17 persen angkatan kerja. Potensi perluasan terbesar ada pada pekerja sektor informal yang belum terjangkau sistem pensiun formal.
Sesuai amanat UU P2SK, Pemerintah menyiapkan harmonisasi sistem pensiun nasional agar program wajib dan sukarela saling melengkapi. Reformasi diarahkan untuk memperluas akses dan kepesertaan, meningkatkan kecukupan manfaat, serta memperkuat pembayaran manfaat secara berkala.
“Harmonisasi sistem pensiun merupakan langkah penting untuk memastikan berbagai program dapat saling melengkapi, memperluas cakupan kepesertaan, dan meningkatkan kecukupan manfaat bagi masyarakat,” kata Yani Farida Aryani. Ia menambahkan reformasi perlu dilaksanakan bertahap dan terkoordinasi dengan memperhatikan kemampuan pekerja dan pemberi kerja.
OJK mendukung kebijakan Pemerintah tersebut, khususnya lewat penguatan dana pensiun sukarela yang diselenggarakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Di bidang investasi, OJK meninjau sejumlah ketentuan dan menyiapkan penyesuaian regulasi untuk memperluas ruang diversifikasi portofolio dengan tetap berhati-hati. OJK juga mendorong strategi investasi berbasis siklus hidup peserta (lifecycle investment) dan penguatan tata kelola dana pensiun.
“Tantangan kita adalah bagaimana membuka potensi tersebut melalui perluasan akses, pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, serta penguatan pengelolaan investasi dan tata kelola dana pensiun,” ujar Ogi.
Tindak Lanjut Accession Review
Dalam Accession Review WPIP, delegasi negara anggota OECD menyoroti upaya Indonesia mengoptimalkan pertumbuhan industri asuransi, memperkuat ketahanan dan tata kelola perusahaan, serta memperluas cakupan dan kecukupan manfaat pensiun bagi kelompok pekerja yang belum terjangkau. Pembahasan juga mencakup strategi pengembangan investasi dana pensiun dan kemajuan penyelarasan kerangka nasional dengan instrumen hukum OECD.
OJK bersama Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga terkait akan memperkuat koordinasi menindaklanjuti pembahasan tersebut. Masukan OECD akan menjadi bagian dari penyempurnaan kebijakan dan pengawasan secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan sektor keuangan nasional.
